alexametrics
23 C
Madura
Sunday, June 26, 2022

Mediasi Nelayan, DKP Tunggu Hasil Kepolisian

SUMENEP – Upaya penyelesaian konflik antarnelayan tidak bisa menggunakan satu pendekatan. Sebab, permasalahan tersebut terjadi karena latar belakang yang kompleks.

Itulah pernyataan Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma kemarin (21/2). Menurut Herman, banyak aspek yang perlu digunakan untuk memecahkan konflik nelayan. Mulai aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga aspek hukum. Pendekatan tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Pun demikian satu sama lain tidak boleh saling meniadakan.

”Sekarang yang paling penting adalah perdamaian antarpihak,” kata Herman. ”Tapi, mediasi damai saja tidak cukup. Butuh solusi jangka panjang agar konflik semacam ini tidak terulang,” imbuhnya.

Pendekatan hukum perlu dikedepankan. Sebab, dalam aturan sudah jelas ada zonasi penggunaan sarkak. Perairan antara Talango dan Gapura bukan zona yang diperbolehkan untuk penggunaan alat tangkap tersebut.

”Biar tidak berpolemik, hukum harus disampaikan dengan tegas,” jelasnya. ”Pascakonflik, aparat kepolisian, khususnya polair, harus lebih tegas dan semakin intens melakukan patroli laut,” tambahnya.

Di saat yang bersamaan, instansi terkait juga perlu melakukan sosialisasi intensif. Permen KP 71/2016 harus disosialisasikan secara masif. Masyarakat nelayan harus tahu aturan tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia itu.

Baca Juga :  Pemerintah Belum Punya Rumah untuk Lansia

”Jangan sampai aturan tidak diketahui oleh nelayan. Biar nelayan tidak jadi korban,” papar politikus PKB itu.

Dikonfirmasi terpisah, Kasubbaghumas Polres Sumenep AKP Mohamad Heri mengatakan, saat ini pihaknya sedang mendalami konflik antarnelayan Dungkek dan Talango tersebut. Sebelumnya Kapolres Sumenep AKBP Muslimin juga telah mengumpulkan antarpihak yang berseteru.

Para tokoh nelayan dari Gapura, Dungkek, dan Talango dikumpulkan guna mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi saat ini. Makanya, sekarang polisi masih dalam melakukan penyelidikan. Jadi, kalau masalah penegakan hukum, tetap kami tegakkan,” kata Heri.

Pihaknya juga sepakat bahwa solusi penyelesaian konflik antarnelayan butuh berbagai pendekatan. Termasuk permasalahan itu juga bukan hanya urusan kepolisian. Melainkan semua pihak, baik dinas terkait maupun tokoh masyarakat, harus ikut andil menciptakan suasana yang kondusif.

”Polairut tugas pokoknya berpatroli dan memberikan pembinaan kepada nelayan,” jelasnya. ”Dinas perikanan diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat nelayan,” pintanya.

Baca Juga :  30 Desa Terdeteksi Alami Kekeringan, Pemkab Sumenep Pasok Air Bersih

Sementara itu, Kasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Jatim Timur Nonot Widjajanto menyatakan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Hingga kemarin, pihaknya belum mengetahui secara detail hasil penyelidikan Satpolair Polres Sumenep.

Karena itu, rencana mediasi yang akan dilakukan Selasa (26/2) belum sepenuhnya matang. Menurut dia, mediasi kedua kubu akan menunggu hasil langkah-langkah kepolisian.

”Kami memediasi itu, tujuannya untuk memediasi dua kubu. Kita melihat perkembangan. Jangan sampai satu sama lain sama-sama kekeh,” katanya. ”Karena beberapa kali kami kumpulkan, belum ada titik temu,” tambahnya.

Saat ini, kata dia, yang terpenting kedua pihak damai. Terkait solusi jangka panjang, pihaknya tetap mengacu pada Permen KP 71/2016. Masyarakat harus tahu lokasi yang boleh menggunakan sarkak dan tempat yang dilarang.

”Kalau solusi sesuai dengan aturan bahwa sarkak itu dilarang beroperasi di lokasi di bawah 2 mil,” katanya. ”Tapi kalau ada kearifan lokal silakan. Yang terpenting kearifan lokal itu jangan sampai bertabrakan dengan aturan,” tukasnya.

