SUMENEP – Keinginan masyarakat Pulau Giliyang untuk menikmati air bersih belum terwujud. Program SPAM yang dianggap sebagai solusi krisis air minum itu tidak bisa diharapkan. Sebab, hingga kini tidak jelas kapan akan dioperasikan.
Padahal program yang menelan anggaran puluhan miliar itu selesai sejak 2017 lalu. Bahkan, pada Januari 2019 pihak BPWS menyerahkan program tersebut kepada Pemkab Sumenep, termasuk pengelolannya.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep Masdawi mengutarakan, proyek SPAM yang terletak di Pulau Giliyang itu sudah dihibahkan ke pemkab. Tetapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti untuk dioperasikan.
Masyarakat Pulau Giliyang sangat menaruh harapan besar. ”Saya menyayangkan kenapa tidak kunjung dioperasikan. Padahal sudah lama selesai,” kata dia.
Politikus Partai Demokrat itu menilai, karena SPAM tidak dioperasikan, janji pemkab untuk memberikan bantuan air bersih kepada warga Pulau Giliyang isapan jempol belaka. Proyek SPAM terkesan percuma karena tidak dimanfaatkan dan masyarakat di Pulau Giliyang diberi harapan palsu. ”Dari awal sudah sering saya kritik, tapi tidak digubris. Ya begitulah pemkab,” ujarnya.
Kepala DPRKP dan Cipta Karya Sumenep Bambang Irianto mengatakan, pengoperasian SPAM di Pulau Giliyang merupakan kewenangan PDAM. Itu berdasarkan perintah bupati dan hasil rapat. ”Kewenangan PDAM. Itu bupati yang memerintahkan langsung karena PDAM dianggap lebih ahli,” katanya.
SUMENEP – Keinginan masyarakat Pulau Giliyang untuk menikmati air bersih belum terwujud. Program SPAM yang dianggap sebagai solusi krisis air minum itu tidak bisa diharapkan. Sebab, hingga kini tidak jelas kapan akan dioperasikan.
Padahal program yang menelan anggaran puluhan miliar itu selesai sejak 2017 lalu. Bahkan, pada Januari 2019 pihak BPWS menyerahkan program tersebut kepada Pemkab Sumenep, termasuk pengelolannya.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep Masdawi mengutarakan, proyek SPAM yang terletak di Pulau Giliyang itu sudah dihibahkan ke pemkab. Tetapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti untuk dioperasikan.
Masyarakat Pulau Giliyang sangat menaruh harapan besar. ”Saya menyayangkan kenapa tidak kunjung dioperasikan. Padahal sudah lama selesai,” kata dia.
Politikus Partai Demokrat itu menilai, karena SPAM tidak dioperasikan, janji pemkab untuk memberikan bantuan air bersih kepada warga Pulau Giliyang isapan jempol belaka. Proyek SPAM terkesan percuma karena tidak dimanfaatkan dan masyarakat di Pulau Giliyang diberi harapan palsu. ”Dari awal sudah sering saya kritik, tapi tidak digubris. Ya begitulah pemkab,” ujarnya.
Kepala DPRKP dan Cipta Karya Sumenep Bambang Irianto mengatakan, pengoperasian SPAM di Pulau Giliyang merupakan kewenangan PDAM. Itu berdasarkan perintah bupati dan hasil rapat. ”Kewenangan PDAM. Itu bupati yang memerintahkan langsung karena PDAM dianggap lebih ahli,” katanya.
