20.7 C
Madura
Friday, June 2, 2023

Mahasiswa Sumenep Tuntut Infrastruktur Laut dan Darat

SUMENEP – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Kangean Sumenep (IMKS) menggelar demo di depan kantor bupati kemarin (21/3). Mahasiswa asal kepulauan tersebut menuntut fasilitas transportasi laut dan infrastruktur di kepulauan dibenahi oleh pemerintah.

Korlap aksi IMKS Ahmad Faiq Hasan menyampaikan, fasilitas transportasi laut belum mendapat perhatian serius pemkab. ”Sudah sangat sering masyarakat Kangean tertahan di Pelabuhan Kalianget ketika hendak pulang ke pulau,” ungkapnya kemarin (21/3).

Biasanya, kejadian seperti itu sering terjadi pada momen tertentu seperti Ramadan. Saat banyak warga yang pulang kampung, armada tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. ”Karena transportasi laut yang tersedia terbatas, kapal yang berlayar sering mengalami kelebihan kapasitas penumpang,” ujarnya.

Baca Juga :  Seleksi Dirut PDAM Terbuka untuk Umum

Para aktivis IMKS juga mempersoalkan keberadaan kapal DBS I. Sebab, kapal tersebut sudah tidak beroperasi selama setahun lebih. Padahal, kapal itu memang dicanangkan oleh Pemkab Sumenep sebagai fasilitas transportasi laut bagi penduduk kepulauan. ”Kami minta, kapal itu segera dioperasikan,” desaknya.

IMKS juga meminta perhatian Pemkab Sumenep dalam hal pembangunan infrastruktur. Di wilayahnya banyak jalan yang rusak parah.

Menurut dia, Kangean merupakan pulau terbesar di Sumenep. Salah satunya di Kecamatan Arjasa. Tepatnya, di Desa Pajenangger. ”Jalan tersebut merupakan akases utama masyarakat setiap hari,” katanya.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Sumenep Agus Adi Hidayat mengatakan, pembangunan jalan untuk kepulauan ada setiap tahun. Tahun ini kepulauan telah mendapat jatah alokasi dana khusus (DAK) Rp 7 miliar.

Baca Juga :  Tuntut Kembalikan Marwah Jabatan

Namun, dia mengakui anggaran tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan infrastruktur di kepulauan. ”Yang jelas, kami tidak tutup mata terhadap pembangunan jalan di kepulauan. Alokasi APBD saja, kepulauan mendapat jatah 60 persen, sedangkan daratan 40 persen,” terangnya. (bus/han)

SUMENEP – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Kangean Sumenep (IMKS) menggelar demo di depan kantor bupati kemarin (21/3). Mahasiswa asal kepulauan tersebut menuntut fasilitas transportasi laut dan infrastruktur di kepulauan dibenahi oleh pemerintah.

Korlap aksi IMKS Ahmad Faiq Hasan menyampaikan, fasilitas transportasi laut belum mendapat perhatian serius pemkab. ”Sudah sangat sering masyarakat Kangean tertahan di Pelabuhan Kalianget ketika hendak pulang ke pulau,” ungkapnya kemarin (21/3).

Biasanya, kejadian seperti itu sering terjadi pada momen tertentu seperti Ramadan. Saat banyak warga yang pulang kampung, armada tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. ”Karena transportasi laut yang tersedia terbatas, kapal yang berlayar sering mengalami kelebihan kapasitas penumpang,” ujarnya.


Baca Juga :  Seleksi Dirut PDAM Terbuka untuk Umum

Para aktivis IMKS juga mempersoalkan keberadaan kapal DBS I. Sebab, kapal tersebut sudah tidak beroperasi selama setahun lebih. Padahal, kapal itu memang dicanangkan oleh Pemkab Sumenep sebagai fasilitas transportasi laut bagi penduduk kepulauan. ”Kami minta, kapal itu segera dioperasikan,” desaknya.

IMKS juga meminta perhatian Pemkab Sumenep dalam hal pembangunan infrastruktur. Di wilayahnya banyak jalan yang rusak parah.

Menurut dia, Kangean merupakan pulau terbesar di Sumenep. Salah satunya di Kecamatan Arjasa. Tepatnya, di Desa Pajenangger. ”Jalan tersebut merupakan akases utama masyarakat setiap hari,” katanya.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Sumenep Agus Adi Hidayat mengatakan, pembangunan jalan untuk kepulauan ada setiap tahun. Tahun ini kepulauan telah mendapat jatah alokasi dana khusus (DAK) Rp 7 miliar.

- Advertisement -
Baca Juga :  Pemkab Belum Tindak Tambak Ilegal

Namun, dia mengakui anggaran tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan infrastruktur di kepulauan. ”Yang jelas, kami tidak tutup mata terhadap pembangunan jalan di kepulauan. Alokasi APBD saja, kepulauan mendapat jatah 60 persen, sedangkan daratan 40 persen,” terangnya. (bus/han)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/