alexametrics
22.2 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

Bansos PKH Se-Madura Capai Rp 302 Miliar

SUMENEP – Kementerian Sosial (Kemensos) mengucurkan ratusan miliar bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) di Madura. Tahun 2019, kementerian menganggarkan Rp 302.917.175.000 untuk 254.119 keluarga penerima manfaat (KPM) di Pulau Garam.

Berdasarkan data dari Kemensos, penerima di Bangkalan pada penyaluran tahap pertama 2019 sebanyak 71.001 KPM. Sedangkan untuk Sampang 46.732 KPM dan Pamekasan 72.836 KPM. Kemudian untuk Sumenep sebanyak 63.550 KPM.

Dibandingkan 2018, terjadi penyusutan jumlah KPM PKH di 2019. Penyaluran tahap pertama 2018 jumlah penerima PKH di Bangkalan 72.995 KPM dengan nominal bansos Rp 137.960.550.000. Sampang 73.442 KPM dengan besaran bantuan Rp 138.805.380.000.

Sementara di Sumenep sebelumnya 67.248 KPM dengan jumlah bantuan Rp 127.098.720.000. Hanya di Pamekasan terjadi penambahan jumlah KPM. Sebelumnya jumlah penerima PKH 2018 hanya 48.893 KPM dengan total bansos Rp 92.407.770.000.

Selain PKH, kementerian juga menggerojok sebesar Rp 33.493.169.000 untuk bantuan pangan nontunai (BPNT) di Madura. Total KPM penerima bansos 2019 sebanyak 434.980 KPM di empat kabupaten di Madura (lihat grafis).

Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kemensos Harry Hikmat menyampaikan, penyaluran bansos PKH tahap pertama dilaksanakan mulai Januari 2019. Penyaluran harus tuntas Maret 2019. ”Sudah disalurkan mulai pekan ketiga, 18 Januari 2019,” ungkapnya saat dihubungi via telepon kemarin (12/3).

Besaran bansos yang diterima KPM tahun ini berbeda dengan 2018. Sebelumnya, setiap KPM PKH reguler mendapat bansos Rp 1.890.000 per tahun. Dicairkan dalam empat tahap. Tahap pertama hingga ketiga masing-masing Rp 500 ribu. Kemudian tahap empat Rp 390.000.

Tahun ini, nominal bantuan PKH mengacu pada jumlah komponen setiap KPM. Terdiri atas komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (kesos). Komponen pendidikan terdiri atas anak yang menempuh pendidikan SD besaran bantuannya Rp 900 ribu. Anak SMP Rp 1,5 juta dan anak SMA Rp 2 juta.

Baca Juga :  Keluarga Penerima PKH Bertambah Tahun Depan

Selain itu, ada komponen ibu hamil (bumil) dan balita dengan nominal bansos Rp 2,4 juta. Sementara komponen kesos terdiri atas penyandang disabilitas dan lansia. Besaran bansos masing-masing Rp 2,4 juta.

Penyaluran bantuan tetap bagi KPM juga dilaksanakan bersamaan dengan pencairan PKH tahap pertama 2019. Setiap KPM berhak mendapat bantuan tetap Rp 500 ribu. Bantuan tersebut diberikan sekali dalam setahun.

Sesuai jumlah KPM, di Bangkalan nominal bantuan tetap Rp 35.500.500.000. Untuk Sampang Rp 23.366.000.000 dan Pamekasan Rp 36.418.000.000. Sementara untuk Sumenep, bantuan tetap Rp 31.775.000.000. ”Tahap pertama juga disalurkan bantuan tetap,” jelasnya.

Harry berharap bansos yang diberikan Kemensos dimanfaatkan dengan baik oleh KPM. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk membantu masyarakat tidak mampu dan mengentaskan kemiskinan tercapai. ”Kami harap bansos ini dimanfaatkan sesuai peruntukan. Untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,” harapnya.

Koordinator Kabupaten (Korkab) Pendamping PKH Sumenep Agus Budi Mulyo memaparkan, penyaluran PKH untuk Sumenep juga dilakukan mulai Januari 2019. Bantuan tetap di Sumenep juga disalurkan di tahap pertama.

Di kabupaten ujung timur Pulau Madura, lanjut dia, untuk bantuan tetap berbeda dengan kabupaten lain di Madura. Beberapa kecamatan mendapat bantuan tetap akses. Besarannya Rp 1 juta per KPM. Berbeda dengan bantuan tetap pada biasanya yang hanya Rp 500 ribu per KPM.

