alexametrics
21.3 C
Madura
Saturday, October 1, 2022

Angka Kekerasan Perempuan-Anak Tinggi

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep harus lebih intens mengawasi dan memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan. Pasalnya, kasus kekerasan di Kota Keris masih terus terjadi.

Buktinya, dalam dua bulan terakhir, laporan kekerasan seksual yang menimpa anak dan perempuan diterima oleh Polres Sumenep cukup tinggi. Ironisnya, sebagian korban merupakan siswa sekolah dasar.

Kapolres Sumenep AKBP Edo Satya Kentriko menyampaikan, data perkara yang melibatkan perempuan dan anak terhitung sejak 2020 hingga 2022 berjumlah 96 kasus. Angka tersebut cukup tinggi dan butuh perhatian serius

”Itu laporan yang masuk kepada kami. Di dalamnya termasuk perkara yang berujung pada kekerasan, utamanya seksual,” terang Kapolres Edo saat memimpin launching Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kemarin (9/8).

Baca Juga :  Pantau Pilkades Serentak, Bupati Apresiasi Warga Yang Datang Ke TPS

Dari 96 kasus perkara yang ditangani, kata Edo, 77 perkara sudah berhasil diselesaikan. Sisanya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Faktor itu yang membuatnya membentuk satgas PPA.

Satgas PPA bentukan Polres Sumenep dan didukung oleh pemkab diharapkan bisa menjamin perlindungan perempuan dan anak. Baik kekerasan maupun perlakuan yang merendahkan martabat.

Satgas PPA ini melibatkan unsur Polri, TNI, pemkab, kejaksaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Melalui sinergisitas dari semua elemen yang tergabung ini diharapkan mampu menciptakan Sumenep yang kondusif.

”Ayo, kita kerja sama untuk membuat Sumenep menjadi daerah yang lebih kondusif lagi,” kata perwira menengah asal Kabupaten Jember itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3A Ahmad Dzulkarnain tidak menampik bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih kerap terjadi. Sayangnya, dia tidak menjelaskan secara detail data yang dimiliki instansinya.

Baca Juga :  Pelapor Berikan Kesaksian

Namun, dia optimistis dengan dibentuknya satgas PPA ini akan menjamin kesejahteraan dan kelayakan bagi kehidupan perempuan dan anak. ”Kalau data resminya, polres yang punya. Dengan terbentuknya satgas PPA ini, saya rasa akan terjalin kooordinasi yang lebih efektif,” pungkasnya. (di/han)

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep harus lebih intens mengawasi dan memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan. Pasalnya, kasus kekerasan di Kota Keris masih terus terjadi.

Buktinya, dalam dua bulan terakhir, laporan kekerasan seksual yang menimpa anak dan perempuan diterima oleh Polres Sumenep cukup tinggi. Ironisnya, sebagian korban merupakan siswa sekolah dasar.

Kapolres Sumenep AKBP Edo Satya Kentriko menyampaikan, data perkara yang melibatkan perempuan dan anak terhitung sejak 2020 hingga 2022 berjumlah 96 kasus. Angka tersebut cukup tinggi dan butuh perhatian serius


”Itu laporan yang masuk kepada kami. Di dalamnya termasuk perkara yang berujung pada kekerasan, utamanya seksual,” terang Kapolres Edo saat memimpin launching Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kemarin (9/8).

Baca Juga :  Pemkab Kenalkan Kucing Busok ke Dunia International

Dari 96 kasus perkara yang ditangani, kata Edo, 77 perkara sudah berhasil diselesaikan. Sisanya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Faktor itu yang membuatnya membentuk satgas PPA.

Satgas PPA bentukan Polres Sumenep dan didukung oleh pemkab diharapkan bisa menjamin perlindungan perempuan dan anak. Baik kekerasan maupun perlakuan yang merendahkan martabat.

Satgas PPA ini melibatkan unsur Polri, TNI, pemkab, kejaksaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Melalui sinergisitas dari semua elemen yang tergabung ini diharapkan mampu menciptakan Sumenep yang kondusif.

- Advertisement -

”Ayo, kita kerja sama untuk membuat Sumenep menjadi daerah yang lebih kondusif lagi,” kata perwira menengah asal Kabupaten Jember itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3A Ahmad Dzulkarnain tidak menampik bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih kerap terjadi. Sayangnya, dia tidak menjelaskan secara detail data yang dimiliki instansinya.

Baca Juga :  Dorong Sediakan Anggaran Sertifikasi Lahan

Namun, dia optimistis dengan dibentuknya satgas PPA ini akan menjamin kesejahteraan dan kelayakan bagi kehidupan perempuan dan anak. ”Kalau data resminya, polres yang punya. Dengan terbentuknya satgas PPA ini, saya rasa akan terjalin kooordinasi yang lebih efektif,” pungkasnya. (di/han)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Lima Raperda Siap Dibahas

/