alexametrics
20.7 C
Madura
Thursday, May 26, 2022

Mediasi Kasus Sengketa Lahan Gagal

SUMENEP – Mediasi sengketa lahan seluas 4.114 meter persegi di Dusun Batuan Barat, Desa/Kecamatan Batuan, di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep gagal terealisasi. Pasalnya, pihak yang dituding mengklaim sebagai pemilik tanah tidak hadir Senin (9/4).

Farid, kuasa hukum Nurrahmad selaku pemilik kuasa atas tanah tersebut, menuding, BPN sudah tidak menjalankan kewenangannya. Dia mempermasalahkan keputusan BPN yang melayani klaim dari masyarakat. Terlebih, tidak didasari bukti akurat.

”Jika boleh, apakah orang itu punya hak melakukan klaim? Kenapa kemudian pihak yang mengklaim tanah tersebut diperbolehkan? Lantas, apa dasar alasan mengklaim bahwa tanah itu miliknya?” tanyanya usai menemui pejabat BPN kemarin.

            Mediasi oleh BPN dinilai tidak adil. Seharusnya, memberikan persoalan itu kepada kliennya. Pihaknya juga menduga bahwa mediasi tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa. ”Mediasi ini sebenarnya tidak ada gunanya untuk dihadiri. Sebab, saya sudah tahu jawaban BPN. Jawabannya pasti yang bisa menyelesaikan adalah pengadilan,” katanya.

Baca Juga :  Ringankan Derita Korban Gempa di Pulau Ra'as, BEM STITA Galang Dana

Seharusnya, lanjut Farid, BPN bisa menunjukkan dasar pihak tersebut melakukan klaim atas tanah tersebut. Tapi ketika ditanya, mereka tidak bisa menjawab. ”Ketika ditanya, (jawabannya) ujung-ujungnya pihak pengadilan yang berhak,” ujarnya.

Mestinya, jika ada pihak yang mengklaim, namun tanpa ada bukti atas hak tanah tersebut tidak diproses. Bukan malah mengukur dan mengeluarkan pengumuman data yuridis dan data fisik riil. ”Kalau hanya akta notaris yang dijadikan pijakan hukum, itu kebodohan secara luar biasa oleh BPN,” tudingnya.

Nurrahmad menambahkan, saat klarifikasi pihaknya menanyakan kepada BPN terkait bukti hak atas tanah tersebut. Ternyata, pihak BPN tidak bisa menunjukkan. Klaim itu hanya atas dasar akta notaris dan surat keputusan (SK) bupati. Itu pun bukan atas namanya. ”Kami sebagai masyarakat tidak tahu karena tidak memiliki alas hak pihak yang mengklaim kebingungan,” ucapnya.

Kasi Hubungan Hukum BPN Sumenep M. Sufwan Hardy membenarkan hal itu. Pihak yang mengklaim tidak hadir dan bakal melakukan gugatan ke pengadilan. ”Langsung ke pengadilan. Kami akan menunggu selama dua bulan. Kalau tidak ada gugatan, kami proses,” ucapnya.

Baca Juga :  Oknum Desa-BPN Diduga Manipulasi Data Pertanahan

Dia menjelaskan, dalam kasus itu pihaknya menerima pengaduan dari masyarakat. Tugas BPN adalah menjalankan tugas sesuai prosedur. ”Kalau mediasi tidak mau, langsung ke pengadilan. Kamis sudah menjalankan sesuai prosedur,” jelasnya.

Untuk diketahui, lahan seluas 4.114 meter persegi itu dicaplok oleh oknum. BPN kemudian mengeluarkan surat permohonan sertifikat atas oknum tersebut. Padahal, tanah itu milik nenek Dwi Oktora Nita bernama Raden Ajeng Maimunah bin Raden Ajeng Halimah.

Pada Senin (2/4) BPN mengklarifikasi terhadap Nurrahmad selaku pihak yang keberatan atas pengumuman data fisik dan data yuridis bernomor 177/019/35.78/III/2018. Sedangkan nomor data fisik dan data yuridis yang sudah diumumkan bernomor 87/PENG012.15/III/2018.

