alexametrics
21.9 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Dinsos Panggil Pendamping PKH yang Nyambi Jadi Anggota Panwaslu

SUMENEP – Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang nyambi jadi anggota Panwaslu Sumenep hingga Selasa (19/9) belum mengundurkan diri. Karena itu, dinas sosial (dinsos) akan memanggil yang bersangkutan Kamis (21/9).

Sebenarnya, pemanggilan terhadap Pendamping PKH Kecamatan Batang-Batang Imam Syafi’ie direncanakan Senin (18/9). Namun, rencana itu meleset. Hingga kemarin, Imam Syafi’ie belum dipanggil dan belum mengundurkan diri sebagai pendamping PKH meski nyambi jadi anggota panwaslu.

Kepala Dinsos Sumenep Aminullah mengaku, hingga kemarin pihaknya belum menerima surat pengunduran diri dari Imam Syafi’ie sebagai pendamping PKH Kecamatan Batang-Batang. Karena itu, dinsos bakal memanggil yang bersangkutan. ”Kamis akan kami undang. Selanjutnya, akan kami minta tanda tangani surat pengunduran diri,” katanya.

Baca Juga :  Gubernur hingga Presiden Pernah Mencicipi Sate 35 Bluto

Dinsos akan meminta keterangan resmi kepada Imam Syafi’ie. Yaitu, terkait posisinya sebagai pendamping PKH, tapi merangkap pekerjaan menjadi anggota panwaslu. Menurut Aminullah, hal itu melanggar aturan. Sebab, pendamping PKH tidak boleh merangkap pekerjaan, terlebih gaji yang diterima sama-sama bersumber dari negara.

Nantinya, surat pengunduran diri akan dilanjutkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga diterbitkan surat pemberhentian. Selanjutnya, Kemensos bakal melakukan penggantian. Sebab, pengunduran diri akan mengurangi jumlah pendamping PKH di kecamatan.

Soal pembayaran gaji pendamping PKH, Aminullah akan berkoordinasi dengan koordinator pendamping PKH Sumenep. dengan begitu, bisa diketahui hak yang bersangkutan pada pembayaran gaji terakhir. Menurut dia, Imam Syafi’ie tidak bisa menerima gaji setelah diketahui dilantik sebagai anggota panwaslu.

Baca Juga :  Petani Tolak HPP Garam Rp 750 Ribu Per Ton

Koordinator Pendamping PKH Sumenep Benny Widiyanto menyatakan, Imam Syafi’ie segera mengundurkan diri. Hanya, saat ini ada pekerjaan yang perlu diselesaikan. Sebab, ada sisa pekerjaan yang tidak bisa ditinggal begitu saja.

”Insya Allah segera mengundurkan diri. Kalau langsung berhenti, kasihan pendamping lain. Makanya, sisa pekerjaan diselesaikan terlebih dahulu,” jelasnya.

Disinggung soal pembayaran gaji, menurut Benny Widiyanto, Imam Syafi’ie bisa menerima haknya selama Agustus 2017. Sebab, yang bersangkutan masih bekerja sehingga gajinya bisa diterima pada September. Meskipun, sejak akhir Agustus yang bersangkutan resmi dilantik sebagai anggota Panwaslu Sumenep.

 

- Advertisement -

SUMENEP – Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang nyambi jadi anggota Panwaslu Sumenep hingga Selasa (19/9) belum mengundurkan diri. Karena itu, dinas sosial (dinsos) akan memanggil yang bersangkutan Kamis (21/9).

Sebenarnya, pemanggilan terhadap Pendamping PKH Kecamatan Batang-Batang Imam Syafi’ie direncanakan Senin (18/9). Namun, rencana itu meleset. Hingga kemarin, Imam Syafi’ie belum dipanggil dan belum mengundurkan diri sebagai pendamping PKH meski nyambi jadi anggota panwaslu.

Kepala Dinsos Sumenep Aminullah mengaku, hingga kemarin pihaknya belum menerima surat pengunduran diri dari Imam Syafi’ie sebagai pendamping PKH Kecamatan Batang-Batang. Karena itu, dinsos bakal memanggil yang bersangkutan. ”Kamis akan kami undang. Selanjutnya, akan kami minta tanda tangani surat pengunduran diri,” katanya.

Baca Juga :  Sisa Satu Korban, Polisi Selidiki Penyebab Kecelakaan

Dinsos akan meminta keterangan resmi kepada Imam Syafi’ie. Yaitu, terkait posisinya sebagai pendamping PKH, tapi merangkap pekerjaan menjadi anggota panwaslu. Menurut Aminullah, hal itu melanggar aturan. Sebab, pendamping PKH tidak boleh merangkap pekerjaan, terlebih gaji yang diterima sama-sama bersumber dari negara.

Nantinya, surat pengunduran diri akan dilanjutkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga diterbitkan surat pemberhentian. Selanjutnya, Kemensos bakal melakukan penggantian. Sebab, pengunduran diri akan mengurangi jumlah pendamping PKH di kecamatan.

Soal pembayaran gaji pendamping PKH, Aminullah akan berkoordinasi dengan koordinator pendamping PKH Sumenep. dengan begitu, bisa diketahui hak yang bersangkutan pada pembayaran gaji terakhir. Menurut dia, Imam Syafi’ie tidak bisa menerima gaji setelah diketahui dilantik sebagai anggota panwaslu.

Baca Juga :  Curiga Diklat Jadi Ajang Bisnis Oknum Kemenag

Koordinator Pendamping PKH Sumenep Benny Widiyanto menyatakan, Imam Syafi’ie segera mengundurkan diri. Hanya, saat ini ada pekerjaan yang perlu diselesaikan. Sebab, ada sisa pekerjaan yang tidak bisa ditinggal begitu saja.

”Insya Allah segera mengundurkan diri. Kalau langsung berhenti, kasihan pendamping lain. Makanya, sisa pekerjaan diselesaikan terlebih dahulu,” jelasnya.

Disinggung soal pembayaran gaji, menurut Benny Widiyanto, Imam Syafi’ie bisa menerima haknya selama Agustus 2017. Sebab, yang bersangkutan masih bekerja sehingga gajinya bisa diterima pada September. Meskipun, sejak akhir Agustus yang bersangkutan resmi dilantik sebagai anggota Panwaslu Sumenep.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/