alexametrics
21.1 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Honorer K-2 Tuntut Cabut Permen PAN-RB

SUMENEP – Ribuan tenaga honorer kategori dua (K-2) di Sumenep dan Pamekasan aksi turun jalan Kamis (20/9). Mereka menuntut Permen PAN-RB Nomor 36 dan 37 Tahun 2018 yang mengatur tentang kriteria rekrutmen CPNS dicabut. Mereka menilai aturan itu tidak memberikan keadilan bagi honorer K-2.

Ribuan guru honorer K-2 Sumenep bergerak dari depan Masjid Jamik Sumenep di Jalan Trunojoyo. Mereka kemudian berjalan kaki menuju kantor bupati di Jalan dr Cipto. Mereka menyuarakan aspirasi dan membentangkan spanduk berisi tuntutan.

Di depan kantor bupati mereka ditemui Sekkab Edy Rasiyadi, Kadisdik A. Shadik, dan Kepala BKPSDM R. Titik Suryati. Edy mengatakan di depan peserta aksi bahwa kebijakan yang diprotes bukan kebijakan pemkab, melainkan kebijakan pemerintah pusat. ”Mudah-mudahan diangkat (jadi PNS) semua,” kata mantan kepala dinas PU Bina Marga tersebut.

Setelah itu mereka bergeser ke kantor DPRD Sumenep. Beberapa perwakilan mereka masuk untuk beraudiensi. Setelah itu, Ketua Forum Honorer K-2 (FHK-2) Sumenep Abd. Rahman keluar besama Ketua Komisi IV Moh. Subaidi dan Ketua DPRD Herman Dali Kusuma.

Rahman meminta DPRD menyampaikan aspirasi tuntutan penundaan tes CPNS jalur hingga revisi UU 5/2014 tentang ASN pada 25 September selesai.

”Kedua, pemerintah pusat memikirkan nasib kami yang sudah expired atau sudah di atas 35 tahun ini dijadikan PNS tanpa tes,” katanya. ”Kami minta gaji yang Rp 350 ribu per bulan menjadi Rp 1 juta,” tuntutnya. Jumlah tenaga guru honorer K-2 di Sumenep 1.700 lebih.

Hambali selaku koordinator lapangan (Korlap) aksi honorer K-2 di Pamekasan mengatakan, demo digelar buntut kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah mengenai rekrutmen CPNS. Teknis rekrutmen yang diatur dalam Permen PAN-RB Nomor 36 dan 37 Tahun 2018 tidak mencerminkan keadilan.

Baca Juga :  Aktivis Lira Pertanyakan Keseriusan Polisi Tangani Kerupsi

Kuota formasi CPNS jalur khusus K-2 hanya 47 orang untuk Pamekasan. Sementara honorer kategori dua 1.260 orang. Kemudian, poin lain yakni batas usia. Pemerintah pusat membatasi usia calon peserta seleksi CPNS minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun.

Sementara, honorer K-2 yang usianya di bawah 35 tahun tidak sampai 25 persen. ”Kami tua karena mengabdi selama berpuluh-puluh tahun,” katanya.

Persyaratan ijazah juga dinilai tidak berkeadilan. Khusus honorer K-2, ijazah minimal dikeluarkan 2013. Sementara untuk jalur umum, tidak ada batasan tahun pengeluaran ijazah. Seharusnya, kata dia, ada perlakuan khusus. ”Kami menuntut regulasi rekrutmen CPNS itu dicabut,” pintanya.

Ribuan honorer K-2 di Pamekasan tidak mengantongi surat keputusan (SK) bupati. Mereka hanya memiliki SK dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tempat bekerja. Akibatnya, status hukum mereka dinilai kurang kuat. Karena itu, mereka meminta SK bupati segera dikeluarkan.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris yang mewakili pemerintah mengatakan, SK bupati akan dikeluarkan pada 2019. Surat tersebut tidak bisa dikeluarkan pertengahan tahun lantaran masa berlakunya dari awal tahun hingga akhir tahun. ”Kami mendukung honorer K-2 diangkat menjadi CPNS,” katanya.

Mengenai pencabutan peraturan menteri, disarankan agar melakukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Pemkab Pamekasan siap memfasilitasi jika ada honorer yang hendak menempuh jalur itu. ”Hanya melalui jalur itu peraturan menteri bisa dibatalkan,” tandasnya.

