alexametrics
23 C
Madura
Sunday, June 26, 2022

Datangi Kantor Bawaslu, PGK Desak Bupati Sumenep dan Istri Dipanggil

SUMENEP – Entah kebetulan atau tidak, polisi di tiga kabupaten di Madura hari ini (18/2) sibuk. Sebab, sama-sama mengamankan aksi unjuk rasa. Khusus di Sumenep, polisi mengamankan aksi demo yang dilakukan aktivis Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) di kantor bawaslu setempat.

Saat beroasi, aktivis PGK menuntut bawaslu segera memanggil Bupati Sumenep A Busyro Karim. Sebab, diduga terlibat kampanye pemenangan capres cawapres nomor urut 01. Kampanye itu dilakukan jaringan kiyai santri nasional (JKSN) pertengahan Januari lalu.

Selain itu, PGK juga mendesak bawaslu memanggil Nurfitriana yang notabene istri bupati. Sebab, diduga banyak melakukan pelanggaran pemilu. “Fitriana telah menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017,” teriak orator, Urip Suprayitno.

Baca Juga :  Bupati Busyro Ajak Masyarakat Taat Bayar Pajak

Imam Syafi’e selaku Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Sumenep menegaskan, Bupati Sumenep tidak bisa dikatakan terlibat dalam kampanye. “Deklarasi JKSN itu tidak termasuk kegiatan tim kampanye Jokowi-Ma’ruf. Mereka sekelompok orang yang sama-sama mendukung Jokowi,” katanya.

Harapan PGK yang menghendaki bawaslu memanggil istri bupati selaku calon anggota DPRD Jatim sepertinya tidak akan terwujud. Sebab, Imam Syafi’e beralasan tidak ada temuan setelah bawaslu melakukan investigasi. (Ubay Shabaro)

SUMENEP – Entah kebetulan atau tidak, polisi di tiga kabupaten di Madura hari ini (18/2) sibuk. Sebab, sama-sama mengamankan aksi unjuk rasa. Khusus di Sumenep, polisi mengamankan aksi demo yang dilakukan aktivis Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) di kantor bawaslu setempat.

Saat beroasi, aktivis PGK menuntut bawaslu segera memanggil Bupati Sumenep A Busyro Karim. Sebab, diduga terlibat kampanye pemenangan capres cawapres nomor urut 01. Kampanye itu dilakukan jaringan kiyai santri nasional (JKSN) pertengahan Januari lalu.

Selain itu, PGK juga mendesak bawaslu memanggil Nurfitriana yang notabene istri bupati. Sebab, diduga banyak melakukan pelanggaran pemilu. “Fitriana telah menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017,” teriak orator, Urip Suprayitno.

Baca Juga :  Belum Ada yang Setor LPj DD dan ADD 2018


Imam Syafi’e selaku Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Sumenep menegaskan, Bupati Sumenep tidak bisa dikatakan terlibat dalam kampanye. “Deklarasi JKSN itu tidak termasuk kegiatan tim kampanye Jokowi-Ma’ruf. Mereka sekelompok orang yang sama-sama mendukung Jokowi,” katanya.

Harapan PGK yang menghendaki bawaslu memanggil istri bupati selaku calon anggota DPRD Jatim sepertinya tidak akan terwujud. Sebab, Imam Syafi’e beralasan tidak ada temuan setelah bawaslu melakukan investigasi. (Ubay Shabaro)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/