20 C
Madura
Tuesday, May 30, 2023

Insentif Guru Sukwan Hanya Rp 150 Ribu

SUMENEP – Tidak semua tenaga pendidik sukarelawan (sukwan) di Sumenep terdata. Kesejahteraan mereka pun terabaikan, dan kurang mendapat perhatian yang layak dari pemerintah.

Tenaga pendidik sukwan SD dan SMP yang tercatat di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep hingga saat ini 6.213 guru. Sebanyak 4.000 guru di antaranya mengajar di lembaga pendidikan swasta. Mereka mendapat bantuan uang transpor. Namun, angkanya sangat minim. Hanya Rp 900 ribu setahun atau 75 ribu per bulan.

Sementara 2.213 tenaga pendidik sisanya mengajar di lembaga SD/SMP swasta dan negeri. Setahun mereka hanya mendapatkan insentif Rp 1,8 juta atau Rp 150 ribu per bulan.

Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdik Sumenep Muhammad Shaleh tidak memungkiri perhatian lembaganya kepada guru sukwan kurang. Pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Alasannya, terkendala ketersediaan anggaran. ”Anggarannya yang tidak ada,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (8/10).

Dijelaskan, ada 2.213 guru sukwan yang mengajar di lembaga pendidikan negeri dan swasta mendapat insentif dari lembaganya. Sementara bantuan uang transpor untuk 4.000 guru sukwan khusus lembaga swasta.

Baca Juga :  Resmikan Kantor Kelurahan Kepanjin, Ini Harapan Wabup Achmad Fauzi

”Kalau sudah mendapatkan Rp 1,8 juta tidak boleh mendapatkan uang transpor,” terangnya.

Shaleh tidak menampik insentif dan uang transpor yang diberikan kepada guru sukwan itu masih jauh dari kata layak. Mengingat, insentif dan uang transpor itu hanya bisa diterima sekali dalam setahun.

Kendati demikian, Shaleh menyebut bantuan itu bagian dari perhatian pemerintah kepada guru sukwan. ”Rp 900 ribu dalam setahun bisa jadi apa? hanya bisa jadi terasi,” ujarnya.

Kata Shaleh, meski bantuan yang diberikan tidak seberapa, tetapi guru sukwan masih bisa diberi insentif tambahan dari masing-masing lembaga pendidikan. Misalnya dari dana bantuan oprasional sekolah (BOS).

Diakui, insentif yang diberikan dari BOS tersebut tidak banyak. Sebab, peruntukannya bukan hanya untuk membayar jasa guru sukwan. ”Paling Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu saja,” ungkapnya.

 Di tempat terpisah, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep Suhaidi mengakui insentif guru sukwan masih di bawah rata-rata. Namun, dia mengapresiasi upaya perhatian pemerintah dalam memberikan bantuan insentif dan uang transpor kepada guru sukwan. ”Dulunya uang transpor itu tidak ada,” tuturnya.

Baca Juga :  SMKN 1 Kalianget Siap Menuju Dunia Kerja yang Kompetitif

Suhaidi mengklaim, meski perhatian kepada pendidik masih sangat minim, namun hal itu tidak akan menjadi penghambat untuk peningkatan mutu pendidikan di Kota Keris. Sebab, kebanyakan pendidik lebih mengedepankan pengabdian dibandingkan dengan besaran insentif.

Dia meminta agar pendidik tidak terlalu berharap banyak kepada insentif yang akan didapat. Suhaidi menyarankan guru sukwan memperbanyak karya yang dapat dijadikan sumber pemasukan ekonominya.

”Misalkan keterampilan guru dalam aspek penulisan buku dan karya ilmiah lainnya. Saya pikir itu membantu mencukupi kebutuhan,” sarannya.

