alexametrics
20.7 C
Madura
Thursday, May 26, 2022

Bansos Mahasiswa Miskin Ditambah

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali menganggarkan bantuan sosial (bansos) bagi mahasiswa tidak mampu. Program itu tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020.

Anggota DPRD Sumenep Suroyo mendesak pemkab serius merealisasikan bansos. Apalagi kaitannya dengan biaya pendidikan. Dia meminta agar realisasi bansos dijadikan evaluasi agar penyaluran pada 2020 tidak tersendat-sendat seperti tahun ini.

”Evaluasi harus dilakukan agar tidak seperti tahun ini. Dari 45 yang akan mendapat, hanya 18 yang dinyatakan layak menerimanya,” ungkap Suroyo kemarin (21/9).

Politikus Partai Gerindra itu meminta pemkab selektif menentukan penerima bansos itu. Verifikasi harus dilakukan agar bansos tersebut tidak salah sasaran.

Dia menilai, masih banyak mahasiswa asal Kota Keris yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu. ”Semua yang bisa menilai dinas sosial (dinsos). Kami meminta jangan sampai tidak tepat sasaran,” pintanya.

Baca Juga :  Laka Maut Tewaskan Sopir Minibus, 12 Penumpang Luka-Luka

Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sumenep Moh. Zaini tidak menampik realisasi bansos bagi mahasiswa miskin masih banyak masalah. Menurut dia, dari 45 calon penerima, hanya 18 yang dinyatakan layak.

”Kami anggarkan lagi di PAK (perubahan anggaran keuangan) untuk yang 27 dan akan kami verifikasi untuk direalisasikan,” janjinya.

Zaini membenarkan tahun depan kuota bansos untuk mahasiswa miskin naik lebih dari dua kali lipat. Pihaknya berjanji akan mengevaluasi realisasi bansos itu agar tahun depan tidak karut-marut lagi. ”Akan kami verifikasi berdasarkan proposal pengajuan yang ada. Kalau semester akhir sudah tidak memungkinkan karena ini untuk bantuan depan,” terangnya.

Bansos itu tidak terealisasi dengan baik tahun ini karena beberapa masalah. Salah satunya, pemohon bansos cacat administarasi. Contohnya, indeks perestasi kumulatif (IPK) masih di bawah standardisasi yang ditentukan. ”IPK untuk mahasiswa kampus swasta minimal 3.00 dan bagi yang negeri 2,75,” jelasnya.

Baca Juga :  Tidak Memenuhi Syarat Penerima Bansos Dinsos Coret 27 Mahasiswa

Hal lain yang membuat realisasi bantuan itu tidak maksimal, pemohon sudah lulus. Dengan begitu, pihaknya akan mencoret pemohon yang statusnya semester akhir dan akan dialihkan pada semester tingkat bawah yang memungkinkan untuk memperoleh bansos itu.

 ”Besaran bantuannya sama Rp 2 juta setiap mahasiswa. Tujuannya, meringankan beban ekonominya,” pungkasnya. (jup)

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali menganggarkan bantuan sosial (bansos) bagi mahasiswa tidak mampu. Program itu tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020.

Anggota DPRD Sumenep Suroyo mendesak pemkab serius merealisasikan bansos. Apalagi kaitannya dengan biaya pendidikan. Dia meminta agar realisasi bansos dijadikan evaluasi agar penyaluran pada 2020 tidak tersendat-sendat seperti tahun ini.

”Evaluasi harus dilakukan agar tidak seperti tahun ini. Dari 45 yang akan mendapat, hanya 18 yang dinyatakan layak menerimanya,” ungkap Suroyo kemarin (21/9).


Politikus Partai Gerindra itu meminta pemkab selektif menentukan penerima bansos itu. Verifikasi harus dilakukan agar bansos tersebut tidak salah sasaran.

Dia menilai, masih banyak mahasiswa asal Kota Keris yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu. ”Semua yang bisa menilai dinas sosial (dinsos). Kami meminta jangan sampai tidak tepat sasaran,” pintanya.

Baca Juga :  Bantuan 2.727 KPM PKH Tak Cair

Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sumenep Moh. Zaini tidak menampik realisasi bansos bagi mahasiswa miskin masih banyak masalah. Menurut dia, dari 45 calon penerima, hanya 18 yang dinyatakan layak.

”Kami anggarkan lagi di PAK (perubahan anggaran keuangan) untuk yang 27 dan akan kami verifikasi untuk direalisasikan,” janjinya.

Zaini membenarkan tahun depan kuota bansos untuk mahasiswa miskin naik lebih dari dua kali lipat. Pihaknya berjanji akan mengevaluasi realisasi bansos itu agar tahun depan tidak karut-marut lagi. ”Akan kami verifikasi berdasarkan proposal pengajuan yang ada. Kalau semester akhir sudah tidak memungkinkan karena ini untuk bantuan depan,” terangnya.

Bansos itu tidak terealisasi dengan baik tahun ini karena beberapa masalah. Salah satunya, pemohon bansos cacat administarasi. Contohnya, indeks perestasi kumulatif (IPK) masih di bawah standardisasi yang ditentukan. ”IPK untuk mahasiswa kampus swasta minimal 3.00 dan bagi yang negeri 2,75,” jelasnya.

Baca Juga :  Mantapkan Program Bansos, Satgas Kembali Gelar Rakor

Hal lain yang membuat realisasi bantuan itu tidak maksimal, pemohon sudah lulus. Dengan begitu, pihaknya akan mencoret pemohon yang statusnya semester akhir dan akan dialihkan pada semester tingkat bawah yang memungkinkan untuk memperoleh bansos itu.

 ”Besaran bantuannya sama Rp 2 juta setiap mahasiswa. Tujuannya, meringankan beban ekonominya,” pungkasnya. (jup)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/