alexametrics
20.3 C
Madura
Tuesday, July 5, 2022

Demo Kantor Dewan, Formaka Tuntut Pemerataan Listrik Kangean

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kangayan (Formaka) berdemo ke kantor DPRD Sumenep kemarin (16/3). Formaka menuntut wakil rakyat mengawal janji pemerintah untuk melakukan pemerataan listrik di kepulauan.

Penelusuran Formaka, hingga kini, sejumlah desa belum teraliri listrik. Misalnya, tiga desa di Kecamatan Kangayan, Pulau Kangean. Perinciannya, Desa Batuputih, Tembayangan, dan Cangkraman. Padahal, tiang listrik sudah lama dipasang di wilayah tersebut.

Korlap aksi Formaka Rahman mengingatkan masyarakat kepulauan agar tidak boleh dikesampingkan oleh pemerintah. Warga kepulauan memiliki hak yang sama dan harus dilayani oleh pemerintah. ”Termasuk dalam hal akses memperoleh dan menikmati aliran listrik,” ucapnya.

Rahman menyebut ketimpangan pemerataan aliran listrik di wilayah kepulauan sudah lama dirasakan warga. Karena itu, perlu diperjelas dan dipercepat agar semua warga Pulau Kangean menikmati aliran listrik. ”Di mana janji pemerintah selama ini? Layanan listrik di kepulauan belum merata sampai sekarang,” sesalnya.

Baca Juga :  Pemdes Gapura Tengah Gelar Bimtek SID Digdaya

Dia menjelaskan, layanan PLN ULP Kangean juga dinilai sangat membebani masyarakat. Indikasinya, tarif penyambungan listrik baru dipatok dengan harga mahal. ”Kalau pasang meteran, PLN mematok harga sekitar Rp 4 juta. Bahkan, ada yang sampai Rp 6 juta,” ungkap Rahman.

Kedatangan Formaka ke kantor dewan diterima langsung oleh anggota DPRD Sumenep Abu Hasan. Ikut mendampingi perwakilan PLN ULP Pamekasan Wilayah Madura, Abu Hasan mengapresiasi mahasiswa yang telah berani menyuarakan aspirasi. Hal itu dinilai sebagai upaya memperjuangkan hak masyarakat.

”Apalagi, aspirasi yang disampaikan berdasar fakta di lapangan. Saya berkomitmen mengawal tuntutan mahasiswa. Tapi, saat menyampaikan aspirasi, mahasiswa harus tetap mematuhi mekanisame. Jangan pernah takut, saya ada bersama kalian. Semoga ada penjelasan detail dari pihak PLN,” ucap politikus PKB itu.

Baca Juga :  PT Garam Berbagi Paket Sembako

Sementara itu, Manajer Bagian Konstruksi PLN ULP Pamekasan Slamet menyampaikan, penyambungan aliran listrik di Pulau Kangean sudah lama dilakukan. Namun, diakui belum teraliri listrik karena pekerjaan belum tuntas secara keseluruhan. ”Seperti di Desa Batuputih, Tembayangan, dan Cangkramaan,” tuturnya.

Menurut dia, pemasangan listrik dilakukan secara bertahap dan memprioritaskan wilayah yang belum mendapat layanan. Karena itu, sejumlah wilayah sudah dipasang tiang-tiang listrik. Slamet tidak menampik keterlambatan pemasangan tiang listrik. ”Hal ini terjadi karena keuangan perusahaan terdampak Covid-19. tapi, upaya percepatan tetap akan dilakukan,” janjinya.

Terkait tudingan biaya pasang listrik baru mahal, Slamet menampik hal tersebut. Sebab, alur pendaftaran di perusahaannya dilakukan secara digital. Misalnya, untuk pemasangan baru seharga Rp 450 ribu. Dia menduga, biaya membengkak karena masyarakat menggunakan jasa calo. ”Akhirnya, biaya yang dibayar menjadi mahal,” tandasnya. (jun)

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kangayan (Formaka) berdemo ke kantor DPRD Sumenep kemarin (16/3). Formaka menuntut wakil rakyat mengawal janji pemerintah untuk melakukan pemerataan listrik di kepulauan.