”Ada tiga kecamatan dapat bantuan tetap akses. Masalembu, Raas, dan Sapeken,” ucapnya. Dia berharap penyaluran bansos di Sumenep tahun 2019 tidak ada kendala.

Baca Juga :  Pemuda Lintas Desa Gelar Upacara di Jalan Rusak

Sementara itu, BPNT di Bangkalan belum disalurkan. Alasannya, masih dalam proses verifikasi dan validasi (verval) data KPM. Bansos tersebut sebagai pengganti dari rastra.

Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan Didik Yanuardi mengutarakan, pagu sementara data KPM 93.575. Data itu belum final. Sekarang masih dilakukan verval oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Khawatir sudah ada yang meninggal dunia, pindah domisili atau KPM itu masuk kategori mampu. ”Sudah 50 persen data KPM yang diverval,” kata dia kemarin (13/3).

Menurut dia, per KPM itu nanti mendapat uang Rp 110 ribu tiap bulan. Tetapi, tidak bisa dibelanjakan selain beras dan telur. Itu pun sudah ditunjuk melalui bank penyalur, yakni BRI. Setiap KPM tersebut akan mendapatkan ATM yang disiapkan e-warung di desa masing-masing.

”KPM akan mendapatkan ATM yang nanti dicetak oleh bank penyalur. ATM itu isi uang dan dibelanjakan di e-warung,” ujarnya.

Didik menyampaikan, dengan jumlah KPM yang dimungkinkan akan mencapai 93 ribu lebih, tentu total e-warung yang disediakan antara 400–500 unit. Satu e-warung melayani 250 KPM. ”Tapi, sekarang ATM-nya belum dicetak karena data KPM-nya belum klir,” terangnya.

Kemungkinan besar penerapan BPNT ini paling cepat terlaksana Mei atau paling lambat Juni. Karena itu, hingga saat ini bansos di Bangkalan masih berbentuk rastra. ”Kalau BPNT sudah diterapkan, ya nanti rastra tidak ada,” ucapnya.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman Thohir mengatakan, BPNT belum diterapkan di Madura. Karena itu, Bangkalan perlu disegerakan. Hanya, data KPM-nya harus benar dan tepat sasaran.

”BPNT ini sebenarnya kan bertujuan menekan penyimpangan bantuan yang selama ini terjadi. Makanya, harus tepat sasaran,” pungkasnya.

- Advertisement -

SUMENEP – Kementerian Sosial (Kemensos) mengucurkan ratusan miliar bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) di Madura. Tahun 2019, kementerian menganggarkan Rp 302.917.175.000 untuk 254.119 keluarga penerima manfaat (KPM) di Pulau Garam.

Berdasarkan data dari Kemensos, penerima di Bangkalan pada penyaluran tahap pertama 2019 sebanyak 71.001 KPM. Sedangkan untuk Sampang 46.732 KPM dan Pamekasan 72.836 KPM. Kemudian untuk Sumenep sebanyak 63.550 KPM.

Dibandingkan 2018, terjadi penyusutan jumlah KPM PKH di 2019. Penyaluran tahap pertama 2018 jumlah penerima PKH di Bangkalan 72.995 KPM dengan nominal bansos Rp 137.960.550.000. Sampang 73.442 KPM dengan besaran bantuan Rp 138.805.380.000.


Sementara di Sumenep sebelumnya 67.248 KPM dengan jumlah bantuan Rp 127.098.720.000. Hanya di Pamekasan terjadi penambahan jumlah KPM. Sebelumnya jumlah penerima PKH 2018 hanya 48.893 KPM dengan total bansos Rp 92.407.770.000.

Selain PKH, kementerian juga menggerojok sebesar Rp 33.493.169.000 untuk bantuan pangan nontunai (BPNT) di Madura. Total KPM penerima bansos 2019 sebanyak 434.980 KPM di empat kabupaten di Madura (lihat grafis).

Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kemensos Harry Hikmat menyampaikan, penyaluran bansos PKH tahap pertama dilaksanakan mulai Januari 2019. Penyaluran harus tuntas Maret 2019. ”Sudah disalurkan mulai pekan ketiga, 18 Januari 2019,” ungkapnya saat dihubungi via telepon kemarin (12/3).

Besaran bansos yang diterima KPM tahun ini berbeda dengan 2018. Sebelumnya, setiap KPM PKH reguler mendapat bansos Rp 1.890.000 per tahun. Dicairkan dalam empat tahap. Tahap pertama hingga ketiga masing-masing Rp 500 ribu. Kemudian tahap empat Rp 390.000.

