alexametrics
21.2 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Belum Ada yang Setor LPj DD dan ADD 2018

SUMENEP –  Upaya pemerintah desa untuk mempercepat laporan pertanggungjawaban (LPj) dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) 2018 rendah. Hingga kini, dari 330 desa se-Sumenep, tidak ada yang menyetorkan LPj. Padahal batas waktu yang ditentukan tinggal 10 hari lagi, yakni 20 Januari.

Hal tersebut tidak berbanding lurus pada saat tahap pencairan DD dan ADD. Pemerintah desa yang berbondong-bondong mempercepat pengajuan pencairan dana. Tetapi ketika tahap laporan, pemerintah desa lamban.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Ahmad Masuni mengira-ngira LPj DD dan ADD 2018 masih disusun. Dia mengingatkan, LPj wajib selesai 20 Januari.

Kata Masuni, tidak ada alasan bagi pemerintah desa untuk lambat membuat LPj DD dan ADD 2018. Sebab, LPj yang dibuat pemerintah desa itu nantinya menjadi bahan audit oleh BPK. ”Jangan sampai melewati 20 Januari,” tegasnya.

Baca Juga :  Keluarga Perangkat Desa Nikmati BLT DD

Masuni menyatakan, jika sampai melewati 20 Januari, memang tidak ada sanksi khusus. Tetapi akan dilakukan penundaan pencairan DD dan ADD tahap II 2019. Sebab syarat pencairan, tahap II LPj 2018 harus selesai. ”Kalau syarat pencairan tahap I cukup APBDes 2019,” terangnya.

Total DD dan ADD 2018 Rp 402 miliar. Perinciannya, DD Rp 278 miliar dan ADD Rp 124 miliar. ”Prinsipnya, saya tegaskan, desa harus selesai dengan waktu yang ditentukan itu,” pungkasnya.

Ketua Komisi I DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, DPMD harus sering-sering mengingatkan pemerintah desa untuk segera menyusun LPj DD dan ADD 2018. Kalau bisa garis koordinasinya tidak cukup melalui kecamatan. Tetapi, langsung masing-masing koordinator asosiasi kepala desa (AKD) tiap kecamatan. ”Mungkin itu jauh lebih efektif,” sarannya.

Baca Juga :  Penggunaan Pendidikan Terhalang Regulasi

SUMENEP –  Upaya pemerintah desa untuk mempercepat laporan pertanggungjawaban (LPj) dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) 2018 rendah. Hingga kini, dari 330 desa se-Sumenep, tidak ada yang menyetorkan LPj. Padahal batas waktu yang ditentukan tinggal 10 hari lagi, yakni 20 Januari.

Hal tersebut tidak berbanding lurus pada saat tahap pencairan DD dan ADD. Pemerintah desa yang berbondong-bondong mempercepat pengajuan pencairan dana. Tetapi ketika tahap laporan, pemerintah desa lamban.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Ahmad Masuni mengira-ngira LPj DD dan ADD 2018 masih disusun. Dia mengingatkan, LPj wajib selesai 20 Januari.


Kata Masuni, tidak ada alasan bagi pemerintah desa untuk lambat membuat LPj DD dan ADD 2018. Sebab, LPj yang dibuat pemerintah desa itu nantinya menjadi bahan audit oleh BPK. ”Jangan sampai melewati 20 Januari,” tegasnya.

Baca Juga :  Meninggal saat Hendak Salat, TKI Asal Sumenep Tiba Siang Ini

Masuni menyatakan, jika sampai melewati 20 Januari, memang tidak ada sanksi khusus. Tetapi akan dilakukan penundaan pencairan DD dan ADD tahap II 2019. Sebab syarat pencairan, tahap II LPj 2018 harus selesai. ”Kalau syarat pencairan tahap I cukup APBDes 2019,” terangnya.

Total DD dan ADD 2018 Rp 402 miliar. Perinciannya, DD Rp 278 miliar dan ADD Rp 124 miliar. ”Prinsipnya, saya tegaskan, desa harus selesai dengan waktu yang ditentukan itu,” pungkasnya.

Ketua Komisi I DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, DPMD harus sering-sering mengingatkan pemerintah desa untuk segera menyusun LPj DD dan ADD 2018. Kalau bisa garis koordinasinya tidak cukup melalui kecamatan. Tetapi, langsung masing-masing koordinator asosiasi kepala desa (AKD) tiap kecamatan. ”Mungkin itu jauh lebih efektif,” sarannya.

Baca Juga :  253 Bacakades Berebut Tiket Pencalonan
- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/