Penelusuran Formaka, hingga kini, sejumlah desa belum teraliri listrik. Misalnya, tiga desa di Kecamatan Kangayan, Pulau Kangean. Perinciannya, Desa Batuputih, Tembayangan, dan Cangkraman. Padahal, tiang listrik sudah lama dipasang di wilayah tersebut.

Korlap aksi Formaka Rahman mengingatkan masyarakat kepulauan agar tidak boleh dikesampingkan oleh pemerintah. Warga kepulauan memiliki hak yang sama dan harus dilayani oleh pemerintah. ”Termasuk dalam hal akses memperoleh dan menikmati aliran listrik,” ucapnya.


Rahman menyebut ketimpangan pemerataan aliran listrik di wilayah kepulauan sudah lama dirasakan warga. Karena itu, perlu diperjelas dan dipercepat agar semua warga Pulau Kangean menikmati aliran listrik. ”Di mana janji pemerintah selama ini? Layanan listrik di kepulauan belum merata sampai sekarang,” sesalnya.

Baca Juga :  Pengurus DWP Sumenep dan Baznas Santuni Tunanetra

Dia menjelaskan, layanan PLN ULP Kangean juga dinilai sangat membebani masyarakat. Indikasinya, tarif penyambungan listrik baru dipatok dengan harga mahal. ”Kalau pasang meteran, PLN mematok harga sekitar Rp 4 juta. Bahkan, ada yang sampai Rp 6 juta,” ungkap Rahman.

Kedatangan Formaka ke kantor dewan diterima langsung oleh anggota DPRD Sumenep Abu Hasan. Ikut mendampingi perwakilan PLN ULP Pamekasan Wilayah Madura, Abu Hasan mengapresiasi mahasiswa yang telah berani menyuarakan aspirasi. Hal itu dinilai sebagai upaya memperjuangkan hak masyarakat.

”Apalagi, aspirasi yang disampaikan berdasar fakta di lapangan. Saya berkomitmen mengawal tuntutan mahasiswa. Tapi, saat menyampaikan aspirasi, mahasiswa harus tetap mematuhi mekanisame. Jangan pernah takut, saya ada bersama kalian. Semoga ada penjelasan detail dari pihak PLN,” ucap politikus PKB itu.

Baca Juga :  Ponpes Al-Amien Prenduan Komitmen Jadi Benteng Pancasila dan NKRI

Sementara itu, Manajer Bagian Konstruksi PLN ULP Pamekasan Slamet menyampaikan, penyambungan aliran listrik di Pulau Kangean sudah lama dilakukan. Namun, diakui belum teraliri listrik karena pekerjaan belum tuntas secara keseluruhan. ”Seperti di Desa Batuputih, Tembayangan, dan Cangkramaan,” tuturnya.

Menurut dia, pemasangan listrik dilakukan secara bertahap dan memprioritaskan wilayah yang belum mendapat layanan. Karena itu, sejumlah wilayah sudah dipasang tiang-tiang listrik. Slamet tidak menampik keterlambatan pemasangan tiang listrik. ”Hal ini terjadi karena keuangan perusahaan terdampak Covid-19. tapi, upaya percepatan tetap akan dilakukan,” janjinya.

Terkait tudingan biaya pasang listrik baru mahal, Slamet menampik hal tersebut. Sebab, alur pendaftaran di perusahaannya dilakukan secara digital. Misalnya, untuk pemasangan baru seharga Rp 450 ribu. Dia menduga, biaya membengkak karena masyarakat menggunakan jasa calo. ”Akhirnya, biaya yang dibayar menjadi mahal,” tandasnya. (jun)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/