SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Jumlah hotel yang terdata di Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep sebanyak 20 unit. Namun, tidak semuanya memenuhi standar. Sedikitnya, 30 persen atau sekitar enam hotel dinilai tidak layak.
Kepala Disbudporapar Sumenep Moh. Iksan menyampaikan, jumlah hotel yang dinilai memenuhi standardisasi atau kelayakan sekitar 70 persen atau 14 titik. Selebihnya, disbudporapar menilai belum memenuhi standar.
Iksan enggan untuk membuka data hotel yang belum memenuhi kelayakan tersebut. Instansinya terus melakukan pembinaan agar manajemen hotel memperbaiki pelayanannya. ”Semua hotel akan kita dorong agar siap melayani pengunjung yang datang,” paparnya.
Hotel tidak layak dinilai dari keluhan pengunjung yang pernah menginap. Hal itu berkaitan dengan kenyamanan dan kebersihan, termasuk keselamatan pengunjung. Dia mengaku sudah menyampaikan keluhan tersebut kepada manajemen hotel. ”Itu yang menjadi catatan pengunjung,” bebernya.
Iksan menjelaskan, pihaknya rutin setiap tahun melakukan pembinaan kepada manajemen hotel. Tahun ini pihaknya sudah dua kali menggelar pembinaan. Tujuannya, agar hotel lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung, utamanya wisatawan.
”Kami mendorong agar lebih siap dalam melayani, sehingga tamu merasa nyaman dan betah tinggal di hunian yang ditempati,” terangnya.
Iksan menambahkan, tahun depan akan banyak event digelar di Kota Keris. Baik regional dan internasional. Event ini diyakini akan menambah daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung ke Sumenep. ”Tentunya nanti akan banyak pengunjung. Mereka pasti butuh penginapan,” imbuhnya.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Nurus Salam mengutarakan, Sumenep termasuk daerah tujuan wisata. Apalagi, pemkab baru saja mendapat anugerah desa wisata. Menurutnya, jumlah pengunjung yang datang ke desa wisata Aeng Tongtong tidak sedikit.
Karena itu, tingkat hunian yang layak dan representatif selalu diharapkan. Pemkab harus memaksimalkan peluang ini supaya pengunjung yang datang ke Sumenep terpenuhi keamanan dan kenyamanannya. Termasuk juga tingkat kebersihan di tempat penginapan. ”Ini mesti kita dorong. Jangan hanya wisata bagus, tapi penginapannya tidak nyaman,” paparnya.
Politikus yang akrab disapa Oyock meminta agar dinas terkait memantau hotel yang belum memenuhi kelayakan hunian tersebut. Paling tidak, ke depan angkanya bisa menurun. Pihaknya akan mengagendakan untuk diskusi dengan pengusaha hotel dan dinas teknis. ”Jadi harus berkurang dari 30 persen,” taretnya. (bil/han)
