24 C
Madura
Saturday, January 28, 2023

Penyidik Terus Lakukan Pemanggilan Saksi

KPM Laporkan Dugaan Penyelewengan Bansos 2022

SUMENEP  Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Desa Jate, Pulau Gili Raja, Kecamatan Giligenting, diduga diselewengkan. Kini dugaan penyelewengan tersebut sudah dilaporkan ke polres.

Laporan dugaan penyelewengan bansos itu sudah masuk tahap pemeriksaan saksi. Terutama, penerima bansos yang menjadi korban.

Safrawi selaku kuasa hukum pelapor menyatakan, diduga terjadi penyimpangan terhadap sejumlah bansos. Di antaranya, bantuan pangan nontunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLTBBM).

Menurut Safrawi, sesuai prosedur, keluarga penerima manfaat (KPM) seharusnya mendapat undangan. Undangan itu dari PT Pos melalui pemerintah desa (pemdes) setempat.

Tapi, ternyata undangan itu tidak disebar oleh pemerintah desa. Jadi, masyarakat hanya diminta datang ke balai tanpa undangan,” katanya kemarin (18/1).

Menurut Safrawi, dalam undangan pencairan itu tercantum nominal bantuan yang akan diberikan. Namun karena undangan tersebut tidak disebar oleh pemerintah desa, akhirnya setiap KPM tidak bisa mengetahui jumlah bantuan yang akan diterima itu.

Jadi, itu sudah jelas menyalahi SOP (standar operasional prosedur). Karena itu, warga yang merasa dirugikan melapor polisi,” tuturnya.

Baca Juga :  Jalan-Jalan ke Pulau Kakaktua Kecil Jambul Kuning

Safrawi menyampaikan, penyaluran bansos yang diduga diselewengkan itu terjadi pada Desember 2022. Saat ini pihak pelapor sudah selesai diperiksa oleh penyidik Unit Pidana Korupsi (Pidkor) Satreskrim Polres Sumenep.

Sekarang sudah masuk tahap pengembangan. Maka, penyidik akan memeriksa terlapor dan saksi lain yang dinilai tahu terkait penyaluran bansos itu,” katanya.

Pengembangan pemeriksaan itu, lanjut dia, dibuktikan dengan surat Polres Sumenep bernomor B/8/1/2023/Satreskrim. Surat itu tentang perkembangan penanganan bansos BPNT, PKH, dan BLT BBM di Desa Jate, Kecamatan Giligenting, Sumeneptertanggal 9 Januari 2023.

Kasihumas Polres Sumenep AKP Widiarti membenarkan bahwa kasus dugaan penyelewengan bansos di Desa Jate sudah masuk tahap pengumpulan keterangan. Bahkan, penyidik sudah menjadwalkan pemanggilan pada pihak pemerintah desa setempat.

Pemanggilan saksi lainnya sudah dijadwalkan Jumat (20/1). Jadi, nanti akan dilakukan pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan bansos itu,” terangnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Jate, Kecamatan GiligentingLismawati tidak memberikan keterangan. Dia beralasan bahwa sambungan telepon dari koran ini terganggu jaringan. Padahal, suara Kades tersebut sangat jelas dan tidak menandakan jaringan buruk.

Baca Juga :  Stok Oksigen Menipis

Bahkan, saat baru mengangkat telepon, Lismawati langsung tanggap dengan menjawab salam dari koran ini. Hanya, setelah diajukan pertanyaan mengenai kasus dugaan penyelewengan bansos, dia mengatakan jaringan buruk dan langsung memutuskan sambungan telepon.

Tidak lama setelah itu, Kades Jate menghubungi balik koran ini. Ternyata, yang berbicara malah suaminya, yakni Hosman Efendi. Yang bersangkutan ingin mewakili Lismawati untuk memberikan keterangan.

Kalau mengenai undangan secara lisan, saya rasa tidak menyalahi aturan. Sebab, itu hanya berbicara teknis,” katanya.

Dia menjelaskan, undangan penyaluran bansos yang dikeluarkan PT Pos itu tetap ada. Hanya, langsung diberikan di balai atau tempat pencairan. Sebab, untuk bisa mencairkan bansos, harus melakukan scan barcode yang terdapat di dalam undangan.

