alexametrics
19.4 C
Madura
Thursday, August 18, 2022

Madrasah Negeri Minim, DPKS Minta Kemenag Tingkatkan Kualitas

SUMENEP – Jumlah madrasah negeri di Kabupaten Sumenep sangat sedikit. Dari  total 1.544 madrasah, hanya ada tujuh madrasah yang berstatus negeri. Ratusan madrasah itu tersebar di wilayah daratan dan kepulauan.

”Sampai saat ini kita masih memiliki tujuh madrasah negeri, sementara yang lainnya masih swasta,” ungkap Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kantor Kemenag Sumenep Moh. Tawil Rabu (7/2).

 Menurut Tawil, minimnya madrasah negeri disebabkan karena pengajuan perubahan status dari swasta menjadi negeri sangat sulit. Untuk mengubah stastus tersebut harus ada pengajuan dari pengeloa madrasah tersebut.

Status tanah, gedung, guru, dan siswa juga menjadi faktor utama. ”Kalau tanah dan gedungnya milik pemerintah, kemudian gurunya sudah negeri dan siswanya mencukupi, tentu tidak masalah,” jelasnya.

Baca Juga :  Gendong Anak Jerit Jerit, Ibu di Sampang Keluhkan Pelayanan Puskesmas

Selama ini, kata dia, masih sedikit pengelola madrasah swasta yang mengajukan untuk peralihan stastus menjadi negeri. Jika ada, lanjut dia, masih terbentur dengan peraturan dan persyaratan yang lain.

”Selama ini jarang yang mengajukan. Kemungkinan karena mereka sudah tahu persyaratannya, kemudian masih melengkapi sebelum mengajukan,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) Achmad Suhaidi tidak menampik hal tersebut. Jumlah madrasah di kabupaten ujung timur Madura sangat banyak. Hal itu harus menjadi perhatian Kemenag.

Ke depan Kemenag harus lebih selektif dalam menerbitkan izin pendirian madrasah. Kemenag harus mengedepankan kualitas dibandingkan kuantitas. Sebab, hal itu menyangkut masa depan anak didik.

Dosen di salah satu perguruan tinggi di Sumenep itu menilai, pengelolaan pendidikan di madrasah belum optimal. Banyak hal yang harus diperbaiki. Misalnya, kelengkapan fasilitas dan sarana penunjang pendikan.

Baca Juga :  Buku Fikih Berlogo Kemenag Bahas Negara Khilafah, Begini Respon Warga

Selain itu, kesejahteraan tenaga pendidik di madrasah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Banyak guru yang tidak dibayar dengan layak. ”Hal-hal semacam ini yang harus menjadi perhatian Kemenag,” tambahnya.

 

 

 

SUMENEP – Jumlah madrasah negeri di Kabupaten Sumenep sangat sedikit. Dari  total 1.544 madrasah, hanya ada tujuh madrasah yang berstatus negeri. Ratusan madrasah itu tersebar di wilayah daratan dan kepulauan.

”Sampai saat ini kita masih memiliki tujuh madrasah negeri, sementara yang lainnya masih swasta,” ungkap Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kantor Kemenag Sumenep Moh. Tawil Rabu (7/2).

 Menurut Tawil, minimnya madrasah negeri disebabkan karena pengajuan perubahan status dari swasta menjadi negeri sangat sulit. Untuk mengubah stastus tersebut harus ada pengajuan dari pengeloa madrasah tersebut.


Status tanah, gedung, guru, dan siswa juga menjadi faktor utama. ”Kalau tanah dan gedungnya milik pemerintah, kemudian gurunya sudah negeri dan siswanya mencukupi, tentu tidak masalah,” jelasnya.

Baca Juga :  Apen Sumenep, Jajanan Legendaris Lintas Generasi

Selama ini, kata dia, masih sedikit pengelola madrasah swasta yang mengajukan untuk peralihan stastus menjadi negeri. Jika ada, lanjut dia, masih terbentur dengan peraturan dan persyaratan yang lain.

”Selama ini jarang yang mengajukan. Kemungkinan karena mereka sudah tahu persyaratannya, kemudian masih melengkapi sebelum mengajukan,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) Achmad Suhaidi tidak menampik hal tersebut. Jumlah madrasah di kabupaten ujung timur Madura sangat banyak. Hal itu harus menjadi perhatian Kemenag.

- Advertisement -

Ke depan Kemenag harus lebih selektif dalam menerbitkan izin pendirian madrasah. Kemenag harus mengedepankan kualitas dibandingkan kuantitas. Sebab, hal itu menyangkut masa depan anak didik.

Dosen di salah satu perguruan tinggi di Sumenep itu menilai, pengelolaan pendidikan di madrasah belum optimal. Banyak hal yang harus diperbaiki. Misalnya, kelengkapan fasilitas dan sarana penunjang pendikan.

Baca Juga :  Kemenag Sumenep Peringati HGN 2020

Selain itu, kesejahteraan tenaga pendidik di madrasah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Banyak guru yang tidak dibayar dengan layak. ”Hal-hal semacam ini yang harus menjadi perhatian Kemenag,” tambahnya.

 

 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/