 

 

 

 

 

 

SUMENEP – Mediasi sengketa lahan seluas 4.114 meter persegi di Dusun Batuan Barat, Desa/Kecamatan Batuan, di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep gagal terealisasi. Pasalnya, pihak yang dituding mengklaim sebagai pemilik tanah tidak hadir Senin (9/4).

Farid, kuasa hukum Nurrahmad selaku pemilik kuasa atas tanah tersebut, menuding, BPN sudah tidak menjalankan kewenangannya. Dia mempermasalahkan keputusan BPN yang melayani klaim dari masyarakat. Terlebih, tidak didasari bukti akurat.

”Jika boleh, apakah orang itu punya hak melakukan klaim? Kenapa kemudian pihak yang mengklaim tanah tersebut diperbolehkan? Lantas, apa dasar alasan mengklaim bahwa tanah itu miliknya?” tanyanya usai menemui pejabat BPN kemarin.


            Mediasi oleh BPN dinilai tidak adil. Seharusnya, memberikan persoalan itu kepada kliennya. Pihaknya juga menduga bahwa mediasi tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa. ”Mediasi ini sebenarnya tidak ada gunanya untuk dihadiri. Sebab, saya sudah tahu jawaban BPN. Jawabannya pasti yang bisa menyelesaikan adalah pengadilan,” katanya.

Baca Juga :  DPRD Komitmen Kawal Hasil Reses

Seharusnya, lanjut Farid, BPN bisa menunjukkan dasar pihak tersebut melakukan klaim atas tanah tersebut. Tapi ketika ditanya, mereka tidak bisa menjawab. ”Ketika ditanya, (jawabannya) ujung-ujungnya pihak pengadilan yang berhak,” ujarnya.

Mestinya, jika ada pihak yang mengklaim, namun tanpa ada bukti atas hak tanah tersebut tidak diproses. Bukan malah mengukur dan mengeluarkan pengumuman data yuridis dan data fisik riil. ”Kalau hanya akta notaris yang dijadikan pijakan hukum, itu kebodohan secara luar biasa oleh BPN,” tudingnya.

Nurrahmad menambahkan, saat klarifikasi pihaknya menanyakan kepada BPN terkait bukti hak atas tanah tersebut. Ternyata, pihak BPN tidak bisa menunjukkan. Klaim itu hanya atas dasar akta notaris dan surat keputusan (SK) bupati. Itu pun bukan atas namanya. ”Kami sebagai masyarakat tidak tahu karena tidak memiliki alas hak pihak yang mengklaim kebingungan,” ucapnya.

Kasi Hubungan Hukum BPN Sumenep M. Sufwan Hardy membenarkan hal itu. Pihak yang mengklaim tidak hadir dan bakal melakukan gugatan ke pengadilan. ”Langsung ke pengadilan. Kami akan menunggu selama dua bulan. Kalau tidak ada gugatan, kami proses,” ucapnya.

Baca Juga :  Matangkan Strategi Penanganan Banjir

Dia menjelaskan, dalam kasus itu pihaknya menerima pengaduan dari masyarakat. Tugas BPN adalah menjalankan tugas sesuai prosedur. ”Kalau mediasi tidak mau, langsung ke pengadilan. Kamis sudah menjalankan sesuai prosedur,” jelasnya.

Untuk diketahui, lahan seluas 4.114 meter persegi itu dicaplok oleh oknum. BPN kemudian mengeluarkan surat permohonan sertifikat atas oknum tersebut. Padahal, tanah itu milik nenek Dwi Oktora Nita bernama Raden Ajeng Maimunah bin Raden Ajeng Halimah.

Pada Senin (2/4) BPN mengklarifikasi terhadap Nurrahmad selaku pihak yang keberatan atas pengumuman data fisik dan data yuridis bernomor 177/019/35.78/III/2018. Sedangkan nomor data fisik dan data yuridis yang sudah diumumkan bernomor 87/PENG012.15/III/2018.

 

 

 

 

 

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/