SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Realisasi bantuan dana hibah Pemprov Jatim di Sumenep menyisakan polemik. Utamanya, perihal eksistensi Ponpes Darud Da’wah Wal-Irsyad (DDI) Labusadak di Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, yang tercatat sebagai penerima. Sebab, ada yang menyatakan lembaga tersebut tidak ada meski sebelumnya ada yang membantah dan menegaskan lembaga tersebut tetap eksis.
Mantan Ketua Yayasan MI DDI Labusadak Idris adalah sosok yang mengungkapkan bahwa Ponpes DDI Labusadak tidak ada. Baik secara fisik maupun nonfisik. Dia berpendapat, salah besar jika bantuan dana hibah sebesar Rp 1,5 miliar dikucurkan kepada ponpes tersebut.
”Jangankan aktivitas santri. Bentuk fisiknya pun tidak ada. Saya ini warga di sana (Desa Sukajeruk) sekaligus mantan ketua yayasan MI DDI Labusadak,” tegasnya.
Menurut Idris, di Desa Sukajeruk hanya ada madrasah ibtidaiyah (MI). Sementara untuk ponpes tidak pernah ada. ”Pernyataan saya tidak mengada-ada. Ini sesuai fakta yang ada di lapangan,” klaimnya.
Idris menyampaikan, aneh sekali ketika ponpes yang tidak ada tapi mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemprov Jatim. ”Karena itu, sebagai warga setempat, saya tidak terima kalau bantuan pemerintah diberikan kepada lembaga yang tidak ada wujudnya,” terangnya.
Kalaupun ada yang mengklaim ponpes itu ada, sambung Idris, kemungkinan hanya foto musala yang dijadikan sebagai salah satu bukti penunjang dalam berkas proposal. ”Di sana itu memang ada musala milik warga,” sebutnya.
Idris mengatakan, dirinya siap mempertanggungjawabkan pernyataannya yang mengungkapkan Ponpes DDI Labusadak itu tidak ada. ”Kalau perlu, siapa saja yang mau mengecek keberadaan Ponpes DDI Labusadak, saya bersedia menemani ke lokasi. Mau APH, anggota dewan, dan lainnya,” tuturnya.
Pernyataan berbeda diungkapkan Kepala Desa (Kades) Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Sapuri. Dia menegaskan Ponpes DDI Labusadak benar-benar ada. Bahkan, lengkap dengan akta notaris serta aktivitas santri. Jika ada yang menyebutkan Ponpes DDI Labusadak tidak ada, dinilai ingin menjelek-jelekkan.
”Itu cuma mau merusak nama baik ponpes,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, pada 2020 terdapat puluhan lembaga yang menerima bantuan dana hibah dari Pemprov Jatim. Nominal bantuan berkisar Rp 100 juta sampai Rp 1,5 miliar. Khusus Ponpes DDI Labusadak, mendapatkan bantuan sebesar Rp 1,5 miliar.
