alexametrics
28.1 C
Madura
Friday, September 30, 2022

Angka Stunting Tetap Tinggi

Dinkes P2KB Kecipratan Rp 9,6 Miliar

SUMENEP– Tidak ada alasan bagi Dinkes Pengendalian Penduduk dan KB (P2KB) Sumenep untuk tidak maksimal menangani stunting. Sebab, kucuran dana tiap tahun berlimpah ruah.

Seperti tahun ini, instansi yang dipimpin Agus Mulyono itu kecipratan dana dari badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) pusat. Nilainya cukup fantastis, yakni Rp 9,6 miliar. Anggaran tersebut untuk program stunting dan KB.

Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo mengatakan, angka prevalensi stunting di Sumenep masih tinggi. Saat ini persentasenya mencapai 29 persen dari jumlah balita di Kota Keris. Kondisi tersebut perlu penanganan serius.

Dia menyebutkan, tahun ini ada intervensi anggaran Rp 9,6 miliar dari BKKBN. Dana tersebut dimanfaatkan untuk urusan KB dan stunting. ”Kalau untuk realisasinya bisa tanyakan dinas teknis yang menangani,” katanya saat dihubungi kemarin (21/9).

Baca Juga :  Ratusan Desa Masih Tertinggal

Menurut Hasto, meski prevalensi stunting tinggi, Pemkab Sumenep punya kesempatan untuk menangani dengan baik. Sebagai bukti, angka stunting di Sumenep lebih rendah daripada kabupaten lain di Madura. Padahal, medan Sumenep lebih sulit lantaran terdapat beberapa kepulauan.

Mantan bupati Kulon Progo itu menyatakan, ada sejumlah program yang sudah dibentuk untuk pengentasan kasus stunting. Program tersebut dilaksanakan dengan membentuktim percepatan penurunan stunting (TPPS). Tim itu dibentukdari pusat hingga tingkat desa.

Untuk mengoptimalkan prorgam tersebut, dia menggalang bapak asuh anak stunting dari jajaran TNI, Polri, dan swasta. Selain itu, membentuk dapur sehat atasi stunting (Dashat) dan tim pendamping keluarga (TPK) di setiap desa. ”Kami juga bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk kegiatan KKN dengan tematik stunting,” ucapnya.

Baca Juga :  Bupati Beri Pengarahan agar Kinerja OPD Semakin Mantap

Sementara itu, Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Sumenep Ida Winarni membenarkan instansinya dapat suntikan anggaran Rp 9,6 miliar dari BKKBN. Dana senilai itu tidak hanya untuk penanganan stunting, akan tetapi juga dialokasikan untuk program KB.

Ida menyampaikan, penggunaan anggaran tersebut lebih kearah pencegahan. Misalnya, untuk belanja paket data TPK. Paket data itu dimanfaatkan untuk melaporkan pendampingan yang dilakukan tim pendamping keluarga (TPK), baik untuk calon pengantin maupun ibu hamil hingga bersalin. ”Paket data ini untuk 12 bulan,” paparnya.

Selain itu, pihaknya menyiapkan anggaran untuk transportasiTPK. ”Kalau anggaran untuk perjalanan perdamping sekitar Rp 1,6 miliar,” tukasnya. (bil/daf)

SUMENEP– Tidak ada alasan bagi Dinkes Pengendalian Penduduk dan KB (P2KB) Sumenep untuk tidak maksimal menangani stunting. Sebab, kucuran dana tiap tahun berlimpah ruah.

Seperti tahun ini, instansi yang dipimpin Agus Mulyono itu kecipratan dana dari badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) pusat. Nilainya cukup fantastis, yakni Rp 9,6 miliar. Anggaran tersebut untuk program stunting dan KB.

Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo mengatakan, angka prevalensi stunting di Sumenep masih tinggi. Saat ini persentasenya mencapai 29 persen dari jumlah balita di Kota Keris. Kondisi tersebut perlu penanganan serius.


Dia menyebutkan, tahun ini ada intervensi anggaran Rp 9,6 miliar dari BKKBN. Dana tersebut dimanfaatkan untuk urusan KB dan stunting. ”Kalau untuk realisasinya bisa tanyakan dinas teknis yang menangani,” katanya saat dihubungi kemarin (21/9).

Baca Juga :  Belum Ada Parpol Dinyatakan BMS

Menurut Hasto, meski prevalensi stunting tinggi, Pemkab Sumenep punya kesempatan untuk menangani dengan baik. Sebagai bukti, angka stunting di Sumenep lebih rendah daripada kabupaten lain di Madura. Padahal, medan Sumenep lebih sulit lantaran terdapat beberapa kepulauan.

Mantan bupati Kulon Progo itu menyatakan, ada sejumlah program yang sudah dibentuk untuk pengentasan kasus stunting. Program tersebut dilaksanakan dengan membentuktim percepatan penurunan stunting (TPPS). Tim itu dibentukdari pusat hingga tingkat desa.

Untuk mengoptimalkan prorgam tersebut, dia menggalang bapak asuh anak stunting dari jajaran TNI, Polri, dan swasta. Selain itu, membentuk dapur sehat atasi stunting (Dashat) dan tim pendamping keluarga (TPK) di setiap desa. ”Kami juga bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk kegiatan KKN dengan tematik stunting,” ucapnya.

Baca Juga :  Rumah Sakit Arjasa Butuh Rp 35 Miliar
- Advertisement -

Sementara itu, Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Sumenep Ida Winarni membenarkan instansinya dapat suntikan anggaran Rp 9,6 miliar dari BKKBN. Dana senilai itu tidak hanya untuk penanganan stunting, akan tetapi juga dialokasikan untuk program KB.

Ida menyampaikan, penggunaan anggaran tersebut lebih kearah pencegahan. Misalnya, untuk belanja paket data TPK. Paket data itu dimanfaatkan untuk melaporkan pendampingan yang dilakukan tim pendamping keluarga (TPK), baik untuk calon pengantin maupun ibu hamil hingga bersalin. ”Paket data ini untuk 12 bulan,” paparnya.

Selain itu, pihaknya menyiapkan anggaran untuk transportasiTPK. ”Kalau anggaran untuk perjalanan perdamping sekitar Rp 1,6 miliar,” tukasnya. (bil/daf)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Lima Raperda Siap Dibahas

/