alexametrics
21 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

Pelanggaran 2 TPS Berpotensi Pidana

DUGAAN pelanggaran di dua TPS terus bergulir. Yakni, di TPS 04 Desa Tambaagung Tengah, Kecamatan Ambunten, dan TPS 02 Desa Tenonan, Kecamatan Manding. Bawaslu Sumenep menyebut hal itu berpotensi pada pelanggaran pidana pilkada.

Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Sumenep Imam Syafii menyampaikan, dugaan pelanggaran itu berdasar laporan masyarakat dan temuan pengawas. TPS 04 Tambaagung dilakukan penanganan atas laporan masyarakat. Sedangkan di TPS 02 Desa Tenonan atas temuan panwascam.

Dalam penanganannya cukup memenuhi syarat formil dan materiil ada pelanggaran administrasi. Dengan demikian, sempat direkomendasikan kepada KPU untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Namun, PSU itu batal karena kejanggalan tersebut tidak memenuhi unsur.

Menurut dia, satu tindakan dalam pilkada bisa memuat tiga sekaligus dugaan pelanggaran. Baik pelanggaran administrasi, etik, dan pidana. Pelanggaran etik tidak ditindaklanjuti karena KPU telah memberikan peringatan kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Selanjutnya, pihaknya mendalami tindakan itu pada arah pelanggaran pidana pilkada. Maka kepada tiap pihak dilakukan pemeriksaan untuk dimintai klarifikasi.

Klarifikasi itu sekaligus dalam rangka pengumpulan alat bukti untuk memastikan perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Sebab, semua unsur hukum harus terpenuhi. Ketika cukup, akan dilakukan pembahasan kedua dengan sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu)

Baca Juga :  Lalu Lintas Bakal Masuk Kurikulum Sekolah

Namun, sejauh ini dari klarifikasi itu, belum diplenokan untuk diputuskan menjadi pelanggaran pidana pilkada. Sebab, bisa saja keyakinan Bawaslu belum menjadi fakta hukum. ”Kami harus mengumpulkan alat bukti sebagai faktor hukum dalam rangka memastikan ada atau tidaknya perbutan pidana pada pelanggaran itu,” jelasnya.

Penanganan dugaan pelanggaran tersebut dibatasi selama lima hari. Pada kasus ini, mekanisme yang digunakan menunggu pleno Bawaslu. Dokumen kasus itu masuk Jumat (11/12). Artinya, masih tersisa satu hari lagi yang bisa dimaksimalakan untuk mengumpulkan alat bukti.

”Memang sebagian bukti telah kami kantongi dari hasil keterangan saksi dan yang lain. Tapi, masih ada dokumen lain yang juga perlu kami kumpulkan,” ungkapnya.

Sementara itu, dugaan pemotongan honor ketua dan anggota KPPS serta petugas linmas merata. Pemotongan honor tak hanya terjadi di Desa Pasongsongan, melainkan juga di Desa Montorna dan Rajun.

Baca Juga :  Silakan Foto dan Rekam Pelanggaran

Zubairi, anggota KPPS Desa Montorna, menuturkan, pemotongan honor juga terjadi di desanya. KPPS hanya menerima Rp 750 ribu. Sementara petugas linmas ada yang mengaku hanya menerima Rp 300 ribu dan Rp 250 ribu. Petugas linmas tiap TPS 2 orang. ”Saya kira ini merata dilakukan oleh PPS di seluruh desa di Kecamatan Pasongsongan,” paparnya.

Pihaknya juga sudah melaporkan secara lisan kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) atas ulah oknum panitia pemungutan suara (PPS). ”Atas alasan apa pun, tindakan pemotongan terhadap honor itu sudah menyalahi aturan,” katanya.

Ketua PPK Pasongsongan Miftah menegaskan, untuk desa lainnya belum dikroscek. Sebab, untuk Desa Pasongsongan sudah dikembalikan karena bukan pemotongan, tapi uang jaminan. ”Uang jaminan saja atas APD di masing-masing TPS,” singkatnya.