Baca Juga :  Honorer K-2 Akan Dapat SK Bupati

Bangkalan mendapatkan formasi seleksi CPNS paling banyak di antara tiga kabupaten yang lain di Madura. Formasi jalur khusus berjumlah 362 dan formasi umum 56. Namun, ketentuan ambang batas umur juga menjadi kendala honorer. Jumlah honorer K-2 di Bangkalan 4.832. Lebih separo berumur di atas 35 tahun.

Kepala BKPSDA Bangkalan Moh. Gufron meminta honorer tidak berkecil hati tidak bisa ikut seleksi lantaran terkendala umur. Sebab, pemerintah pusat sedang menggodok seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Tujuannya, menjembatani honorer yang berumur 35 tahun ke atas.

Gufron menyampaikan, gaji P3K sama dengan PNS. Hanya perbedaannya, tidak mendapatkan pensiun karena tidak dipotong taspen. ”Tunggu saja penerimaan P3K ini,” jelasnya.

Kemungkinan besar penerimaan P3K ini setelah seleksi CPNS. Sebab, program nawacita Presiden Joko Widodo sementara masih fokus untuk pengangkatan guru dan tenaga kesehatan. ”Masih belum diketahui. Tapi yang jelas sudah dibahas,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Informasi dan Pembinaan Aparatur BKPSDM Sampang Suyono mengatakan, pendaftaran rekrutmen CPNS mundur hingga 26 September 2018. Pihaknya mendapatkan informasi itu melalui WhatsApp (WA) pada Rabu (19/9). Secara resmi belum menerima.

”Itu gawenya pemerintah pusat. Mungkin masyarakat sambil lalu sering-sering membuka (laman sscn.bkn.go.id) supaya mengetahui pastinya. Kalau bisa, langsung daftar,” imbuhnya.

Anggota Komisi I DPRD Guntur mengatakan, tanggal 19 September itu hanya jadwal formasi CPNS. Sementara 26 September merupakan jadwal pendaftaran. ”Kami minta pihak terkait melakukan sosialisasi. Besok (hari ini, Red) akan mendatangi BKN Provinsi,” tandas politikus Partai Gerindra itu.

SUMENEP – Ribuan tenaga honorer kategori dua (K-2) di Sumenep dan Pamekasan aksi turun jalan Kamis (20/9). Mereka menuntut Permen PAN-RB Nomor 36 dan 37 Tahun 2018 yang mengatur tentang kriteria rekrutmen CPNS dicabut. Mereka menilai aturan itu tidak memberikan keadilan bagi honorer K-2.

Ribuan guru honorer K-2 Sumenep bergerak dari depan Masjid Jamik Sumenep di Jalan Trunojoyo. Mereka kemudian berjalan kaki menuju kantor bupati di Jalan dr Cipto. Mereka menyuarakan aspirasi dan membentangkan spanduk berisi tuntutan.

Di depan kantor bupati mereka ditemui Sekkab Edy Rasiyadi, Kadisdik A. Shadik, dan Kepala BKPSDM R. Titik Suryati. Edy mengatakan di depan peserta aksi bahwa kebijakan yang diprotes bukan kebijakan pemkab, melainkan kebijakan pemerintah pusat. ”Mudah-mudahan diangkat (jadi PNS) semua,” kata mantan kepala dinas PU Bina Marga tersebut.


Setelah itu mereka bergeser ke kantor DPRD Sumenep. Beberapa perwakilan mereka masuk untuk beraudiensi. Setelah itu, Ketua Forum Honorer K-2 (FHK-2) Sumenep Abd. Rahman keluar besama Ketua Komisi IV Moh. Subaidi dan Ketua DPRD Herman Dali Kusuma.

Rahman meminta DPRD menyampaikan aspirasi tuntutan penundaan tes CPNS jalur hingga revisi UU 5/2014 tentang ASN pada 25 September selesai.

”Kedua, pemerintah pusat memikirkan nasib kami yang sudah expired atau sudah di atas 35 tahun ini dijadikan PNS tanpa tes,” katanya. ”Kami minta gaji yang Rp 350 ribu per bulan menjadi Rp 1 juta,” tuntutnya. Jumlah tenaga guru honorer K-2 di Sumenep 1.700 lebih.

