alexametrics
27.2 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Tolak UU MD3, Mahasiswa Demo Kantor DPRD

SUMENEP – Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sumenep (GMS) menggelar aksi Rabu (21/2). Mereka menolak revisi tiga pasal Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Mereka menilai, gagasan itu tidak relevan dengan asas demokrasi. 

Usai berorasi, sejumlah mahasiswa itu melaksanakan salat Gaib sebagai tanda matinya demokrasi. Dalam aksi tersebut, sempat terjadi ketegangan dan kericuhan antara demonstran dan aparat kepolisian. Sebab, pengunjuk rasa memaksa masuk kantor DPRD.

”Kami mengecam keras tindakan DPR yang diktator dan otoriter. DPR seenaknya sendiri merevisi UU MD3 untuk keuntungan mereka sendiri,” kata korlap aksi Mahfud Amin.

Menurut dia, para wakil rakyat telah menzalimi dan mengkhianati rakyat. Juga mencederai nilai demokrasi. ”Lahirnya sejumlah pasal dalam revisi UU MD3 merupakan sebuah kemunduran demokrasi karena bertentangan dengan UU 1945. Ini jelas DPR mau melindungi diri sendiri dari kritik,” imbuhnya.

Baca Juga :  DPRD Dukung CFD 1.000 Hari Kepemimpinan Bupati dan Wabup Sumenep

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma yang menemui massa mengaku sangat terkejut. Namun, pihaknya tidak berwenang menolak. ”Karena pembahasannya di pusat. Sedangkan kami di daerah,” ucap politikus PKB tersebut.

Pria asal Kecamatan Talango itu menjelaskan, hal itu merupakan gagasan DPR pusat, bukan dari bawah. Meski demikian, dia akan menerima masukan tersebut untuk meningkatkan kinerja para wakil rakyat di Sumenep.

 

SUMENEP – Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sumenep (GMS) menggelar aksi Rabu (21/2). Mereka menolak revisi tiga pasal Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Mereka menilai, gagasan itu tidak relevan dengan asas demokrasi. 

Usai berorasi, sejumlah mahasiswa itu melaksanakan salat Gaib sebagai tanda matinya demokrasi. Dalam aksi tersebut, sempat terjadi ketegangan dan kericuhan antara demonstran dan aparat kepolisian. Sebab, pengunjuk rasa memaksa masuk kantor DPRD.

”Kami mengecam keras tindakan DPR yang diktator dan otoriter. DPR seenaknya sendiri merevisi UU MD3 untuk keuntungan mereka sendiri,” kata korlap aksi Mahfud Amin.


Menurut dia, para wakil rakyat telah menzalimi dan mengkhianati rakyat. Juga mencederai nilai demokrasi. ”Lahirnya sejumlah pasal dalam revisi UU MD3 merupakan sebuah kemunduran demokrasi karena bertentangan dengan UU 1945. Ini jelas DPR mau melindungi diri sendiri dari kritik,” imbuhnya.

Baca Juga :  Ekonomi Merosot, Keris Dijual Murah 

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma yang menemui massa mengaku sangat terkejut. Namun, pihaknya tidak berwenang menolak. ”Karena pembahasannya di pusat. Sedangkan kami di daerah,” ucap politikus PKB tersebut.

Pria asal Kecamatan Talango itu menjelaskan, hal itu merupakan gagasan DPR pusat, bukan dari bawah. Meski demikian, dia akan menerima masukan tersebut untuk meningkatkan kinerja para wakil rakyat di Sumenep.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/