SUMENEP – Pengisian lima jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sumenep belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Alasannya, pada Maret mendatang ada tambahan dua OPD yang kepala dinasnya masuk usia pensiun.
Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi mengutarakan, sejauh ini masih ada lima OPD yang belum diisi pejabat definitif. Namun, tidak lama lagi akan ada dua kursi pimpinan OPD yang kosong. Yakni, disparbudpora dan inspektorat.
”Dua OPD itu kepala dinasnya akan masuk usia pensiun. Total nanti ada tujuh OPD,” kata dia kepada RadarMadura.id kemarin (21/2).
Karena itu, diupayakan pengisian jabatan tersebut bersamaan menjadi tujuh pimpinan OPD. Selain pengiritan biaya, juga biar lebih efektif. ”Demi pengiritan biaya, kami barengkan tujuh OPD,” ujarnya.
Sebenarnya, lanjut Edy, untuk lima OPD sudah siap dilelang. Bahkan, tinggal menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). ”Tetap untuk tujuh pimpinan OPD melalui lelang terbuka. Tidak ada yang penunjukan,” tegasnya.
Prinsipnya, pengisian pejabat definitif untuk pimpinan OPD tetap akan dilaksanakan secepat mungkin. Hanya, dalam proses pengisian itu butuh kajian dan biaya yang tidak sedikit. ”Makanya, digabung lelangnya,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumenep Hamid Ali Munir mengatakan, pengisian pimpinan OPD yang kosong harus disegerakan. Tujuannya, agar program kerja di OPD tersebut tidak terhambat. Apalagi, kewenangan pejabat pelaksana tugas (Plt) itu sangat terbatas.
”Harus cepat diisi. Apalagi, ke depan akan bertambah yang kosong. Pilih sesuai kemampuannya,” pintanya.
Sekadar diketahui, lima pimpinan OPD yang diisi pejabat Plt yakni dinas PU bina marga, badan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset (BPPKA), disdik, bakesbangpol, dan asisten Bagian Perekonomian Setkab Sumenep.