SUMENEP – Upaya penyelesaian konflik antarnelayan tidak bisa menggunakan satu pendekatan. Sebab, permasalahan tersebut terjadi karena latar belakang yang kompleks.

Itulah pernyataan Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma kemarin (21/2). Menurut Herman, banyak aspek yang perlu digunakan untuk memecahkan konflik nelayan. Mulai aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga aspek hukum. Pendekatan tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Pun demikian satu sama lain tidak boleh saling meniadakan.

”Sekarang yang paling penting adalah perdamaian antarpihak,” kata Herman. ”Tapi, mediasi damai saja tidak cukup. Butuh solusi jangka panjang agar konflik semacam ini tidak terulang,” imbuhnya.


Pendekatan hukum perlu dikedepankan. Sebab, dalam aturan sudah jelas ada zonasi penggunaan sarkak. Perairan antara Talango dan Gapura bukan zona yang diperbolehkan untuk penggunaan alat tangkap tersebut.

”Biar tidak berpolemik, hukum harus disampaikan dengan tegas,” jelasnya. ”Pascakonflik, aparat kepolisian, khususnya polair, harus lebih tegas dan semakin intens melakukan patroli laut,” tambahnya.

Di saat yang bersamaan, instansi terkait juga perlu melakukan sosialisasi intensif. Permen KP 71/2016 harus disosialisasikan secara masif. Masyarakat nelayan harus tahu aturan tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia itu.

Baca Juga :  Menu Kesukaan Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir

”Jangan sampai aturan tidak diketahui oleh nelayan. Biar nelayan tidak jadi korban,” papar politikus PKB itu.

Dikonfirmasi terpisah, Kasubbaghumas Polres Sumenep AKP Mohamad Heri mengatakan, saat ini pihaknya sedang mendalami konflik antarnelayan Dungkek dan Talango tersebut. Sebelumnya Kapolres Sumenep AKBP Muslimin juga telah mengumpulkan antarpihak yang berseteru.

Para tokoh nelayan dari Gapura, Dungkek, dan Talango dikumpulkan guna mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi saat ini. Makanya, sekarang polisi masih dalam melakukan penyelidikan. Jadi, kalau masalah penegakan hukum, tetap kami tegakkan,” kata Heri.

Pihaknya juga sepakat bahwa solusi penyelesaian konflik antarnelayan butuh berbagai pendekatan. Termasuk permasalahan itu juga bukan hanya urusan kepolisian. Melainkan semua pihak, baik dinas terkait maupun tokoh masyarakat, harus ikut andil menciptakan suasana yang kondusif.

”Polairut tugas pokoknya berpatroli dan memberikan pembinaan kepada nelayan,” jelasnya. ”Dinas perikanan diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat nelayan,” pintanya.

Baca Juga :  PKB Ganti Ketua DPRD

Sementara itu, Kasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Jatim Timur Nonot Widjajanto menyatakan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Hingga kemarin, pihaknya belum mengetahui secara detail hasil penyelidikan Satpolair Polres Sumenep.

Karena itu, rencana mediasi yang akan dilakukan Selasa (26/2) belum sepenuhnya matang. Menurut dia, mediasi kedua kubu akan menunggu hasil langkah-langkah kepolisian.

”Kami memediasi itu, tujuannya untuk memediasi dua kubu. Kita melihat perkembangan. Jangan sampai satu sama lain sama-sama kekeh,” katanya. ”Karena beberapa kali kami kumpulkan, belum ada titik temu,” tambahnya.

Saat ini, kata dia, yang terpenting kedua pihak damai. Terkait solusi jangka panjang, pihaknya tetap mengacu pada Permen KP 71/2016. Masyarakat harus tahu lokasi yang boleh menggunakan sarkak dan tempat yang dilarang.

”Kalau solusi sesuai dengan aturan bahwa sarkak itu dilarang beroperasi di lokasi di bawah 2 mil,” katanya. ”Tapi kalau ada kearifan lokal silakan. Yang terpenting kearifan lokal itu jangan sampai bertabrakan dengan aturan,” tukasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/