alexametrics
20.7 C
Madura
Saturday, June 25, 2022

PT Sumekar Janji Lunasi Gaji ABK

SUMENEP – Pengelolaan Kapal Motor Penumpang (KMP) Dharma Bahari Sumekar (DBS) III bermasalah. PT Sumekar (Line) menunggak membayar gaji anak buah kapal (ABK).

Direktur PT Sumekar (Line) Akhmad Zainal Arifin mengakui gaji ABK KMP DBS III yang belum terbayar selama satu bulan. Dia beralasan peralihan manajemen. Pihaknya memastikan gaji para awak yang bekerja di kapal pelat merah itu segera dipenuhi. ”Insyaallah besok (hari ini, Red) sudah terbayarkan,” ungkapnya saat memenuhi panggilan Komisi II DPRD Sumenep kemarin (12/3).

Selain itu, dia mengaku, selama dua bulan terakhir PT Sumekar (Line) mengalami penurunan pendapatan. Sebab, lebih banyak mengeluarkan biaya operasional, sementara jumlah penumpang mengalami penurunan. Di sisi lain, faktor cuaca buruk yang terjadi beberapa pekan terakhir juga memengaruhi minat pengguna jasa pelayaran KMP DBS III.

Baca Juga :  KMP DBS III Dipenuhi Tiram, AC Bermasalah

Mahalnya harga tiket kapal juga menjadi penyebab lainnya. Lantaran banyak kapal-kapal perintis yang menawarkan harga tiket lebih murah dibandingkan dengan KMP DBS III. ”Jadi tersaingi dengan kapal-kapal perintis. Penumpang kami tidak maksimal,” tutur Zainal.

Zainal menyebut tidak ada permasalahan keuangan di PT Sumekar (Line). Tunggakan gaji kepada sejumlah ABK dikarenakan ada transisi manajemen. Jumlah ABK DBS III sekitar 100 orang. Total gaji yang harus dibayarkan sekitar Rp 251 juta setiap bulan.

Menurutnya, kapal sempat tidak diberangkatkan karena ada proses perbaikan. Bukan karena gaji ABK belum dibayar. ”Ada masalah teknis,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Sumenep Moh. Subaidi memaparkan, pemanggilan dilakukan terkait pengaduan mengenai gaji ABK yang belum dibayar. Masalah tersebut berpengaruh pada pelayanan pelayaran KMP DBS III. ”Kami butuh penjelasan dengan PT Sumekar (Line),” katanya.

Baca Juga :  Jaga Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi

Menurut dia, tidak berlayarnya kapal dan polemik pengelolaan PT Sumekar (Line) sebagai salah satu BUMD akan berimbas pada PAD. Masyarakat juga akan dirugikan. Sebab, kebutuhan transportasi laut, khususnya warga kepulauan tidak terpenuhi. ”Ini juga berdampak pada perekonomian masyarakat,” ucap Subaidi.

Dia meminta PT Sumekar (Line) segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Agar pelayaran dan pelayanan transportasi laut kapal ini kembali normal. ”Kasihan ABK ini juga cari nafkah,” tukasnya.

SUMENEP – Pengelolaan Kapal Motor Penumpang (KMP) Dharma Bahari Sumekar (DBS) III bermasalah. PT Sumekar (Line) menunggak membayar gaji anak buah kapal (ABK).

Direktur PT Sumekar (Line) Akhmad Zainal Arifin mengakui gaji ABK KMP DBS III yang belum terbayar selama satu bulan. Dia beralasan peralihan manajemen. Pihaknya memastikan gaji para awak yang bekerja di kapal pelat merah itu segera dipenuhi. ”Insyaallah besok (hari ini, Red) sudah terbayarkan,” ungkapnya saat memenuhi panggilan Komisi II DPRD Sumenep kemarin (12/3).

Selain itu, dia mengaku, selama dua bulan terakhir PT Sumekar (Line) mengalami penurunan pendapatan. Sebab, lebih banyak mengeluarkan biaya operasional, sementara jumlah penumpang mengalami penurunan. Di sisi lain, faktor cuaca buruk yang terjadi beberapa pekan terakhir juga memengaruhi minat pengguna jasa pelayaran KMP DBS III.

Baca Juga :  Ratusan Nelayan Lurug Satpolair

Mahalnya harga tiket kapal juga menjadi penyebab lainnya. Lantaran banyak kapal-kapal perintis yang menawarkan harga tiket lebih murah dibandingkan dengan KMP DBS III. ”Jadi tersaingi dengan kapal-kapal perintis. Penumpang kami tidak maksimal,” tutur Zainal.

Zainal menyebut tidak ada permasalahan keuangan di PT Sumekar (Line). Tunggakan gaji kepada sejumlah ABK dikarenakan ada transisi manajemen. Jumlah ABK DBS III sekitar 100 orang. Total gaji yang harus dibayarkan sekitar Rp 251 juta setiap bulan.

Menurutnya, kapal sempat tidak diberangkatkan karena ada proses perbaikan. Bukan karena gaji ABK belum dibayar. ”Ada masalah teknis,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Sumenep Moh. Subaidi memaparkan, pemanggilan dilakukan terkait pengaduan mengenai gaji ABK yang belum dibayar. Masalah tersebut berpengaruh pada pelayanan pelayaran KMP DBS III. ”Kami butuh penjelasan dengan PT Sumekar (Line),” katanya.

Baca Juga :  Keluar ATM, Dibuntuti Jambret, Rp 10 Juta Raib

Menurut dia, tidak berlayarnya kapal dan polemik pengelolaan PT Sumekar (Line) sebagai salah satu BUMD akan berimbas pada PAD. Masyarakat juga akan dirugikan. Sebab, kebutuhan transportasi laut, khususnya warga kepulauan tidak terpenuhi. ”Ini juga berdampak pada perekonomian masyarakat,” ucap Subaidi.

Dia meminta PT Sumekar (Line) segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Agar pelayaran dan pelayanan transportasi laut kapal ini kembali normal. ”Kasihan ABK ini juga cari nafkah,” tukasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/