Jadi, tidak bisa dicairkan kalau tidak ada undangannya. Untuk itu, saya pastikan tidak pernah terjadi penyelewengan. Kami siap maju karena tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penyelewengan,” tandasnya. (bus/daf/par)

SUMENEP  Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Desa Jate, Pulau Gili Raja, Kecamatan Giligenting, diduga diselewengkan. Kini dugaan penyelewengan tersebut sudah dilaporkan ke polres.

Laporan dugaan penyelewengan bansos itu sudah masuk tahap pemeriksaan saksi. Terutama, penerima bansos yang menjadi korban.

Safrawi selaku kuasa hukum pelapor menyatakan, diduga terjadi penyimpangan terhadap sejumlah bansos. Di antaranya, bantuan pangan nontunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLTBBM).


Menurut Safrawi, sesuai prosedur, keluarga penerima manfaat (KPM) seharusnya mendapat undangan. Undangan itu dari PT Pos melalui pemerintah desa (pemdes) setempat.

Tapi, ternyata undangan itu tidak disebar oleh pemerintah desa. Jadi, masyarakat hanya diminta datang ke balai tanpa undangan,” katanya kemarin (18/1).

Menurut Safrawi, dalam undangan pencairan itu tercantum nominal bantuan yang akan diberikan. Namun karena undangan tersebut tidak disebar oleh pemerintah desa, akhirnya setiap KPM tidak bisa mengetahui jumlah bantuan yang akan diterima itu.

Jadi, itu sudah jelas menyalahi SOP (standar operasional prosedur). Karena itu, warga yang merasa dirugikan melapor polisi,” tuturnya.

Baca Juga :  Kelompok Nelayan Penerima Bantuan Harus Berbadan Hukum
- Advertisement -

Safrawi menyampaikan, penyaluran bansos yang diduga diselewengkan itu terjadi pada Desember 2022. Saat ini pihak pelapor sudah selesai diperiksa oleh penyidik Unit Pidana Korupsi (Pidkor) Satreskrim Polres Sumenep.

Sekarang sudah masuk tahap pengembangan. Maka, penyidik akan memeriksa terlapor dan saksi lain yang dinilai tahu terkait penyaluran bansos itu,” katanya.

Pengembangan pemeriksaan itu, lanjut dia, dibuktikan dengan surat Polres Sumenep bernomor B/8/1/2023/Satreskrim. Surat itu tentang perkembangan penanganan bansos BPNT, PKH, dan BLT BBM di Desa Jate, Kecamatan Giligenting, Sumeneptertanggal 9 Januari 2023.

Kasihumas Polres Sumenep AKP Widiarti membenarkan bahwa kasus dugaan penyelewengan bansos di Desa Jate sudah masuk tahap pengumpulan keterangan. Bahkan, penyidik sudah menjadwalkan pemanggilan pada pihak pemerintah desa setempat.

Pemanggilan saksi lainnya sudah dijadwalkan Jumat (20/1). Jadi, nanti akan dilakukan pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan bansos itu,” terangnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Jate, Kecamatan GiligentingLismawati tidak memberikan keterangan. Dia beralasan bahwa sambungan telepon dari koran ini terganggu jaringan. Padahal, suara Kades tersebut sangat jelas dan tidak menandakan jaringan buruk.

Baca Juga :  Abrasi Pantai Kian Mengkhawatirkan

Bahkan, saat baru mengangkat telepon, Lismawati langsung tanggap dengan menjawab salam dari koran ini. Hanya, setelah diajukan pertanyaan mengenai kasus dugaan penyelewengan bansos, dia mengatakan jaringan buruk dan langsung memutuskan sambungan telepon.

Tidak lama setelah itu, Kades Jate menghubungi balik koran ini. Ternyata, yang berbicara malah suaminya, yakni Hosman Efendi. Yang bersangkutan ingin mewakili Lismawati untuk memberikan keterangan.

Kalau mengenai undangan secara lisan, saya rasa tidak menyalahi aturan. Sebab, itu hanya berbicara teknis,” katanya.

Dia menjelaskan, undangan penyaluran bansos yang dikeluarkan PT Pos itu tetap ada. Hanya, langsung diberikan di balai atau tempat pencairan. Sebab, untuk bisa mencairkan bansos, harus melakukan scan barcode yang terdapat di dalam undangan.

Jadi, tidak bisa dicairkan kalau tidak ada undangannya. Untuk itu, saya pastikan tidak pernah terjadi penyelewengan. Kami siap maju karena tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penyelewengan,” tandasnya. (bus/daf/par)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/