26.9 C
Madura
Saturday, January 28, 2023

Baru Kelar 584 Bidang Tanah

Penerbitan Sertifikat Tak Sesuai Target

SUMENEP  Tahun ini Pemkab Sumenep menargetkan 1.000 bidang tanah yang akan disertifikasi. Akan tetapi, hingga kini baru ada 584 bidang tanah yang sudah memiliki legalitas. Masih tersisa 416 bidang tanah.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep Tomi Jomaliawan mengatakan, untuk 2022 BPN sudah menyelesaikan sertifikasi tanah milik Pemkab Sumenep. Jumlahnya mencapai584 bidang tanah dari target yang lebih kurang 1.000 bidang tanah.

Ini merupakan kerja sama dengan Pemkab Sumenep. Beberapa sudah kami serahkan sertifikatnya,” kata Tomi kepada JPRM kemarin (7/12).

Menurut Tomi, aset Pemkab Sumenep yang dimohon pembuatan sertifikat itu beragam. Tidak terbatas pada tanahkosong, tetapi juga tanah yang di atasnya berdiri bangunan. Yang sudah ada gedungnya juga ada,” ujarnya.

Baca Juga :  Ruang Baca Perpusda Kurang Representatif

Pria kelahiran Cirebon itu menyampaikan, bertugas di Sumenep baru dua bulan. Namun, pihaknya rutin berkomunikasi dengan pemerintah. Terutama, mengenai penerbitan sertifikasi aset negara yang selama ini menjadi atensi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sebenarnya, meskipun tanpa imbauan memang sudah selayaknya disertfikasi agar status hukumnya kuat,” sarannya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (DPRKPP) Hery Kushendrawan membenarkan bahwa ada pengajuan sertifikasi aset milik pemkab berupa bidang tanah. Betul kalau pengajuannya. Itu kami yang ke BPN. Targetnya lebih kurang memang 1.000 bidang,” sebutnya.

Namun, Hery enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Alasannya, urusan aset pemkab yang bertanggung jawab secara detail itu melekat di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah (BPKPD).

Baca Juga :  Bupati Keluarkan Uang Pribadi untuk LO FKMA

Kalau perincian keseluruhan terkait aset daerah, itu bukan wewenang kami. Yang lebih tahu ada berapa bidang yang tersertifikasi, tanyakan saja ke BPKPD,katanya.

Kepala BPKPD Sumenep Rudi Yuyianto belum bisa dimintai keterangan. Yang bersangkutan kurang terbuka. Bahkan, beberapa kali dihubungi tetap tidak merespons. (di/daf)

SUMENEP  Tahun ini Pemkab Sumenep menargetkan 1.000 bidang tanah yang akan disertifikasi. Akan tetapi, hingga kini baru ada 584 bidang tanah yang sudah memiliki legalitas. Masih tersisa 416 bidang tanah.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep Tomi Jomaliawan mengatakan, untuk 2022 BPN sudah menyelesaikan sertifikasi tanah milik Pemkab Sumenep. Jumlahnya mencapai584 bidang tanah dari target yang lebih kurang 1.000 bidang tanah.

Ini merupakan kerja sama dengan Pemkab Sumenep. Beberapa sudah kami serahkan sertifikatnya,” kata Tomi kepada JPRM kemarin (7/12).


Menurut Tomi, aset Pemkab Sumenep yang dimohon pembuatan sertifikat itu beragam. Tidak terbatas pada tanahkosong, tetapi juga tanah yang di atasnya berdiri bangunan. Yang sudah ada gedungnya juga ada,” ujarnya.

Baca Juga :  Pelapor Berikan Kesaksian

Pria kelahiran Cirebon itu menyampaikan, bertugas di Sumenep baru dua bulan. Namun, pihaknya rutin berkomunikasi dengan pemerintah. Terutama, mengenai penerbitan sertifikasi aset negara yang selama ini menjadi atensi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sebenarnya, meskipun tanpa imbauan memang sudah selayaknya disertfikasi agar status hukumnya kuat,” sarannya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (DPRKPP) Hery Kushendrawan membenarkan bahwa ada pengajuan sertifikasi aset milik pemkab berupa bidang tanah. Betul kalau pengajuannya. Itu kami yang ke BPN. Targetnya lebih kurang memang 1.000 bidang,” sebutnya.

Namun, Hery enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Alasannya, urusan aset pemkab yang bertanggung jawab secara detail itu melekat di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah (BPKPD).

Baca Juga :  Legislatif Apresiasi Kepemimpinan A. Busyro Karim
- Advertisement -

Kalau perincian keseluruhan terkait aset daerah, itu bukan wewenang kami. Yang lebih tahu ada berapa bidang yang tersertifikasi, tanyakan saja ke BPKPD,katanya.

Kepala BPKPD Sumenep Rudi Yuyianto belum bisa dimintai keterangan. Yang bersangkutan kurang terbuka. Bahkan, beberapa kali dihubungi tetap tidak merespons. (di/daf)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/