SUMENEP – Kabupaten Sumenep yang terdiri atas daratan dan kepulauan menuntut pemerintah adil dalam pembangunan. Pemerataan pembangunan diharapkan dapat mencegah kecemburuan masyarakat.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Sumenep memastikan kepulauan mendapat anggaran dana alokasi khusus (DAK). Khususnya, program fisik berupa perbaikan jalan.
Kabid Bina Marga DPUTR Sumenep Agus Adi Hidayat menyampaikan, mulai tahun ini DAK fisik bidang jalan sudah dianggarkan untuk wilayah kepulauan. Panjang jalan yang akan diperbaiki disesuaikan dengan kriteria teknis dari kementerian. ”Karena leading sector verifikasi teknis DAK fisik bidang jalan adalah kementerian,” terangnya kemarin (13/3).
Agus menyebutkan, total DAK fisik bidang jalan untuk Sumenep tahun ini mencapai Rp 24,3 miliar. Anggaran puluhan miliar itu mencakup wilayah kepulauan dan daratan.
Perinciannya, dua paket untuk perbaikan jalan di wilayah daratan dan tiga paket wilayah kepulauan. ”Itu upaya DPUTR dalam rangka menjawab tantangan keterbatasan APBD 2023. Khususnya, anggaran infrastruktur,” paparnya.
Lokasi yang akan dipilih sebagai tempat realisasi program DAK fisik tersebut belum ditentukan. Khususnya, tiga paket program di wilayah kepulauan. Sementara dua paket di wilayah daratan sudah masuk proses tender. Satu paket untuk program fisik peningkatan Jalan Campaka–Prancak, Kecamatan Pasongsongan. Panjang jalan lebih kurang 3.260 meter dengan pagu anggaran Rp 6.323.300.000.
Satu paket sisanya untuk program fisik peningkatan Jalan Tengedan–Aeng Merra, Kecamatan Batuputih. Panjang jalan sekitar 3.300 meter dengan pagu anggaran Rp 4.234.500.000. Dua paket DAK fisik di wilayah daratan tersebut masuk tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. ”Untuk di kepulauan, sekarang masih dalam perencanaan,” jelasnya.
Anggota Komisi III DPRD Sumenep Muhri menjelaskan, alokasi anggaran untuk program fisik, baik daratan maupun kepulauan, patut menjadi perhatian pemerintah. Mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Dengan begitu, diharapkan tidak ada kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan. ”Saya harap, program fisik itu bisa dilaksanakan dengan maksimal,” ucapnya.
Menurut dia, program DAK fisik untuk kepulauan sangat diperlukan. Tujuannya, agar masyarakat kepulauan dapat menikmati pembangunan yang sama seperti di daratan. Sebab, selama ini, program pembangunan untuk kepulauan masih sangat minim.
”Dalam pelaksanaannya, kami tetap akan melakukan pengawasan. Tidak hanya di kepulauan. Pembangunan di daratan juga akan kami pantau,” tegasnya.
Melalui alokasi anggaran DAK tersebut, Muhri berharap pelaksanaan pembangunan di Sumenep lebih maksimal. Sebab, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten sedikit terbantu untuk menjangkau kepulauan. ”Masuknya DAK ini menjadi awal peningkatan kesejahteraan masyarakat kepulauan. Makanya, harus dilaksanakan dengan maksimal,” harapnya. (bus/luq)
