alexametrics
20.7 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

NU Jaga Kedaulatan Tanah demi Keutuhan NKRI

SUMENEP – Maraknya pembelian dan alih fungsi lahan di Kecamatan Batang-Batang, Gapura, Batuputih, dan Dungkek mendapat perhatian serius. Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama (NU) di empat kecamtan tersebut meminta pemerintah selektif mengeluarkan izin.

Juru bicara (jubir) MWC NU di empat kecamatan tersebut KH. Moh. Kamalil Ersyad mengatakan, pihaknya tidak menginginkan alih fungsi lahan berdampak negatif bagi masyarakat. Termasuk, karusakan moral warga di sekitar.

”Prinsipnya adalah perjuangan NU untuk kemaslahatan masyarakat di dunia dan akhirat,” jelasnya usai mengikuti istigasah kubra dengan tajuk Menjaga Kedaulatan Tanah demi Keutuhan NKRI Jumat (11/5).

Agar masalah tersebut tidak terjadi, perizinan alih fungsi lahan itu harus diperketat. Pengalihan lahan menjadi destinasi pariwisata atau industri harus dikaji serius oleh pemerintah daerah.

Baca Juga :  Fauzi-Eva Langsung Tancap Gas

Kondisi sosial dan budaya masyarakat harus benar-benar diperhitungkan. Dengan demikian, tidak akan muncul persoalan di kemudian hari. Masyarakat sekitar harus diuntungkan bukan malah termarginalkan.

”Selain masyarakat sekitar, juga wisatawan itu sendiri. Kalau ada upaya pembangunan destinasi wisata harus dirembuk terlebih dahulu. Supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak dinginkan akibat alih fungsi lahan,” jelasnya.

Menurut Ersyad, sudah banyak pengalihan lahan untuk industri. Sebagian di antaranya menjadi tambak. ”Kami tidak ingin masyarakat dan anak cucu kita kelak menjadi penonton di desa sendiri,” pungkasnya.

 

SUMENEP – Maraknya pembelian dan alih fungsi lahan di Kecamatan Batang-Batang, Gapura, Batuputih, dan Dungkek mendapat perhatian serius. Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama (NU) di empat kecamtan tersebut meminta pemerintah selektif mengeluarkan izin.

Juru bicara (jubir) MWC NU di empat kecamatan tersebut KH. Moh. Kamalil Ersyad mengatakan, pihaknya tidak menginginkan alih fungsi lahan berdampak negatif bagi masyarakat. Termasuk, karusakan moral warga di sekitar.

”Prinsipnya adalah perjuangan NU untuk kemaslahatan masyarakat di dunia dan akhirat,” jelasnya usai mengikuti istigasah kubra dengan tajuk Menjaga Kedaulatan Tanah demi Keutuhan NKRI Jumat (11/5).


Agar masalah tersebut tidak terjadi, perizinan alih fungsi lahan itu harus diperketat. Pengalihan lahan menjadi destinasi pariwisata atau industri harus dikaji serius oleh pemerintah daerah.

Baca Juga :  Sektor Perikanan Butuh Sentuhan Investor

Kondisi sosial dan budaya masyarakat harus benar-benar diperhitungkan. Dengan demikian, tidak akan muncul persoalan di kemudian hari. Masyarakat sekitar harus diuntungkan bukan malah termarginalkan.

”Selain masyarakat sekitar, juga wisatawan itu sendiri. Kalau ada upaya pembangunan destinasi wisata harus dirembuk terlebih dahulu. Supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak dinginkan akibat alih fungsi lahan,” jelasnya.

Menurut Ersyad, sudah banyak pengalihan lahan untuk industri. Sebagian di antaranya menjadi tambak. ”Kami tidak ingin masyarakat dan anak cucu kita kelak menjadi penonton di desa sendiri,” pungkasnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/