alexametrics
27.9 C
Madura
Thursday, July 7, 2022

Kejari Kumpulkan Keterangan Prona Aengpanas dan Prenduan

SUMENEP – Kejari Sumenep memeriksa beberapa warga Desa Aengpanas dan Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kamis (8/2). Pemeriksaan itu terkait dugaan pungutan liar (pungli) program proyek operasi nasional agraria (prona). Pemanggilan dilakukan sejak pukul 09.00.

Pemeriksaan kali pertama dilakukan terhadap warga Desa Aengpanas. Berselang sekitar satu jam, sejumlah warga Desa Prenduan datang. Dua warga Aengpanas masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Sementara warga dari Desa Prenduan ada empat orang.

Mereka rata-rata datang dengan mobil yang difasilitasi kepala desa masing-masing. Saksi dari Desa Prenduan diantar Sekdes Mahtum. Mantan Kades Prenduan itu terlihat mendaftarkan saksi di penjagaan kantor kejari.

Sejumlah warga masuk ke ruang pemeriksaan. Sebagian diperiksa di lantai dasar. Sebagian lagi diperiksa di lantai dua. Pemeriksaan berlangsung cukup lama. Dua warga Aengpanas baru keluar sekitar pukul 13.20. Sementara warga Prenduan keluar dari kantor kejari sekitar lima belas menit lebih awal.

Baca Juga :  Bupati Keluarkan Uang Pribadi untuk LO FKMA

Sebelumnya sejumlah perangkat desa diperiksa, termasuk Kades Aengpanas Imam. Di Desa Aengpanas warga yang mengukur tanah diminta bayar Rp 500 ribu per bidang. Sementara warga Desa Prenduan diminta uang Rp 650 ribu per bidang tanah.

Kajari Sumenep Bambang Panca Wahyudi Hariadi membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail karena belum mendapatkan laporan hasil pemeriksaan dari Kasipidsus. ”Apakah kasus ini sudah cukup bukti atau tidak,” ucapnya.

Pemeriksaan tersebut masih pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Status warga yang diperiksa masih calon saksi. Pihaknya mengaku akan menindaklanjuti ke penyidikan jika cukup bukti. Sebaliknya, jika tidak ada bukti, bisa saja dihentikan.

Pihaknya menjelaskan, ada toleransi dana prona untuk wilayah Jawa dan Bali. Pemohon sertifikat tanah harus menyediakan dana Rp 150 ribu untuk pembelian patok dan meterai. Jika ada pungutan yang tidak berdasar, dia menegaskan hal tersebut adalah pungli.

Baca Juga :  Rapid Test 975 Orang, 3 Reaktif

Aturan mengenai prona tidak berlaku surut. Jika pungutan terlebih dahulu baru dibuatkan perdes dinilai menyalahi aturan. Namun, pihaknya akan mempelajari lebih dalam tentang aturan perdes.

Kasi Intel Kejari Sumenep Rahadian Wisnu Whardana enggan memberikan keterangan. Dia hanya menyatakan bahwa keterangan Kajari sudah benar. ”Apa yang disampaikan Pak Kajari itu benar,” ucapnya.

Sejumlah warga Desa Prenduan yang lain mendatangi kantor kejari untuk mengadukan prona. Sebab, pelaksanaan program itu dianggap merugikan. Namun, setelah tahu bahwa program tersebut sedang ditangani Korps Adhyaksa, mereka segera pulang.

 

SUMENEP – Kejari Sumenep memeriksa beberapa warga Desa Aengpanas dan Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kamis (8/2). Pemeriksaan itu terkait dugaan pungutan liar (pungli) program proyek operasi nasional agraria (prona). Pemanggilan dilakukan sejak pukul 09.00.

Pemeriksaan kali pertama dilakukan terhadap warga Desa Aengpanas. Berselang sekitar satu jam, sejumlah warga Desa Prenduan datang. Dua warga Aengpanas masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Sementara warga dari Desa Prenduan ada empat orang.

Mereka rata-rata datang dengan mobil yang difasilitasi kepala desa masing-masing. Saksi dari Desa Prenduan diantar Sekdes Mahtum. Mantan Kades Prenduan itu terlihat mendaftarkan saksi di penjagaan kantor kejari.


Sejumlah warga masuk ke ruang pemeriksaan. Sebagian diperiksa di lantai dasar. Sebagian lagi diperiksa di lantai dua. Pemeriksaan berlangsung cukup lama. Dua warga Aengpanas baru keluar sekitar pukul 13.20. Sementara warga Prenduan keluar dari kantor kejari sekitar lima belas menit lebih awal.

Baca Juga :  Perkara Pemalsuan Dokumen Annuqayah Dinyatakan P21

Sebelumnya sejumlah perangkat desa diperiksa, termasuk Kades Aengpanas Imam. Di Desa Aengpanas warga yang mengukur tanah diminta bayar Rp 500 ribu per bidang. Sementara warga Desa Prenduan diminta uang Rp 650 ribu per bidang tanah.

Kajari Sumenep Bambang Panca Wahyudi Hariadi membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail karena belum mendapatkan laporan hasil pemeriksaan dari Kasipidsus. ”Apakah kasus ini sudah cukup bukti atau tidak,” ucapnya.

Pemeriksaan tersebut masih pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Status warga yang diperiksa masih calon saksi. Pihaknya mengaku akan menindaklanjuti ke penyidikan jika cukup bukti. Sebaliknya, jika tidak ada bukti, bisa saja dihentikan.

Pihaknya menjelaskan, ada toleransi dana prona untuk wilayah Jawa dan Bali. Pemohon sertifikat tanah harus menyediakan dana Rp 150 ribu untuk pembelian patok dan meterai. Jika ada pungutan yang tidak berdasar, dia menegaskan hal tersebut adalah pungli.

Baca Juga :  Simple Cafe Sediakan Menu Lengkap dan Harga Terjangkau

Aturan mengenai prona tidak berlaku surut. Jika pungutan terlebih dahulu baru dibuatkan perdes dinilai menyalahi aturan. Namun, pihaknya akan mempelajari lebih dalam tentang aturan perdes.

Kasi Intel Kejari Sumenep Rahadian Wisnu Whardana enggan memberikan keterangan. Dia hanya menyatakan bahwa keterangan Kajari sudah benar. ”Apa yang disampaikan Pak Kajari itu benar,” ucapnya.

Sejumlah warga Desa Prenduan yang lain mendatangi kantor kejari untuk mengadukan prona. Sebab, pelaksanaan program itu dianggap merugikan. Namun, setelah tahu bahwa program tersebut sedang ditangani Korps Adhyaksa, mereka segera pulang.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/