24 C
Madura
Saturday, January 28, 2023

Keluarkan Dua Pengumuman di Hari yang Sama

Curigai Hasil Tes Tulis PPS Sarat Pesanan

SUMENEP – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar demonstrasi ke kantor KPU Sumenep kemarin (19/1). Aksi tersebut mempersoalkan pengumuman penetapan hasil seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS).

Mahasiswa mencurigai ada yang janggal terkait pengumuman penetapan hasil seleksi tertulis PPS. Sebab, di hari yang sama KPU Sumenep mengeluarkan dua pengumuman berbeda.

Koordinator aksi Ali Muddin mengatakan, penetapan hasil seleksi tertulis calon anggota PPS itu diumumkan Minggu (15/1). Dalam pengumuman pertama tercatat dengan nomor surat 60/PP.04.1-BA/3529/2023.Dalam surat pengumuman itusebanyak 2.755 peserta dinyatakan lolos tes tulis,” katanya (19/1).

Namun, selang beberapa jam kemudian, KPU Sumenep kembali mengeluarkan surat pengumuman kedua. Surat pengumuman kedua itu bernomor 61/PP.04.1 Pu/3529/2023. Dalam surat tersebut berisi perubahan atas pengumuman KPU Sumenep nomor 60/PP.04.1- BA/3529/2023.

Kami rasa sangat aneh. Sebab, pada pengumuman kedua ini ada tambahan 23 calon peserta PPS yang dinyatakan lolos testulis,” ungkapnya.

Menurut Ali, perubahan pengumuman hasil seleksi tertulis itu patut dicurigai adanya pesanan dari pihak tertentu. Meski, sebelumnya KPU sudah mengklarifikasi. KPU beralasan bahwa 23 pesrta tambahan itu memiliki nilai tes yang sama dengan peserta yang diumumkan sebelumnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Pemdes Bakeong Gunakan Pendekatan Persuasif

Ali menyatakan, klarifikasi dari KPU itu tidak menghilangkan kecurigaan publik. Apalagi, KPU Sumenep tidak memublikasikan hasil nilai peserta calon anggota PPS. Dengan demikian, hal itu semakin memperkuat kecurigaan adanya dugaan kecurangan atau titipan.

Seharusnya KPU menjadi lembaga independen. Tapi ternyata, lembaga ini merajut perselingkuhan dengan oligarki dan kekuasaan,tudingnya.

DPC GMNI Sumenep menduga, KPU telah terlibat dalam tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut bukan tanpa dasar, tetapi dibuktikan dengan masuknya 23 peserta tambahan.

Ketua DPC GMNI Sumenep Robi Nurrahman menambahkan, seharusnya komisioner KPU Sumenep lebih teliti dan profesional menjalankan tugas. Sebab, jika benar alasan dikeluarkannya pengumuman kedua karena ada nilai peserta yang sama, itu semestinya dibuka semua nilai peserta yang lolos tes tulis. Tapi, komisioner KPU tidak mau mengumumkan hasil nilai itu,” imbuhnya.

Ketua KPU Sumenep Rahbini membantah semua dugaan kecurigaan yang dituduhkan. Dia menyatakan, KPU telah melakukan semua tahapan seleksi PPS sesuai aturan perundang-undangan. Selain itu, pihaknya berpedoman pada petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan.Itu hanya salah paham sehingga memunculkan kecurigaan,” ujarnya.

Baca Juga :  Pikap Pengangkut Solar Tabrak Toko

Dia menjelaskan, peserta calon anggota PPS yang memiliki nilai sama dengan peserta yang lolos di peringkat tiga besar itu memiliki hak untuk diloloskan. Mereka bisa mengikuti tahapan seleksi berikutnya, dalam hal ini tes wawancara.

Jadi, kemarin saat pengumuman disampaikan, ternyata masih ada dua arsip yang belum dicek. Setelah diperiksa, kemudian ditemukan nilai yang sama,” katanya.

Sesuai juknis pelaksanaan tahapan seleksi, Rahbini mengaku bahwa pengumuman peserta yang lolos memang wajib disampaikan satu hari setelah pelaksanaan tes. Dengan begitu, hasil seleksi tersebut langsung diumumkan.Jarak waktu antara pengumuman pertama dan kedua sekitar empat jam di tanggal yang sama,” terangnya.

Dia menyatakan, mengenai nilai tes tulis peserta yang tidak diumumkan, itu sudah berdasar kesepakatan peserta calon anggota PPS. Sebab, jika nilai hasil tes mau dipublikasikan, peserta wajib membuat surat pernyataan.

