alexametrics
20.3 C
Madura
Friday, May 27, 2022

Anggaran Dilimpahkan ke Cipta Karya

SUMENEP – Rencana pembangunan gedung DPRD Sumenep berpotensi terhambat. Sebab dalam APBD Sumenep 2019, anggaran untuk pembangunan fisik kantor wakil rakyat tersebut dilimpahkan ke dinas perumahan rakyat kawasan permukiman (DPRKP) dan cipta karya. Padahal di APBD 2018, anggaran manajemen konstruksi berada di sekretariat DPRD.

Sekretaris DPRD Sumenep R Moh. Mulki mengatakan, berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019, anggaran pembangunan gedung DPRD dipindah ke DPRKP dan cipta karya. Pemindahan anggaran itu menurut dia bukan berdasar permintaan sekretariat DPRD. Tetapi, kebijakan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

”Saya lupa nilai anggarannya,” kata Mulki kemarin saat ditanya berapa anggaran yang disiapkan untuk pembangunan gedung DPRD dalam APBD 2019.

Dia melanjutkan, pemindahan anggaran bukan tanpa masalah. Sebab, manajemen konstruksi (MK) pembangunan gedung DPRD sudah selesai dilelang. Lelang proyek tersebut berada di bawah naungan sekretariat DPRD.

Berdasarkan data di laman layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), tender pengadaan MK pembangunan gedung DPRD dimenangkan PT Wahanacipta Bangunwisma. Perusahaan yang beralamat di Rukan Taman Pondok Kelapa Blok J Nomor 1 Jalan Raya Pondok Kelapa Jakarta Timur itu memenangkan tender dengan kontrak lebih dari Rp 1,4 miliar. PT tersebut menyisihkan dua rekanan lain, yakni PT Perencana Indah Engineering dan PT Axis Mundi yang masing-masing menawar sekitar Rp 1,3 miliar.

Baca Juga :  Panitia Matangkan Rangkaian Acara Ludruk Santri

Sesuai aturan, anggaran manajemen konstruksi dengan anggaran proyek fisik melekat di satu instansi. Sebab, manajemen konstruksi tidak hanya berisi tentang perencanaan pembangunan. Di dalamnya juga melekat pengawasan pelaksanaan pembangunan konstruksi.

Itulah yang saat ini sedang dibahas di internal sekretariat DPRD. Mulki mengaku menyiapkan penggagalan kontrak atas pemenang lelang. Dalam waktu dekat rencananya pihak sekretariat DPRD Sumenep akan berkirim surat secara tertulis kepada pemenang tender. ”Sudah ada draf konsep untuk menggagalkan sehubungan dengan draf KUA-PPAS yang dipindah ke Cipta Karya,” tegas dia.

Pertimbangannya, ketika anggaran fisik sudah pindah ke instansi lain, tidak mungkin manajemen konstruksi berada di sekretariat DPRD. Dikhawatirkan hasil manajemen konstruksi tidak sesuai dengan yang diharapkan DPRKP dan cipta karya. Selain itu, manajemen konstruksi bersifat multiyears dari 2018, 2019, hingga 2020.

Ditanya apakah tidak khawatir digugat oleh PT Wahanacipta Bangunwisma? Mantan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Sumenep itu mengaku tidak tahu. ”Tidak tahu. Digugat itu urusan belakangan. Saya tidak ahli soal itu,” katanya pasrah.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep yang sekaligus Ketua TAPD Edy Rasiyadi menyebut bahwa pemindahan anggaran proyek gedung DPRD bukan tanpa alasan. Menurut dia, proyek pembangunan kantor DPRD membutuhkan dana yang cukup besar. Sementara sekretariat DPRD bukan termasuk instansi teknis yang terbiasa menangani proyek fisik.

Baca Juga :  Kualitas Jalan Kontras, Indikasi Pembangunan Tak Merata

”Untuk proyek-proyek besar dilaksanakan oleh dinas teknis, karena kita ingin kualitasnya lebih bagus, pengawasan lebih kuat dibanding instansi nonteknis,” jelas Edy. ”Toh mereka juga butuh bantuan orang teknis,” tegasnya.

Ditanya kapan target pembangunan kantor DPRD tuntas? Pihaknya menyebut bahwa gedung kantor legislatif ditargetkan selesai 2020. ”Tahun depan disiapkan dana sekitar Rp 40 miliar lebih di APBD kabupaten,” papar mantan Kepala Dinas PU Bina Marga Sumenep itu.

Terpisah, Kepala DPRKP dan Cipta Karya Sumenep Bambang Irianto berbeda pendapat dengan Sekretaris DPRD R Moh. Mulki. Menurut Bambang, karena manajemen konstruksi sudah ada di sekretariat DPRD, idealnya pembangunan fisik juga melekat di sana. Sebab, antara manajemen konstruksi dengan pembangunan fisik harus berada di satu naungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dasarnya yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. ”Kedua, berdasarkan rapat dengan TP4 menghasilkan kesimpulan, bangunan gedung menjadi satu kesatuan dengan MK dan Cipta Karya hanyalah mendampingi dengan petugas pengelola teknis pembangunan (PTP),” jelas Bambang.

