alexametrics
24.4 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Sejumlah Pejabat Tertidur Saat Rapat Paripurna

SUMENEP – Perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sumenep disahkan Rabu (16/8). Pengesahan dilakukan melalui sidang paripurna. Di sela-sela sidang itulah sejumlah pejabat tertidur.

Ada dua agenda sidang paripurna di DPRD Sumenep kemarin. Yakni mendengarkan pidato presiden dan pengesahan perda hak keuangan dan administrasi bagi pimpinan dan anggota dewan.

Sejumlah pejabat tertidur saat laporan mengenai Perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sumenep dibacakan. Padahal di depan ada Bupati A. Busyro Karim dan Wakil Bupati Ahmad Fauzi.

Pejabat yang tidur terbangun menjelang penandatanganan pengesahan perda. Yakni ketika protokoler meminta semua peserta sidang berdiri selama penandatanganan pengesahan perda.

Baca Juga :  BPJS Ketenagakerjaan Jamin Kesejahteraan Pekerja Formal dan Informal

Karena Perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sumenep telah disahkan, dalam waktu dekat akan diterbitkan peraturan bupati (perbup). Perda dan perbup tersebut mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam aturan itu ada perubahan kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD. Antara lain, tambahan biaya reses, transportasi, dan tunjangan komunikasi. Merujuk pada PP 18/2017, setiap anggota DPRD akan mendapat tambahan tunjangan dua kali lipat. Jika sebelumnya anggota DPRD mendapatkan tunjangan Rp 6 juta, selanjutnya akan naik menjadi Rp 12 juta.

Perda masih bersifat umum. Karena itu, perlu regulasi lebih teknis terkait tunjangan bagi anggota dewan, yaitu perbup. ”Kami menunggu perbup mengenai besaran kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota dewan,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir kemarin.

Baca Juga :  Dewan Komitmen Kawal Program Kesejahteraan Guru

Bupati Sumenep A. Busyro Karim berjanji akan segera menerbitkan perbup. Menurut dia, besaran tunjangan anggota dewan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemkab. ”Kami pasti melaksanakan amanah sesuai ketentuan,” katanya.

Disinggung soal kinerja pejabat, bupati meminta agar kinerja harus terus meningkat. Salah satunya serius dalam mengikuti agenda kedinasan.

- Advertisement -

SUMENEP – Perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sumenep disahkan Rabu (16/8). Pengesahan dilakukan melalui sidang paripurna. Di sela-sela sidang itulah sejumlah pejabat tertidur.

Ada dua agenda sidang paripurna di DPRD Sumenep kemarin. Yakni mendengarkan pidato presiden dan pengesahan perda hak keuangan dan administrasi bagi pimpinan dan anggota dewan.

Sejumlah pejabat tertidur saat laporan mengenai Perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sumenep dibacakan. Padahal di depan ada Bupati A. Busyro Karim dan Wakil Bupati Ahmad Fauzi.


Pejabat yang tidur terbangun menjelang penandatanganan pengesahan perda. Yakni ketika protokoler meminta semua peserta sidang berdiri selama penandatanganan pengesahan perda.

Baca Juga :  Mekanisasi Pertanian Bisa Tarik Generasi Muda

Karena Perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sumenep telah disahkan, dalam waktu dekat akan diterbitkan peraturan bupati (perbup). Perda dan perbup tersebut mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam aturan itu ada perubahan kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD. Antara lain, tambahan biaya reses, transportasi, dan tunjangan komunikasi. Merujuk pada PP 18/2017, setiap anggota DPRD akan mendapat tambahan tunjangan dua kali lipat. Jika sebelumnya anggota DPRD mendapatkan tunjangan Rp 6 juta, selanjutnya akan naik menjadi Rp 12 juta.

Perda masih bersifat umum. Karena itu, perlu regulasi lebih teknis terkait tunjangan bagi anggota dewan, yaitu perbup. ”Kami menunggu perbup mengenai besaran kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota dewan,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir kemarin.

Baca Juga :  Panwaslu Sumenep Periksa Empat Anggota DPRD

Bupati Sumenep A. Busyro Karim berjanji akan segera menerbitkan perbup. Menurut dia, besaran tunjangan anggota dewan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemkab. ”Kami pasti melaksanakan amanah sesuai ketentuan,” katanya.

Disinggung soal kinerja pejabat, bupati meminta agar kinerja harus terus meningkat. Salah satunya serius dalam mengikuti agenda kedinasan.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/