alexametrics
22.7 C
Madura
Thursday, August 18, 2022

Ini yang Menghambat Relokasi SMA PGRI

SUMENEP – Rencana relokasi SMA PGRI belum terlaksana hingga Minggu (18/2). Masih ada kendala yang perlu diselesaikan. Namun, bangunan yang awalnya dua lantai itu dipangkas menjadi satu lantai karena dinilai mengganggu penerbangan di Bandar Udara (Bandara) Trunojoyo.

            Ketua PGRI Sumenep Nurul Hamzah mengatakan, ada permasalahan sertifikat tanah. Menurut dia, sebagian lahan yang kini ditempati gedung sekolah itu masih atas nama mantan kepala sekolah Ismartono. Namun, saat ini yang bersangkutan meninggal.

Pihaknya berusaha mengalihfungsikan tanah itu dengan menyetorkan sertifikat tanahnya ke Yayasan Perkumpulan Lembaga Pendidikan (YPLP) selaku pengelola. Namun, pihaknya kesulitan karena ahli waris tinggal istrinya. Terlebih, yang bersangkutan saat ini sakit.

Baca Juga :  Ratusan Lahan Pemkab Rawan Disengketakan

Pria yang akrab disapa Ji Nonok itu menjelaskan, pihaknya sudah berkali-kali mendatanginya untuk berembuk. Tapi, hinggga kemarin belum ada jawaban. Kerena itu, pihaknya masih mencari solusi terbaik. ”Kendalanya macam-macam. Makanya, masih kami proses,” jelasnya.

Namun, jika tetap tidak bisa diatasi, Ji Nonok akan melapor kepada pemerintah provinsi (pemprov). Sebab, bangunan tersebut merupakan aset provinsi. ”Kalau ini sudah dilakukan baik-baik, tapi tidak ada respons, kami akan menempuh jalur hukum,” tegasnya.

Ji Nonok  tidak ingin SMA PGRI seperti sekolah lain yang terlibat kasus sengketa lahan. Karena itu, meskipun saat ini masih buntu, pihaknya sabar menunggu sampai ahli waris sembuh. ”Kami sudah menerima masukan. Jika tetap segera diserahkan ke Provinsi Jatim,” jelasnya.

Baca Juga :  Kotak Suara Rusak, KPU Minta Ganti ke Percetakan

Lahan yang rencananya dibangun SMA PGRI terletak di Desa Pamolokan. Tanah itu milik pemerintah. ”Lahan ini sudah deal tidak dipermasalahkan. Yang terpenting, ada penggantinya sehingga KBM (kegiatan belajar mengajar) tidak terganggu. Apalagi lokasi itu sangat strategis,” tegasnya.

            Pihaknya sudah melakukan taksiran untuk lahan, pohon, dan bangunan. Jumlahnya ditaksir Rp 9 miliar pada 2017. Pemindahan sekolah tersebut dilakukan karena adanya perpanjangan landasan bandara dari 1.130 ke 1.600 meter dan lebar 23 ke 30 meter. Jika tidak dipindah, khawatir mengganggu.

 

 

SUMENEP – Rencana relokasi SMA PGRI belum terlaksana hingga Minggu (18/2). Masih ada kendala yang perlu diselesaikan. Namun, bangunan yang awalnya dua lantai itu dipangkas menjadi satu lantai karena dinilai mengganggu penerbangan di Bandar Udara (Bandara) Trunojoyo.

            Ketua PGRI Sumenep Nurul Hamzah mengatakan, ada permasalahan sertifikat tanah. Menurut dia, sebagian lahan yang kini ditempati gedung sekolah itu masih atas nama mantan kepala sekolah Ismartono. Namun, saat ini yang bersangkutan meninggal.

Pihaknya berusaha mengalihfungsikan tanah itu dengan menyetorkan sertifikat tanahnya ke Yayasan Perkumpulan Lembaga Pendidikan (YPLP) selaku pengelola. Namun, pihaknya kesulitan karena ahli waris tinggal istrinya. Terlebih, yang bersangkutan saat ini sakit.

Baca Juga :  Tak Semua Petani Terapkan Jajar Legowo

Pria yang akrab disapa Ji Nonok itu menjelaskan, pihaknya sudah berkali-kali mendatanginya untuk berembuk. Tapi, hinggga kemarin belum ada jawaban. Kerena itu, pihaknya masih mencari solusi terbaik. ”Kendalanya macam-macam. Makanya, masih kami proses,” jelasnya.

Namun, jika tetap tidak bisa diatasi, Ji Nonok akan melapor kepada pemerintah provinsi (pemprov). Sebab, bangunan tersebut merupakan aset provinsi. ”Kalau ini sudah dilakukan baik-baik, tapi tidak ada respons, kami akan menempuh jalur hukum,” tegasnya.

Ji Nonok  tidak ingin SMA PGRI seperti sekolah lain yang terlibat kasus sengketa lahan. Karena itu, meskipun saat ini masih buntu, pihaknya sabar menunggu sampai ahli waris sembuh. ”Kami sudah menerima masukan. Jika tetap segera diserahkan ke Provinsi Jatim,” jelasnya.

Baca Juga :  Sengketa Lahan RSUD┬áSampang Belum Kelar

Lahan yang rencananya dibangun SMA PGRI terletak di Desa Pamolokan. Tanah itu milik pemerintah. ”Lahan ini sudah deal tidak dipermasalahkan. Yang terpenting, ada penggantinya sehingga KBM (kegiatan belajar mengajar) tidak terganggu. Apalagi lokasi itu sangat strategis,” tegasnya.

- Advertisement -

            Pihaknya sudah melakukan taksiran untuk lahan, pohon, dan bangunan. Jumlahnya ditaksir Rp 9 miliar pada 2017. Pemindahan sekolah tersebut dilakukan karena adanya perpanjangan landasan bandara dari 1.130 ke 1.600 meter dan lebar 23 ke 30 meter. Jika tidak dipindah, khawatir mengganggu.

 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/