Suhaidi berharap pemerintah dan DPRD mengupayakan agar tenaga pendidik non pegawai negeri sipil (PNS) diberikan perhatian lebih. Dia memita agar anggaran terhadap dunia pendidikan, khususnya berkaitan dengan guru ditambah. (jup)

SUMENEP – Tidak semua tenaga pendidik sukarelawan (sukwan) di Sumenep terdata. Kesejahteraan mereka pun terabaikan, dan kurang mendapat perhatian yang layak dari pemerintah.

Tenaga pendidik sukwan SD dan SMP yang tercatat di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep hingga saat ini 6.213 guru. Sebanyak 4.000 guru di antaranya mengajar di lembaga pendidikan swasta. Mereka mendapat bantuan uang transpor. Namun, angkanya sangat minim. Hanya Rp 900 ribu setahun atau 75 ribu per bulan.

Sementara 2.213 tenaga pendidik sisanya mengajar di lembaga SD/SMP swasta dan negeri. Setahun mereka hanya mendapatkan insentif Rp 1,8 juta atau Rp 150 ribu per bulan.


Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdik Sumenep Muhammad Shaleh tidak memungkiri perhatian lembaganya kepada guru sukwan kurang. Pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Alasannya, terkendala ketersediaan anggaran. ”Anggarannya yang tidak ada,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (8/10).

Dijelaskan, ada 2.213 guru sukwan yang mengajar di lembaga pendidikan negeri dan swasta mendapat insentif dari lembaganya. Sementara bantuan uang transpor untuk 4.000 guru sukwan khusus lembaga swasta.

Baca Juga :  Ribuan Perantau Tiba di Sumenep, Gusdurian Bangun Posko Bersama

”Kalau sudah mendapatkan Rp 1,8 juta tidak boleh mendapatkan uang transpor,” terangnya.

Shaleh tidak menampik insentif dan uang transpor yang diberikan kepada guru sukwan itu masih jauh dari kata layak. Mengingat, insentif dan uang transpor itu hanya bisa diterima sekali dalam setahun.

- Advertisement -

Kendati demikian, Shaleh menyebut bantuan itu bagian dari perhatian pemerintah kepada guru sukwan. ”Rp 900 ribu dalam setahun bisa jadi apa? hanya bisa jadi terasi,” ujarnya.

Kata Shaleh, meski bantuan yang diberikan tidak seberapa, tetapi guru sukwan masih bisa diberi insentif tambahan dari masing-masing lembaga pendidikan. Misalnya dari dana bantuan oprasional sekolah (BOS).

Diakui, insentif yang diberikan dari BOS tersebut tidak banyak. Sebab, peruntukannya bukan hanya untuk membayar jasa guru sukwan. ”Paling Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu saja,” ungkapnya.

 Di tempat terpisah, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep Suhaidi mengakui insentif guru sukwan masih di bawah rata-rata. Namun, dia mengapresiasi upaya perhatian pemerintah dalam memberikan bantuan insentif dan uang transpor kepada guru sukwan. ”Dulunya uang transpor itu tidak ada,” tuturnya.

Baca Juga :  Duh..TPA Hampir Penuh, Butuh Tempat Baru Tahun Depan

Suhaidi mengklaim, meski perhatian kepada pendidik masih sangat minim, namun hal itu tidak akan menjadi penghambat untuk peningkatan mutu pendidikan di Kota Keris. Sebab, kebanyakan pendidik lebih mengedepankan pengabdian dibandingkan dengan besaran insentif.

Dia meminta agar pendidik tidak terlalu berharap banyak kepada insentif yang akan didapat. Suhaidi menyarankan guru sukwan memperbanyak karya yang dapat dijadikan sumber pemasukan ekonominya.

”Misalkan keterampilan guru dalam aspek penulisan buku dan karya ilmiah lainnya. Saya pikir itu membantu mencukupi kebutuhan,” sarannya.

Suhaidi berharap pemerintah dan DPRD mengupayakan agar tenaga pendidik non pegawai negeri sipil (PNS) diberikan perhatian lebih. Dia memita agar anggaran terhadap dunia pendidikan, khususnya berkaitan dengan guru ditambah. (jup)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/