SUMENEP – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumenep mulai menyusun rapat kerja (raker) untuk 2023, Senin (9/1). Terdapat sejumlah kegiatan yang ditetapkan dalam agenda selama setahun ke depan.
Ketua Bamus DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, untuk mengawali 2023, pihaknya sudah menyusun agenda selama setahun ke depan. Jadwal kegiatan itu nantinya akan disinkronisasi dengan pihak pemkab. Sebab, ada beberapa kegiatan tahunan yang harus dilaksanakan bersama eksekutif.
”Dari rapat yang sudah kita laksanakan, nantinya akan ditindaklanjuti rapat dengan pemerintah daerah,” kata dia kemarin (10/1).
Hamid menyebutkan, agenda yang dilaksanakan bersama eksekutif di antaranya pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2022. Selain itu juga penyampaian LKPj yang akan dilaksanakan sebelum Maret.
Berikutnya ada pembahasan kebijakan umum anggaran(KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) untuk APBD 2024. Sementara untuk penetapan KUA PPAS itu tidak boleh melewati batas waktu yang sudah ditentukan.
”Makanya, LKPj itu sebelum Maret harus masuk. Untuk KUA PPAS minggu ketiga Juli ini harus selesai,” ujarnya.
Politikus PKB itu mewanti-wanti Pemkab Sumenep agar menyiapkan dengan matang agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun tersebut. Artinya, harus saling memahami regulasi agar tidak ada agenda kegiatan yang melewati batas waktu.
”Semoga nanti draf yang disetor ke kita tidak mepet deadline,” harapnya. (bil/daf)
SUMENEP – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumenep mulai menyusun rapat kerja (raker) untuk 2023, Senin (9/1). Terdapat sejumlah kegiatan yang ditetapkan dalam agenda selama setahun ke depan.
Ketua Bamus DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, untuk mengawali 2023, pihaknya sudah menyusun agenda selama setahun ke depan. Jadwal kegiatan itu nantinya akan disinkronisasi dengan pihak pemkab. Sebab, ada beberapa kegiatan tahunan yang harus dilaksanakan bersama eksekutif.
”Dari rapat yang sudah kita laksanakan, nantinya akan ditindaklanjuti rapat dengan pemerintah daerah,” kata dia kemarin (10/1).
Hamid menyebutkan, agenda yang dilaksanakan bersama eksekutif di antaranya pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2022. Selain itu juga penyampaian LKPj yang akan dilaksanakan sebelum Maret.
Berikutnya ada pembahasan kebijakan umum anggaran(KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) untuk APBD 2024. Sementara untuk penetapan KUA PPAS itu tidak boleh melewati batas waktu yang sudah ditentukan.
”Makanya, LKPj itu sebelum Maret harus masuk. Untuk KUA PPAS minggu ketiga Juli ini harus selesai,” ujarnya.
Politikus PKB itu mewanti-wanti Pemkab Sumenep agar menyiapkan dengan matang agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun tersebut. Artinya, harus saling memahami regulasi agar tidak ada agenda kegiatan yang melewati batas waktu.
- Advertisement -
”Semoga nanti draf yang disetor ke kita tidak mepet deadline,” harapnya. (bil/daf)
