SUMENEP – Tahun ini Kabupaten Sumenep dapat dana hibah dari pemerintah pusat. Bantuan dana tersebut untuk program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep Mohammad Jakfar mengatakan, program PISEW melekat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahun ini jatah PISEW bertambah jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Dia menyebutkan, tahun lalu yang dapat program PISEW ada 13 kecamatan. Sementara tahun ini menyasar 23 kecamatan. ”Jadi, mengalami peningkatan dibanding tahun lalu,” kata Jakfar.
Menurut Jakfar, setiap kecamatan ada dua desa yang dipilih sebagai sasaran realisasi program PISEW. Sementara per kecamatan disediakan anggaran Rp 250 juta. ”Sebenarnya ini program lama dari Kementerian PUPR. Jadi, memang biasa dilaksanakan setiap tahun,” tuturnya.
Dia menjelaskan, bentuk program PISEW berupa pembangunan fisik. Misalnya, pembangunan jalan desa dan drainase. ”Karena program PISEW ini bertujuan memaksimalkan sarana dan prasarana peningkatan ekonomi masyarakat di desa,” ucapnya.
Dia menyebutkan, sebagian program PISEW tahun ini mengakomodasi wilayah kepulauan. Namun, sebagian besar wilayah daratan. ”Daratan dan kepulauan sama-sama dapat,” katanya.
Perinciannya, tujuh kecamatan di wilayah kepulauan dan 16 kecamatan masuk wilayah daratan. ”Untuk kepulauan, hanya ada satu kecamatan yang tidak dapat. Yaitu, Kecamatan Masalembu,”
Anggota Komisi III DPRD Sumenep Muhri mengatakan, pelaksanaan program PISEW ini diupayakan tepat sasaran. Tujuannya, supaya benar-benar dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat desa.
”Saya sadari bahwa APBD Sumenep memang terbatas. Adanya peluang program APBN ini harus dimanfaatkan secara maksimal,” pintanya.
Dia mengatakan, sebenarnya untuk pembangunan jalan akses pertanian di Sumenep butuh anggaran besar. Apalagi, biaya yang disediakan untuk pembangunan drainase sebagai sarana penyaluran air ke ladang pertanian masyarakat.
”Saya harap, pelaksanaan program ini diberikan pada desa yang betul-betul membutuhkan. Jangan sampai hanya berdasar keinginan. Kami akan melakukan kontrol dalam pelaksanaan program ini,” janjinya. (bus/daf)
