alexametrics
22.7 C
Madura
Thursday, August 18, 2022

Caleg Jadi Pimpinan BUMD Disoal

SUMENEP – Pengisian direksi PT Sumekar terus menuai sorotan. Kemarin (21/1) kritik datang dari Forum Keluarga Mahasiwa Sumenep (FKMS). Para insan terdidik itu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Sumenep.

Protes keras ditujukan kepada Bupati Sumenep A. Busyro Karim. Namun sayang, orang nomor satu di pemkab itu tidak bersedia menemui peserta aksi dengan alasan ada kegiatan dinas.

Mahasiswa menolak pelantikan dua direksi PT Sumekar. Mereka menuding pengisian direksi baru tersebut sarat kepentingan politik. Sebab, Moh. Syafie sebagai direktur utama (Dirut) PT Sumekar merupakan mantan ketua PAC PKB Kecamatan Arjasa.

Sementara Achmad Zainal Arifin selaku direktur PT Sumekar tercatat sebagai caleg DPRD Jatim dapil Madura nomor urut 10 dari PKB. Pengangkatan direksi di salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumenep itu dinilai tidak patut.

Korlap FKMS Moh. Sutrisno mengutarakan, pengisian dua direksi PT Sumekar kental dengan kepentingan politik bupati. Pasalnya, dua direksi itu memiliki latar belakang partai politik yang sama dengan bupati, yakni PKB.

Baca Juga :  Penderita HIV Meningkat Drastis

”Pelantikan itu melanggar pasal 57 poin (L) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengurus partai dan calon anggota legislatif tidak boleh menjadi direktur BUMD,” ungkap dia.

FKMS meminta bupati mengevaluasi keputusan itu dan mencari orang yang lebih kompeten serta profesional untuk menjadi direksi PT Sumekar. Menurut Sutrisno, bupati mengatakan bahwa Zainal sudah mengundurkan diri sebagai caleg.

”Saya sudah diskusi dengan KPU Sumenep bahwa caleg yang terdaftar di DCT tidak bisa mengundurkan diri. Zainal masih tercatat sebagai caleg DPRD Jatim,” ujarnya. ”Kami minta bupati mengganti dua direksi PT Sumekar yang baru ini. Mereka berdua memiliki latar belakang partai yang sama. Ini tidak sehat,” sambung dia.

Lebih baik, lanjut Sutrisno, bupati mengangkat direksi yang benar-benar profesional dan kompeten dalam urusan transportasi laut. ”Yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik bupati,” kritiknya.

Sementara itu, Asisten I Setkab Sumenep Carto mengatakan, pengisian direksi PT Sumekar sudah sesuai aturan. ”Seleksi direksi dasarnya perbup tentang panitia seleksi. Tahapan-tahapan kami laksanakan,” kata dia usai menerima peserta aksi.

Baca Juga :  Legislator Juga Tolak UU Ciptaker

Menurut Carto, substansi dari persyaratan yakni yang disetor panitia seleksi. Kalau dinilai ada yang janggal, adukan saja secara hukum. Sebab, panitia tidak punya kewenangan untuk mengkoreksi kelengkapan syarat. ”Yang penting substansi syarat itu ada, kami terima,” paparnya.

Mengenai Zainal yang tercatat sebagai caleg, Carto mengklaim sudah ada pengunduran diri. Surat pengunduran diri dijadikan dasar Zainal diterima. ”Kami tidak bisa menolak kalau sudah ada pengunduran diri,” katanya.

Apakah pengunduran diri dari KPU atau partai? Carto bingung. ”Saya tidak tahu itu. Yang penting, saat lamaran sudah ada pengunduran diri,” kelitnya.

Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengatakan, pihaknya belum menerima laporan pengunduran diri caleg. Karena itu, pihaknya belum bisa bersikap. ”Harus ada laporan dari partai secara formal. Sampai sekarang kami belum menerima,” katanya.

Dia menyatakan, jika sudah tercantum di DCT, caleg tidak bisa mengundurkan diri. Kecuali caleg dimaksud tidak lagi memenuhi syarat. ”Selama belum ada laporan, kami belum bisa bersikap,” pungkasnya.

