alexametrics
25.3 C
Madura
Friday, September 30, 2022

Kuras APBD Rp 32 Miliar, Gaji PPPK Bersumber dari DAU

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Tahun ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep terkuras untuk bayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Nominalnya cukup fantastis, yakni mencapai Rp 32 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Ferdiansyah mengatakan, Pemkab Sumenep harus menyiapkan gaji PPPK. Tahun ini, lebih kurang anggaran yang harus dikeluarkan sebesar Rp 32 miliar.

”Anggaran Rp 32 miliar itu disediakan untuk gaji PPPK tahun ini,” kata dia kemarin (9/8).

Menurut Ferdiansyah, anggaran  puluhan miliar itu bersumber dari dana alokasi umum (DAU). Besarannya berapa tiap guru PPPK, pihaknya tidak tahu secara detail. Namun, yang pasti disesuaikan dengan surat keputusan (SK) dari masing-masing guru PPPK. Komposisi perhitungannya disesuaikan dengan gaji PNS.

Menurut Ferdiansyah, yang membedakan besaran gaji itu adalah golongan dan masa kerja. Misalnya, golongan kepangkatannya sama, bisa saja gaji yang mereka terima itu berbeda. Salah satu faktornya karena masa kerjanya berbeda.

Baca Juga :  SMAN 1 BATUAN Siap Jadi Sekolah Adiwiyata

Ferdiansyah mengatakan, secara detail pihak BKPSDM yang lebih paham. Termasuk, gaji yang diterima guru PPPK, dari gaji terendah hingga paling tinggi. Sementara, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Sumenep Linda Mardiana belum bisa memberikan keterangan lebih detail karena masih rapat.

Terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Abu Hasan mengatakan, besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan di Sumenep. Salah satunya, pengawasan kepada guru PPPK harus lebih ketat dari sebelumnya.

”Karena negara sudah mengeluarkan dana besar untuk PPPK,” kata politikus PKB itu.

Dia meminta pengawasan lebih diperketat. Terutama, untuk guru yang bertugas di kepulauan. Sesekali harus dilakukan inspeksi mendadak (sidak). Dengan demikian, mereka bisa bekerja dengan profesional.

Baca Juga :  Cemara Udang Mati, Pokdarwis Bakal Mengadu ke DPRD

Selama ini aparatur sipil negara (ASN) di Sumenep kerap diterpa isu miring soal indisipliner, termasuk tenaga pendidik. Terutama, abdi negara yang bertugas di wilayah kepulauan. Pihaknya berharap kabar itu benar-benar disikapi oleh disdik.

”Jangan sampai negara sudah mengeluarkan dana besar untuk peningkatan pendidikan malah tidak maksimal karena faktor pengawasan lemah.

Di mata negara, status guru PPPK sudah sama dengan pegawai negeri sipil. Bahkan, fasilitas yang diterima sama. Karena itu, perlakuan kepada mereka juga harus sama. Terutama perihal tanggung jawab dan tugas kesehariannya.

Sebelum diangkat menjadi PPPK mereka bisa lebih santai karena alasan kesejahteraan tidak terpenuhi. Tapi, saat ini tidak boleh memiliki paradigma seperti itu. Sebab, mereka sudah digaji secara profesional oleh negara. (daf/han)

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Tahun ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep terkuras untuk bayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Nominalnya cukup fantastis, yakni mencapai Rp 32 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Ferdiansyah mengatakan, Pemkab Sumenep harus menyiapkan gaji PPPK. Tahun ini, lebih kurang anggaran yang harus dikeluarkan sebesar Rp 32 miliar.

”Anggaran Rp 32 miliar itu disediakan untuk gaji PPPK tahun ini,” kata dia kemarin (9/8).


Menurut Ferdiansyah, anggaran  puluhan miliar itu bersumber dari dana alokasi umum (DAU). Besarannya berapa tiap guru PPPK, pihaknya tidak tahu secara detail. Namun, yang pasti disesuaikan dengan surat keputusan (SK) dari masing-masing guru PPPK. Komposisi perhitungannya disesuaikan dengan gaji PNS.

Menurut Ferdiansyah, yang membedakan besaran gaji itu adalah golongan dan masa kerja. Misalnya, golongan kepangkatannya sama, bisa saja gaji yang mereka terima itu berbeda. Salah satu faktornya karena masa kerjanya berbeda.

Baca Juga :  SMAN 1 BATUAN Siap Jadi Sekolah Adiwiyata

Ferdiansyah mengatakan, secara detail pihak BKPSDM yang lebih paham. Termasuk, gaji yang diterima guru PPPK, dari gaji terendah hingga paling tinggi. Sementara, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Sumenep Linda Mardiana belum bisa memberikan keterangan lebih detail karena masih rapat.

Terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Abu Hasan mengatakan, besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan di Sumenep. Salah satunya, pengawasan kepada guru PPPK harus lebih ketat dari sebelumnya.

- Advertisement -

”Karena negara sudah mengeluarkan dana besar untuk PPPK,” kata politikus PKB itu.

Dia meminta pengawasan lebih diperketat. Terutama, untuk guru yang bertugas di kepulauan. Sesekali harus dilakukan inspeksi mendadak (sidak). Dengan demikian, mereka bisa bekerja dengan profesional.

Baca Juga :  Sejak Lulus 2011, Rahem Tak Pernah Dapat Tunjangan Sertifikasi

Selama ini aparatur sipil negara (ASN) di Sumenep kerap diterpa isu miring soal indisipliner, termasuk tenaga pendidik. Terutama, abdi negara yang bertugas di wilayah kepulauan. Pihaknya berharap kabar itu benar-benar disikapi oleh disdik.

”Jangan sampai negara sudah mengeluarkan dana besar untuk peningkatan pendidikan malah tidak maksimal karena faktor pengawasan lemah.

Di mata negara, status guru PPPK sudah sama dengan pegawai negeri sipil. Bahkan, fasilitas yang diterima sama. Karena itu, perlakuan kepada mereka juga harus sama. Terutama perihal tanggung jawab dan tugas kesehariannya.

Sebelum diangkat menjadi PPPK mereka bisa lebih santai karena alasan kesejahteraan tidak terpenuhi. Tapi, saat ini tidak boleh memiliki paradigma seperti itu. Sebab, mereka sudah digaji secara profesional oleh negara. (daf/han)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Lima Raperda Siap Dibahas

/