Tahun ini, nominal bantuan PKH mengacu pada jumlah komponen setiap KPM. Terdiri atas komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (kesos). Komponen pendidikan terdiri atas anak yang menempuh pendidikan SD besaran bantuannya Rp 900 ribu. Anak SMP Rp 1,5 juta dan anak SMA Rp 2 juta.

Baca Juga :  Keluarga Penerima PKH Bertambah Tahun Depan

Selain itu, ada komponen ibu hamil (bumil) dan balita dengan nominal bansos Rp 2,4 juta. Sementara komponen kesos terdiri atas penyandang disabilitas dan lansia. Besaran bansos masing-masing Rp 2,4 juta.

Penyaluran bantuan tetap bagi KPM juga dilaksanakan bersamaan dengan pencairan PKH tahap pertama 2019. Setiap KPM berhak mendapat bantuan tetap Rp 500 ribu. Bantuan tersebut diberikan sekali dalam setahun.

Sesuai jumlah KPM, di Bangkalan nominal bantuan tetap Rp 35.500.500.000. Untuk Sampang Rp 23.366.000.000 dan Pamekasan Rp 36.418.000.000. Sementara untuk Sumenep, bantuan tetap Rp 31.775.000.000. ”Tahap pertama juga disalurkan bantuan tetap,” jelasnya.

Harry berharap bansos yang diberikan Kemensos dimanfaatkan dengan baik oleh KPM. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk membantu masyarakat tidak mampu dan mengentaskan kemiskinan tercapai. ”Kami harap bansos ini dimanfaatkan sesuai peruntukan. Untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,” harapnya.

Koordinator Kabupaten (Korkab) Pendamping PKH Sumenep Agus Budi Mulyo memaparkan, penyaluran PKH untuk Sumenep juga dilakukan mulai Januari 2019. Bantuan tetap di Sumenep juga disalurkan di tahap pertama.

Di kabupaten ujung timur Pulau Madura, lanjut dia, untuk bantuan tetap berbeda dengan kabupaten lain di Madura. Beberapa kecamatan mendapat bantuan tetap akses. Besarannya Rp 1 juta per KPM. Berbeda dengan bantuan tetap pada biasanya yang hanya Rp 500 ribu per KPM.

”Ada tiga kecamatan dapat bantuan tetap akses. Masalembu, Raas, dan Sapeken,” ucapnya. Dia berharap penyaluran bansos di Sumenep tahun 2019 tidak ada kendala.

Baca Juga :  Enam PNS Tercatat sebagai Penerima Bansos

Sementara itu, BPNT di Bangkalan belum disalurkan. Alasannya, masih dalam proses verifikasi dan validasi (verval) data KPM. Bansos tersebut sebagai pengganti dari rastra.

Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan Didik Yanuardi mengutarakan, pagu sementara data KPM 93.575. Data itu belum final. Sekarang masih dilakukan verval oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Khawatir sudah ada yang meninggal dunia, pindah domisili atau KPM itu masuk kategori mampu. ”Sudah 50 persen data KPM yang diverval,” kata dia kemarin (13/3).

Menurut dia, per KPM itu nanti mendapat uang Rp 110 ribu tiap bulan. Tetapi, tidak bisa dibelanjakan selain beras dan telur. Itu pun sudah ditunjuk melalui bank penyalur, yakni BRI. Setiap KPM tersebut akan mendapatkan ATM yang disiapkan e-warung di desa masing-masing.

”KPM akan mendapatkan ATM yang nanti dicetak oleh bank penyalur. ATM itu isi uang dan dibelanjakan di e-warung,” ujarnya.

Didik menyampaikan, dengan jumlah KPM yang dimungkinkan akan mencapai 93 ribu lebih, tentu total e-warung yang disediakan antara 400–500 unit. Satu e-warung melayani 250 KPM. ”Tapi, sekarang ATM-nya belum dicetak karena data KPM-nya belum klir,” terangnya.

Kemungkinan besar penerapan BPNT ini paling cepat terlaksana Mei atau paling lambat Juni. Karena itu, hingga saat ini bansos di Bangkalan masih berbentuk rastra. ”Kalau BPNT sudah diterapkan, ya nanti rastra tidak ada,” ucapnya.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman Thohir mengatakan, BPNT belum diterapkan di Madura. Karena itu, Bangkalan perlu disegerakan. Hanya, data KPM-nya harus benar dan tepat sasaran.

”BPNT ini sebenarnya kan bertujuan menekan penyimpangan bantuan yang selama ini terjadi. Makanya, harus tepat sasaran,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/