alexametrics
21 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

SMAN 1 Sumenep Tagih Sumbangan Wali Murid

SUMENEP – Sumbangan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah di SMAN 1 Sumenep berlanjut. Minggu (7/1) sekolah yang beralamat di Jalan Payudan Timur itu menagih kesanggupan wakil murid. Orang tua siswa diminta segera melunasi sesuai hasil rapat pada Selasa, 26 Juli 2017.

FR (inisial), wali siswa SMAN 1 Sumenep, mengaku resah. Dia mendapat surat pemberitahuan dari sekolah tempat anaknya menimba ilmu. Surat itu mengenai permintaan pembayaran uang pembangunan Rp 2 juta.

FR mengaku belum membayar uang pembangunan tersebut karena tidak memiliki uang sebesar itu. Dia khawatir, proses belajar anaknya di sekolah akan terganggu. ”Ini kan sebenarnya dicicil. Tapi, saya tidak ada uang. Makanya, saya tidak membayar sampai sekarang. Saya memang keberatan dengan pungutan ini,” ungkapnya.

Dalam surat pemberitahuan tersebut disebutkan batas waktu pembayaran berakhir pada April 2018. Pembayaran uang pembangunan Rp 2 juta dicicil sepuluh kali sejak Juli 2017. Namun, berdasar cacatan bendahara sekolah, masih banyak yang belum mengangsur secara efektif.

Baca Juga :  Tak Bayar Iuran, Oknum Guru SMAN 1 Sumenep Ancam Siswa

Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) Muhammad Suhaidi pun menyesalkan hal itu. Berdasar Permendikbud 75/2016, pihak sekolah boleh menggalang dana asal tidak memberatkan siswa atau wali murid. Tapi, tidak boleh mengikat. Jumlahnya tidak ditentukan sekolah dan waktu pembayarannya tidak dibatasi.

”Kalau mengikat dan bersifat wajib serta nominalnya ditentukan dan jumlahnya ditentukan, itu namanya pungutan dan di dunia pendidikan pungutan itu tidak diizinkan. Apa pun alasannya,” ungkapnya.

Suhaidi menyarankan pihak sekolah tidak terlalu memaksa orang tua. Sebab, bagi orang tua yang kurang mampu, angka Rp 2 juta besar. ”Jangan sampai pendidikan itu memberatkan masyarakat di tengah pemerintah yang sedang berusaha membuat kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat untuk mengenyam pendidikan,” tegasnya.

Jika ingin pihak sekolah mandiri membangun fasilitas sekolah, dia ingin sekolah tersebut menjadi contoh kemandirian bagi yang lain. Apalagi ada embel-embel sebagai sekolah favorit. ”Untuk selevel SMAN 1 Sumenep, jangan terlalu minta bantuan untuk orang tualah. Carilah terobosan lain. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan justru membuat siswa tidak nyaman,” ucapnya.

Baca Juga :  Bupati Teken Sanksi Kadis Selingkuh

Selain itu, Suhaidi ingin orang tua murid tidak selalu mengiyakan peraturan yang sekolah jika memberatkan. Bahkan bisa menolak kebijakan sekolah yang tidak sesuai dengan semangat pendidikan. ”Pendidikan kita itu bukan fisiknya. Yang paling penting adalah semangat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,” kata dia.

Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Subaidi mengatakan, pihak sekolah seharusnya menghentikan penarikan uang karena banyak tidak setuju. ”Kalau orang tua siswa tidak setuju ya harus menyampaikan aspirasinya agar bisa ditindaklanjuti,” kata dia.

Kepala SMAN 2 Sumenep Syamsul Arifin tidak menjelaskan mengenai hal itu. Beberapa kali dihubungi tidak menjawab. Pesan singkat yang dikirim juga tidak dibalas. 

SUMENEP – Sumbangan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah di SMAN 1 Sumenep berlanjut. Minggu (7/1) sekolah yang beralamat di Jalan Payudan Timur itu menagih kesanggupan wakil murid. Orang tua siswa diminta segera melunasi sesuai hasil rapat pada Selasa, 26 Juli 2017.

FR (inisial), wali siswa SMAN 1 Sumenep, mengaku resah. Dia mendapat surat pemberitahuan dari sekolah tempat anaknya menimba ilmu. Surat itu mengenai permintaan pembayaran uang pembangunan Rp 2 juta.

FR mengaku belum membayar uang pembangunan tersebut karena tidak memiliki uang sebesar itu. Dia khawatir, proses belajar anaknya di sekolah akan terganggu. ”Ini kan sebenarnya dicicil. Tapi, saya tidak ada uang. Makanya, saya tidak membayar sampai sekarang. Saya memang keberatan dengan pungutan ini,” ungkapnya.

Dalam surat pemberitahuan tersebut disebutkan batas waktu pembayaran berakhir pada April 2018. Pembayaran uang pembangunan Rp 2 juta dicicil sepuluh kali sejak Juli 2017. Namun, berdasar cacatan bendahara sekolah, masih banyak yang belum mengangsur secara efektif.

Baca Juga :  Insiden Nelayan Tangkap Nelayan, Begini Kata Dinas Perikanan Sumenep

Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) Muhammad Suhaidi pun menyesalkan hal itu. Berdasar Permendikbud 75/2016, pihak sekolah boleh menggalang dana asal tidak memberatkan siswa atau wali murid. Tapi, tidak boleh mengikat. Jumlahnya tidak ditentukan sekolah dan waktu pembayarannya tidak dibatasi.

”Kalau mengikat dan bersifat wajib serta nominalnya ditentukan dan jumlahnya ditentukan, itu namanya pungutan dan di dunia pendidikan pungutan itu tidak diizinkan. Apa pun alasannya,” ungkapnya.

Suhaidi menyarankan pihak sekolah tidak terlalu memaksa orang tua. Sebab, bagi orang tua yang kurang mampu, angka Rp 2 juta besar. ”Jangan sampai pendidikan itu memberatkan masyarakat di tengah pemerintah yang sedang berusaha membuat kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat untuk mengenyam pendidikan,” tegasnya.

Jika ingin pihak sekolah mandiri membangun fasilitas sekolah, dia ingin sekolah tersebut menjadi contoh kemandirian bagi yang lain. Apalagi ada embel-embel sebagai sekolah favorit. ”Untuk selevel SMAN 1 Sumenep, jangan terlalu minta bantuan untuk orang tualah. Carilah terobosan lain. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan justru membuat siswa tidak nyaman,” ucapnya.

Baca Juga :  Anggaran Tembus Rp 2 Miliar Lebih

Selain itu, Suhaidi ingin orang tua murid tidak selalu mengiyakan peraturan yang sekolah jika memberatkan. Bahkan bisa menolak kebijakan sekolah yang tidak sesuai dengan semangat pendidikan. ”Pendidikan kita itu bukan fisiknya. Yang paling penting adalah semangat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,” kata dia.

Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Subaidi mengatakan, pihak sekolah seharusnya menghentikan penarikan uang karena banyak tidak setuju. ”Kalau orang tua siswa tidak setuju ya harus menyampaikan aspirasinya agar bisa ditindaklanjuti,” kata dia.

Kepala SMAN 2 Sumenep Syamsul Arifin tidak menjelaskan mengenai hal itu. Beberapa kali dihubungi tidak menjawab. Pesan singkat yang dikirim juga tidak dibalas. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/