alexametrics
24 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Penggunaan Sarka’ Rusak Ekosistem Laut

SUMENEP – Penggunaan alat tangkap ikan seperti pukat harimau dilarang pemerintah. Di Kecamatan Talango, Sumenep, sudah tidak ada menggunakan alat tangkap tersebut. Yang menjadi persoalan, alat tangkap ikan berupa sarkak juga dinilai merugikan karena dapat merusak ekosistem laut.

Alat tangkap sarkak beberapa bulan terakhir ini kerap digunakan. Penangakapan ikan dengan sarkak terjadi di perairan Kecamatan Talango, Pulau Poteran. Yang sering menangkap ikan dengan sarkak disebut-sebut nelayan dari luar Talango.

Hal itu membuat nelayan setempat geram. Nelayan di Pulau Poteran menuding ada pembiaran. Karena itu, puluhan nelayan mendatangi kantor DPRD Sumenep, Senin (7/5). Mereka menggunakan tujuh pikap dan dua mobil Innova.

Nelayan tiba di depan kantor wakil rakyat di Jalan Trunojoyo, Kota Sumenep, pukul 10.40. Tanpa diperintah, mereka berkumpul di depan kantor DPRD. Mereka membawa atribut dengan beberapa tulisan yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan sarkak merugikan nelayan Talango.

Baca Juga :  Ketua Yayasan Ponpes DDI Labusadak Tanggapi Santai

Nelayan membawa satu alat tangkap sarkak dan dipraktikkan di depan aparat kepolisian yang berjaga untuk keamanan. Sebagian di antara mereka menemui para wakil rakyat yang duduk di Komisi II DPRD Sumenep. Mereka menyampaikan masalah sarsak supaya ada dukungan dari wakil rakyat.

Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kelautan Talango Sunahmanto mengatakan, penggunaan sarkak tidak ramah lingkungan. Karena itu, pihaknya menginginkan ada penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran di kawasan perairan Talango. ”Jika terbukti melanggar, penegak hukum harus tegas memproses,” katanya.

Sunahmanto melanjutkan, penangkapan pengguna sarsak tidak akan berefek jera. Nelayan yang mokong akan terus menggunakan sarsak. Menurut dia, sebenarnya sudah empat tahun terakhir nelayan tidak menggunakan sarsak. ”Namun, beberapa bulan ini nelayan dari luar Talango berani menggunakan sarsak lagi. Sebab, menurut mereka, sarkak diperbolehkan,” ujarnya.

Baca Juga :  Pemkab Sumenep Siapkan Event Kontes Kucing Internasional

Kasatpolairud Sumenep AKP Ludwi Yarsa menyampaikan, pihaknya melakukan tindakan mengacu pada undang-undang. Jika ada nelayan dan terbukti melanggar, pihaknya akan menindaklanjuti. ”Kami tidak sendirian karena juga didampingi dinas perikanan,” ucapnya. ”Sementara ini, belum ada nelayan yang diamankan,” imbuhnya.

Apakah nelayan di Sumenep ada yang menggunakan alat yang dilarang? Perwira pertama berpangkat tiga balok emas itu menyatakan belum mengetahui secara pasti. ”Untuk sementara ini masih berkoordinasi bersama pihak terkait. Sarkak diperbolehkan, tapi ada zonanya,” tegas dia.

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengatakan, jika memang ada pelarangan, pihak terkait hendaknya menindaklanjuti. Dengan begitu, tidak ada lagi nelayan yang menangkap ikan menggunakan sarkak. ”Jika ada larangan, tidak boleh dibiarkan. Penegak hukum harus bertindak,” tegasnya. 

SUMENEP – Penggunaan alat tangkap ikan seperti pukat harimau dilarang pemerintah. Di Kecamatan Talango, Sumenep, sudah tidak ada menggunakan alat tangkap tersebut. Yang menjadi persoalan, alat tangkap ikan berupa sarkak juga dinilai merugikan karena dapat merusak ekosistem laut.

Alat tangkap sarkak beberapa bulan terakhir ini kerap digunakan. Penangakapan ikan dengan sarkak terjadi di perairan Kecamatan Talango, Pulau Poteran. Yang sering menangkap ikan dengan sarkak disebut-sebut nelayan dari luar Talango.

Hal itu membuat nelayan setempat geram. Nelayan di Pulau Poteran menuding ada pembiaran. Karena itu, puluhan nelayan mendatangi kantor DPRD Sumenep, Senin (7/5). Mereka menggunakan tujuh pikap dan dua mobil Innova.


Nelayan tiba di depan kantor wakil rakyat di Jalan Trunojoyo, Kota Sumenep, pukul 10.40. Tanpa diperintah, mereka berkumpul di depan kantor DPRD. Mereka membawa atribut dengan beberapa tulisan yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan sarkak merugikan nelayan Talango.

Baca Juga :  Sarankan Gunakan Alat Tangkap Ramah Lingkungan

Nelayan membawa satu alat tangkap sarkak dan dipraktikkan di depan aparat kepolisian yang berjaga untuk keamanan. Sebagian di antara mereka menemui para wakil rakyat yang duduk di Komisi II DPRD Sumenep. Mereka menyampaikan masalah sarsak supaya ada dukungan dari wakil rakyat.

Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kelautan Talango Sunahmanto mengatakan, penggunaan sarkak tidak ramah lingkungan. Karena itu, pihaknya menginginkan ada penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran di kawasan perairan Talango. ”Jika terbukti melanggar, penegak hukum harus tegas memproses,” katanya.

Sunahmanto melanjutkan, penangkapan pengguna sarsak tidak akan berefek jera. Nelayan yang mokong akan terus menggunakan sarsak. Menurut dia, sebenarnya sudah empat tahun terakhir nelayan tidak menggunakan sarsak. ”Namun, beberapa bulan ini nelayan dari luar Talango berani menggunakan sarsak lagi. Sebab, menurut mereka, sarkak diperbolehkan,” ujarnya.

Baca Juga :  Nyaris Ambruk, Jembatan Bahayakan Warga

Kasatpolairud Sumenep AKP Ludwi Yarsa menyampaikan, pihaknya melakukan tindakan mengacu pada undang-undang. Jika ada nelayan dan terbukti melanggar, pihaknya akan menindaklanjuti. ”Kami tidak sendirian karena juga didampingi dinas perikanan,” ucapnya. ”Sementara ini, belum ada nelayan yang diamankan,” imbuhnya.

Apakah nelayan di Sumenep ada yang menggunakan alat yang dilarang? Perwira pertama berpangkat tiga balok emas itu menyatakan belum mengetahui secara pasti. ”Untuk sementara ini masih berkoordinasi bersama pihak terkait. Sarkak diperbolehkan, tapi ada zonanya,” tegas dia.

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengatakan, jika memang ada pelarangan, pihak terkait hendaknya menindaklanjuti. Dengan begitu, tidak ada lagi nelayan yang menangkap ikan menggunakan sarkak. ”Jika ada larangan, tidak boleh dibiarkan. Penegak hukum harus bertindak,” tegasnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/