SUMENEP – Pengisian direksi PT Sumekar terus menuai sorotan. Kemarin (21/1) kritik datang dari Forum Keluarga Mahasiwa Sumenep (FKMS). Para insan terdidik itu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Sumenep.

Protes keras ditujukan kepada Bupati Sumenep A. Busyro Karim. Namun sayang, orang nomor satu di pemkab itu tidak bersedia menemui peserta aksi dengan alasan ada kegiatan dinas.

Mahasiswa menolak pelantikan dua direksi PT Sumekar. Mereka menuding pengisian direksi baru tersebut sarat kepentingan politik. Sebab, Moh. Syafie sebagai direktur utama (Dirut) PT Sumekar merupakan mantan ketua PAC PKB Kecamatan Arjasa.


Sementara Achmad Zainal Arifin selaku direktur PT Sumekar tercatat sebagai caleg DPRD Jatim dapil Madura nomor urut 10 dari PKB. Pengangkatan direksi di salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumenep itu dinilai tidak patut.

Korlap FKMS Moh. Sutrisno mengutarakan, pengisian dua direksi PT Sumekar kental dengan kepentingan politik bupati. Pasalnya, dua direksi itu memiliki latar belakang partai politik yang sama dengan bupati, yakni PKB.

Baca Juga :  PT Sumekar Bakal Tambah Armada Kapal

”Pelantikan itu melanggar pasal 57 poin (L) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengurus partai dan calon anggota legislatif tidak boleh menjadi direktur BUMD,” ungkap dia.

FKMS meminta bupati mengevaluasi keputusan itu dan mencari orang yang lebih kompeten serta profesional untuk menjadi direksi PT Sumekar. Menurut Sutrisno, bupati mengatakan bahwa Zainal sudah mengundurkan diri sebagai caleg.

- Advertisement -

”Saya sudah diskusi dengan KPU Sumenep bahwa caleg yang terdaftar di DCT tidak bisa mengundurkan diri. Zainal masih tercatat sebagai caleg DPRD Jatim,” ujarnya. ”Kami minta bupati mengganti dua direksi PT Sumekar yang baru ini. Mereka berdua memiliki latar belakang partai yang sama. Ini tidak sehat,” sambung dia.

Lebih baik, lanjut Sutrisno, bupati mengangkat direksi yang benar-benar profesional dan kompeten dalam urusan transportasi laut. ”Yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik bupati,” kritiknya.

Sementara itu, Asisten I Setkab Sumenep Carto mengatakan, pengisian direksi PT Sumekar sudah sesuai aturan. ”Seleksi direksi dasarnya perbup tentang panitia seleksi. Tahapan-tahapan kami laksanakan,” kata dia usai menerima peserta aksi.

Baca Juga :  Seleksi Dirut PDAM Terbuka untuk Umum

Menurut Carto, substansi dari persyaratan yakni yang disetor panitia seleksi. Kalau dinilai ada yang janggal, adukan saja secara hukum. Sebab, panitia tidak punya kewenangan untuk mengkoreksi kelengkapan syarat. ”Yang penting substansi syarat itu ada, kami terima,” paparnya.

Mengenai Zainal yang tercatat sebagai caleg, Carto mengklaim sudah ada pengunduran diri. Surat pengunduran diri dijadikan dasar Zainal diterima. ”Kami tidak bisa menolak kalau sudah ada pengunduran diri,” katanya.

Apakah pengunduran diri dari KPU atau partai? Carto bingung. ”Saya tidak tahu itu. Yang penting, saat lamaran sudah ada pengunduran diri,” kelitnya.

Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengatakan, pihaknya belum menerima laporan pengunduran diri caleg. Karena itu, pihaknya belum bisa bersikap. ”Harus ada laporan dari partai secara formal. Sampai sekarang kami belum menerima,” katanya.

Dia menyatakan, jika sudah tercantum di DCT, caleg tidak bisa mengundurkan diri. Kecuali caleg dimaksud tidak lagi memenuhi syarat. ”Selama belum ada laporan, kami belum bisa bersikap,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/