Divisi Hukum KPU Sumenep Deki Prasetia Utama mengaku tidak mendapat laporan resmi. Pihaknya sudah memerintahkan kembali PPK Pasongsongan untuk mengkroscek ke bawah. ”Ini tidak hanya di Kecamatan Pasongsongan, tapi juga di kecamatan lain,” ujarnya. (jun)

DUGAAN pelanggaran di dua TPS terus bergulir. Yakni, di TPS 04 Desa Tambaagung Tengah, Kecamatan Ambunten, dan TPS 02 Desa Tenonan, Kecamatan Manding. Bawaslu Sumenep menyebut hal itu berpotensi pada pelanggaran pidana pilkada.

Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Sumenep Imam Syafii menyampaikan, dugaan pelanggaran itu berdasar laporan masyarakat dan temuan pengawas. TPS 04 Tambaagung dilakukan penanganan atas laporan masyarakat. Sedangkan di TPS 02 Desa Tenonan atas temuan panwascam.

Dalam penanganannya cukup memenuhi syarat formil dan materiil ada pelanggaran administrasi. Dengan demikian, sempat direkomendasikan kepada KPU untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Namun, PSU itu batal karena kejanggalan tersebut tidak memenuhi unsur.


Menurut dia, satu tindakan dalam pilkada bisa memuat tiga sekaligus dugaan pelanggaran. Baik pelanggaran administrasi, etik, dan pidana. Pelanggaran etik tidak ditindaklanjuti karena KPU telah memberikan peringatan kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Selanjutnya, pihaknya mendalami tindakan itu pada arah pelanggaran pidana pilkada. Maka kepada tiap pihak dilakukan pemeriksaan untuk dimintai klarifikasi.

Klarifikasi itu sekaligus dalam rangka pengumpulan alat bukti untuk memastikan perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Sebab, semua unsur hukum harus terpenuhi. Ketika cukup, akan dilakukan pembahasan kedua dengan sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu)

Baca Juga :  Disdik Sumenep Biarkan Sekolah Langgar Aturan

Namun, sejauh ini dari klarifikasi itu, belum diplenokan untuk diputuskan menjadi pelanggaran pidana pilkada. Sebab, bisa saja keyakinan Bawaslu belum menjadi fakta hukum. ”Kami harus mengumpulkan alat bukti sebagai faktor hukum dalam rangka memastikan ada atau tidaknya perbutan pidana pada pelanggaran itu,” jelasnya.

Penanganan dugaan pelanggaran tersebut dibatasi selama lima hari. Pada kasus ini, mekanisme yang digunakan menunggu pleno Bawaslu. Dokumen kasus itu masuk Jumat (11/12). Artinya, masih tersisa satu hari lagi yang bisa dimaksimalakan untuk mengumpulkan alat bukti.

”Memang sebagian bukti telah kami kantongi dari hasil keterangan saksi dan yang lain. Tapi, masih ada dokumen lain yang juga perlu kami kumpulkan,” ungkapnya.

Sementara itu, dugaan pemotongan honor ketua dan anggota KPPS serta petugas linmas merata. Pemotongan honor tak hanya terjadi di Desa Pasongsongan, melainkan juga di Desa Montorna dan Rajun.

Baca Juga :  Berpotensi Terpapar, 30 Orang Yang Kontak dengan Pasien Ke-32

Zubairi, anggota KPPS Desa Montorna, menuturkan, pemotongan honor juga terjadi di desanya. KPPS hanya menerima Rp 750 ribu. Sementara petugas linmas ada yang mengaku hanya menerima Rp 300 ribu dan Rp 250 ribu. Petugas linmas tiap TPS 2 orang. ”Saya kira ini merata dilakukan oleh PPS di seluruh desa di Kecamatan Pasongsongan,” paparnya.

Pihaknya juga sudah melaporkan secara lisan kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) atas ulah oknum panitia pemungutan suara (PPS). ”Atas alasan apa pun, tindakan pemotongan terhadap honor itu sudah menyalahi aturan,” katanya.

Ketua PPK Pasongsongan Miftah menegaskan, untuk desa lainnya belum dikroscek. Sebab, untuk Desa Pasongsongan sudah dikembalikan karena bukan pemotongan, tapi uang jaminan. ”Uang jaminan saja atas APD di masing-masing TPS,” singkatnya.

Divisi Hukum KPU Sumenep Deki Prasetia Utama mengaku tidak mendapat laporan resmi. Pihaknya sudah memerintahkan kembali PPK Pasongsongan untuk mengkroscek ke bawah. ”Ini tidak hanya di Kecamatan Pasongsongan, tapi juga di kecamatan lain,” ujarnya. (jun)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/