SUMENEP – Rencana pembangunan gedung DPRD Sumenep berpotensi terhambat. Sebab dalam APBD Sumenep 2019, anggaran untuk pembangunan fisik kantor wakil rakyat tersebut dilimpahkan ke dinas perumahan rakyat kawasan permukiman (DPRKP) dan cipta karya. Padahal di APBD 2018, anggaran manajemen konstruksi berada di sekretariat DPRD.

Sekretaris DPRD Sumenep R Moh. Mulki mengatakan, berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019, anggaran pembangunan gedung DPRD dipindah ke DPRKP dan cipta karya. Pemindahan anggaran itu menurut dia bukan berdasar permintaan sekretariat DPRD. Tetapi, kebijakan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

”Saya lupa nilai anggarannya,” kata Mulki kemarin saat ditanya berapa anggaran yang disiapkan untuk pembangunan gedung DPRD dalam APBD 2019.


Dia melanjutkan, pemindahan anggaran bukan tanpa masalah. Sebab, manajemen konstruksi (MK) pembangunan gedung DPRD sudah selesai dilelang. Lelang proyek tersebut berada di bawah naungan sekretariat DPRD.

Berdasarkan data di laman layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), tender pengadaan MK pembangunan gedung DPRD dimenangkan PT Wahanacipta Bangunwisma. Perusahaan yang beralamat di Rukan Taman Pondok Kelapa Blok J Nomor 1 Jalan Raya Pondok Kelapa Jakarta Timur itu memenangkan tender dengan kontrak lebih dari Rp 1,4 miliar. PT tersebut menyisihkan dua rekanan lain, yakni PT Perencana Indah Engineering dan PT Axis Mundi yang masing-masing menawar sekitar Rp 1,3 miliar.

Baca Juga :  PPKPK UTM Gelar FGD Pemetaan Kompetensi Lulusan

Sesuai aturan, anggaran manajemen konstruksi dengan anggaran proyek fisik melekat di satu instansi. Sebab, manajemen konstruksi tidak hanya berisi tentang perencanaan pembangunan. Di dalamnya juga melekat pengawasan pelaksanaan pembangunan konstruksi.

Itulah yang saat ini sedang dibahas di internal sekretariat DPRD. Mulki mengaku menyiapkan penggagalan kontrak atas pemenang lelang. Dalam waktu dekat rencananya pihak sekretariat DPRD Sumenep akan berkirim surat secara tertulis kepada pemenang tender. ”Sudah ada draf konsep untuk menggagalkan sehubungan dengan draf KUA-PPAS yang dipindah ke Cipta Karya,” tegas dia.

Pertimbangannya, ketika anggaran fisik sudah pindah ke instansi lain, tidak mungkin manajemen konstruksi berada di sekretariat DPRD. Dikhawatirkan hasil manajemen konstruksi tidak sesuai dengan yang diharapkan DPRKP dan cipta karya. Selain itu, manajemen konstruksi bersifat multiyears dari 2018, 2019, hingga 2020.

Ditanya apakah tidak khawatir digugat oleh PT Wahanacipta Bangunwisma? Mantan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Sumenep itu mengaku tidak tahu. ”Tidak tahu. Digugat itu urusan belakangan. Saya tidak ahli soal itu,” katanya pasrah.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep yang sekaligus Ketua TAPD Edy Rasiyadi menyebut bahwa pemindahan anggaran proyek gedung DPRD bukan tanpa alasan. Menurut dia, proyek pembangunan kantor DPRD membutuhkan dana yang cukup besar. Sementara sekretariat DPRD bukan termasuk instansi teknis yang terbiasa menangani proyek fisik.

Baca Juga :  Komisi II Rencanakan Buat Raperda Penanaman Modal

”Untuk proyek-proyek besar dilaksanakan oleh dinas teknis, karena kita ingin kualitasnya lebih bagus, pengawasan lebih kuat dibanding instansi nonteknis,” jelas Edy. ”Toh mereka juga butuh bantuan orang teknis,” tegasnya.

Ditanya kapan target pembangunan kantor DPRD tuntas? Pihaknya menyebut bahwa gedung kantor legislatif ditargetkan selesai 2020. ”Tahun depan disiapkan dana sekitar Rp 40 miliar lebih di APBD kabupaten,” papar mantan Kepala Dinas PU Bina Marga Sumenep itu.

Terpisah, Kepala DPRKP dan Cipta Karya Sumenep Bambang Irianto berbeda pendapat dengan Sekretaris DPRD R Moh. Mulki. Menurut Bambang, karena manajemen konstruksi sudah ada di sekretariat DPRD, idealnya pembangunan fisik juga melekat di sana. Sebab, antara manajemen konstruksi dengan pembangunan fisik harus berada di satu naungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dasarnya yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. ”Kedua, berdasarkan rapat dengan TP4 menghasilkan kesimpulan, bangunan gedung menjadi satu kesatuan dengan MK dan Cipta Karya hanyalah mendampingi dengan petugas pengelola teknis pembangunan (PTP),” jelas Bambang.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/