Surat pernyataan sudah kami sediakan. Namun, tidak ada peserta yang mau. Karena itu, hasil nilai merupakan informasi yang dikecualikan sehingga tidak diumumkan,” tandasnya. (bus/daf/par)

SUMENEP – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar demonstrasi ke kantor KPU Sumenep kemarin (19/1). Aksi tersebut mempersoalkan pengumuman penetapan hasil seleksi tertulis calon anggota panitia pemungutan suara (PPS).

Mahasiswa mencurigai ada yang janggal terkait pengumuman penetapan hasil seleksi tertulis PPS. Sebab, di hari yang sama KPU Sumenep mengeluarkan dua pengumuman berbeda.

Koordinator aksi Ali Muddin mengatakan, penetapan hasil seleksi tertulis calon anggota PPS itu diumumkan Minggu (15/1). Dalam pengumuman pertama tercatat dengan nomor surat 60/PP.04.1-BA/3529/2023.Dalam surat pengumuman itusebanyak 2.755 peserta dinyatakan lolos tes tulis,” katanya (19/1).


Namun, selang beberapa jam kemudian, KPU Sumenep kembali mengeluarkan surat pengumuman kedua. Surat pengumuman kedua itu bernomor 61/PP.04.1 Pu/3529/2023. Dalam surat tersebut berisi perubahan atas pengumuman KPU Sumenep nomor 60/PP.04.1- BA/3529/2023.

Kami rasa sangat aneh. Sebab, pada pengumuman kedua ini ada tambahan 23 calon peserta PPS yang dinyatakan lolos testulis,” ungkapnya.

Menurut Ali, perubahan pengumuman hasil seleksi tertulis itu patut dicurigai adanya pesanan dari pihak tertentu. Meski, sebelumnya KPU sudah mengklarifikasi. KPU beralasan bahwa 23 pesrta tambahan itu memiliki nilai tes yang sama dengan peserta yang diumumkan sebelumnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Cagar Budaya Hanya Masjid Jamik

Ali menyatakan, klarifikasi dari KPU itu tidak menghilangkan kecurigaan publik. Apalagi, KPU Sumenep tidak memublikasikan hasil nilai peserta calon anggota PPS. Dengan demikian, hal itu semakin memperkuat kecurigaan adanya dugaan kecurangan atau titipan.

- Advertisement -

Seharusnya KPU menjadi lembaga independen. Tapi ternyata, lembaga ini merajut perselingkuhan dengan oligarki dan kekuasaan,tudingnya.

DPC GMNI Sumenep menduga, KPU telah terlibat dalam tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut bukan tanpa dasar, tetapi dibuktikan dengan masuknya 23 peserta tambahan.

Ketua DPC GMNI Sumenep Robi Nurrahman menambahkan, seharusnya komisioner KPU Sumenep lebih teliti dan profesional menjalankan tugas. Sebab, jika benar alasan dikeluarkannya pengumuman kedua karena ada nilai peserta yang sama, itu semestinya dibuka semua nilai peserta yang lolos tes tulis. Tapi, komisioner KPU tidak mau mengumumkan hasil nilai itu,” imbuhnya.

Ketua KPU Sumenep Rahbini membantah semua dugaan kecurigaan yang dituduhkan. Dia menyatakan, KPU telah melakukan semua tahapan seleksi PPS sesuai aturan perundang-undangan. Selain itu, pihaknya berpedoman pada petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan.Itu hanya salah paham sehingga memunculkan kecurigaan,” ujarnya.

Baca Juga :  Produsen Rengginang dengan Pendapatan Rp 35 Juta Per Hari

Dia menjelaskan, peserta calon anggota PPS yang memiliki nilai sama dengan peserta yang lolos di peringkat tiga besar itu memiliki hak untuk diloloskan. Mereka bisa mengikuti tahapan seleksi berikutnya, dalam hal ini tes wawancara.

Jadi, kemarin saat pengumuman disampaikan, ternyata masih ada dua arsip yang belum dicek. Setelah diperiksa, kemudian ditemukan nilai yang sama,” katanya.

Sesuai juknis pelaksanaan tahapan seleksi, Rahbini mengaku bahwa pengumuman peserta yang lolos memang wajib disampaikan satu hari setelah pelaksanaan tes. Dengan begitu, hasil seleksi tersebut langsung diumumkan.Jarak waktu antara pengumuman pertama dan kedua sekitar empat jam di tanggal yang sama,” terangnya.

Dia menyatakan, mengenai nilai tes tulis peserta yang tidak diumumkan, itu sudah berdasar kesepakatan peserta calon anggota PPS. Sebab, jika nilai hasil tes mau dipublikasikan, peserta wajib membuat surat pernyataan.

Surat pernyataan sudah kami sediakan. Namun, tidak ada peserta yang mau. Karena itu, hasil nilai merupakan informasi yang dikecualikan sehingga tidak diumumkan,” tandasnya. (bus/daf/par)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/