Hambali selaku koordinator lapangan (Korlap) aksi honorer K-2 di Pamekasan mengatakan, demo digelar buntut kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah mengenai rekrutmen CPNS. Teknis rekrutmen yang diatur dalam Permen PAN-RB Nomor 36 dan 37 Tahun 2018 tidak mencerminkan keadilan.

Baca Juga :  Insentif Honorer K-2 Naik

Kuota formasi CPNS jalur khusus K-2 hanya 47 orang untuk Pamekasan. Sementara honorer kategori dua 1.260 orang. Kemudian, poin lain yakni batas usia. Pemerintah pusat membatasi usia calon peserta seleksi CPNS minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun.

Sementara, honorer K-2 yang usianya di bawah 35 tahun tidak sampai 25 persen. ”Kami tua karena mengabdi selama berpuluh-puluh tahun,” katanya.

Persyaratan ijazah juga dinilai tidak berkeadilan. Khusus honorer K-2, ijazah minimal dikeluarkan 2013. Sementara untuk jalur umum, tidak ada batasan tahun pengeluaran ijazah. Seharusnya, kata dia, ada perlakuan khusus. ”Kami menuntut regulasi rekrutmen CPNS itu dicabut,” pintanya.

Ribuan honorer K-2 di Pamekasan tidak mengantongi surat keputusan (SK) bupati. Mereka hanya memiliki SK dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tempat bekerja. Akibatnya, status hukum mereka dinilai kurang kuat. Karena itu, mereka meminta SK bupati segera dikeluarkan.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris yang mewakili pemerintah mengatakan, SK bupati akan dikeluarkan pada 2019. Surat tersebut tidak bisa dikeluarkan pertengahan tahun lantaran masa berlakunya dari awal tahun hingga akhir tahun. ”Kami mendukung honorer K-2 diangkat menjadi CPNS,” katanya.

Mengenai pencabutan peraturan menteri, disarankan agar melakukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Pemkab Pamekasan siap memfasilitasi jika ada honorer yang hendak menempuh jalur itu. ”Hanya melalui jalur itu peraturan menteri bisa dibatalkan,” tandasnya.

Baca Juga :  Tenaga Kontrak Segel 46 Sekolah

Bangkalan mendapatkan formasi seleksi CPNS paling banyak di antara tiga kabupaten yang lain di Madura. Formasi jalur khusus berjumlah 362 dan formasi umum 56. Namun, ketentuan ambang batas umur juga menjadi kendala honorer. Jumlah honorer K-2 di Bangkalan 4.832. Lebih separo berumur di atas 35 tahun.

Kepala BKPSDA Bangkalan Moh. Gufron meminta honorer tidak berkecil hati tidak bisa ikut seleksi lantaran terkendala umur. Sebab, pemerintah pusat sedang menggodok seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Tujuannya, menjembatani honorer yang berumur 35 tahun ke atas.

Gufron menyampaikan, gaji P3K sama dengan PNS. Hanya perbedaannya, tidak mendapatkan pensiun karena tidak dipotong taspen. ”Tunggu saja penerimaan P3K ini,” jelasnya.

Kemungkinan besar penerimaan P3K ini setelah seleksi CPNS. Sebab, program nawacita Presiden Joko Widodo sementara masih fokus untuk pengangkatan guru dan tenaga kesehatan. ”Masih belum diketahui. Tapi yang jelas sudah dibahas,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Informasi dan Pembinaan Aparatur BKPSDM Sampang Suyono mengatakan, pendaftaran rekrutmen CPNS mundur hingga 26 September 2018. Pihaknya mendapatkan informasi itu melalui WhatsApp (WA) pada Rabu (19/9). Secara resmi belum menerima.

”Itu gawenya pemerintah pusat. Mungkin masyarakat sambil lalu sering-sering membuka (laman sscn.bkn.go.id) supaya mengetahui pastinya. Kalau bisa, langsung daftar,” imbuhnya.

Anggota Komisi I DPRD Guntur mengatakan, tanggal 19 September itu hanya jadwal formasi CPNS. Sementara 26 September merupakan jadwal pendaftaran. ”Kami minta pihak terkait melakukan sosialisasi. Besok (hari ini, Red) akan mendatangi BKN Provinsi,” tandas politikus Partai Gerindra itu.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/