alexametrics
24.4 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Visit Sumenep 2018 Terancam tanpa Perda

SUMENEP – Awal tahun dimulainya Visit Sumenep 2018 terancam tanpa landasan peraturan daerah (perda). Sebab, Raperda Pariwisata masih dalam tahap penyesuaian di tingkat provinsi. Sementara selama akhir tahun ini pemerintah provinsi (pemprov) bakal disibukkan dengan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari kabupaten/kota.

Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis mengungkapkan, setidaknya 60 raperda non-APBD yang harus dibahas Pemprov Jatim. Pemprov akan mendahulukan pembahasan RAPBD dibanding raperda yang lain.

Jika dalam 15 hari pemprov tidak membahas RAPBD yang diajukan kabupaten/kota, pemprov dianggap telah menyetujui isi dari RAPBD tersebut. Itu berbeda dengan raperda biasa. ”Pemprov memang akhir tahun ini sedang subuk. Kalau menurut saya, pembahasan APBD akan diutamakan,” ungkapnya.

Faisal menjelaskan, waktu pembahasan Raperda Pariwisata lama karena ada agenda yang harus dilakukan oleh DPRD Sumenep. Terlebih, beberapa agenda penting seperti pembahasan RAPBD 2017 yang terlambat dan pembahasan RAPBD 2018. Hal itu memecah fokus legislatif untuk merampungkan raperda tersebut.

Baca Juga :  Raih Adipura, Pemkab Sumenep Beri Bonus Umrah Pasukan Kuning

”Ada skala prioritas karena Raperda Pariwisata ini tidak memiliki deadline kapan harus selesai. Tapi kalau APBD tidak bisa ditunda, sehingga teman-teman legislatif memang fokus kepada APBD terlebih dahulu,” jelasnya.

Lamanya waktu pembahasan Raperda Pariwisata juga diakibatkan oleh lemahnya koordinasi legislatif dengan pemerintah pusat. Sebab, kata Faisal, pembuatan Raperda Pariwisata  membutuhkan koordinasi intens antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

”Pembahasannya tidak lama. Hanya saja memang cukup sulit untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Karena kita juga harus berhati-hati. Kalau sampai raperda ini tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada, kan eman juga,” ungkapnya.

Dengan demikian, kemungkinan Raperda Pariwisata selesai digarap tahun ini sangat tipis. Sebab, setelah pembahasan di provinsi selesai, ada kemungkinan mengalami perubahan dan penyempurnaan. ”Kemudian diparipurnakan dan menjadi perda,” ucapnya.

Baca Juga :  IFI-Pemkab Sepakat Kolaborasi Pertunjukan Seni

”Akan kita upayakan secepatnya. Tapi, mohon maaf ketika sampai Desember tidak selesai sepenuhnya, itu bukan karena tidak mau diselesaikan,” tambahnya.

Sebelumnya, Kabid Pariwisata Disparbudpora Sumenep Ahmad Kholili menerangkan, Raperda Pariwisata akan menjadi dasar peraturan program Visit Sumenep 2018. Kholili memperkirakan perda tersebut akan selesai tahun ini. ”Paling lambat turun dari pemprov pada pertengahan Desember. Tahun ini selesai, dan awal 2018 sudah berlaku,” ujarnya. 

- Advertisement -

SUMENEP – Awal tahun dimulainya Visit Sumenep 2018 terancam tanpa landasan peraturan daerah (perda). Sebab, Raperda Pariwisata masih dalam tahap penyesuaian di tingkat provinsi. Sementara selama akhir tahun ini pemerintah provinsi (pemprov) bakal disibukkan dengan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dari kabupaten/kota.

Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis mengungkapkan, setidaknya 60 raperda non-APBD yang harus dibahas Pemprov Jatim. Pemprov akan mendahulukan pembahasan RAPBD dibanding raperda yang lain.

Jika dalam 15 hari pemprov tidak membahas RAPBD yang diajukan kabupaten/kota, pemprov dianggap telah menyetujui isi dari RAPBD tersebut. Itu berbeda dengan raperda biasa. ”Pemprov memang akhir tahun ini sedang subuk. Kalau menurut saya, pembahasan APBD akan diutamakan,” ungkapnya.


Faisal menjelaskan, waktu pembahasan Raperda Pariwisata lama karena ada agenda yang harus dilakukan oleh DPRD Sumenep. Terlebih, beberapa agenda penting seperti pembahasan RAPBD 2017 yang terlambat dan pembahasan RAPBD 2018. Hal itu memecah fokus legislatif untuk merampungkan raperda tersebut.

Baca Juga :  Seleksi Lelang Jabatan Sembilan Kepala OPD

”Ada skala prioritas karena Raperda Pariwisata ini tidak memiliki deadline kapan harus selesai. Tapi kalau APBD tidak bisa ditunda, sehingga teman-teman legislatif memang fokus kepada APBD terlebih dahulu,” jelasnya.

Lamanya waktu pembahasan Raperda Pariwisata juga diakibatkan oleh lemahnya koordinasi legislatif dengan pemerintah pusat. Sebab, kata Faisal, pembuatan Raperda Pariwisata  membutuhkan koordinasi intens antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

”Pembahasannya tidak lama. Hanya saja memang cukup sulit untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Karena kita juga harus berhati-hati. Kalau sampai raperda ini tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada, kan eman juga,” ungkapnya.

Dengan demikian, kemungkinan Raperda Pariwisata selesai digarap tahun ini sangat tipis. Sebab, setelah pembahasan di provinsi selesai, ada kemungkinan mengalami perubahan dan penyempurnaan. ”Kemudian diparipurnakan dan menjadi perda,” ucapnya.

Baca Juga :  Mutasi 255 PNS, Ini Yang Diharapkan Bupati Busyro Karim

”Akan kita upayakan secepatnya. Tapi, mohon maaf ketika sampai Desember tidak selesai sepenuhnya, itu bukan karena tidak mau diselesaikan,” tambahnya.

Sebelumnya, Kabid Pariwisata Disparbudpora Sumenep Ahmad Kholili menerangkan, Raperda Pariwisata akan menjadi dasar peraturan program Visit Sumenep 2018. Kholili memperkirakan perda tersebut akan selesai tahun ini. ”Paling lambat turun dari pemprov pada pertengahan Desember. Tahun ini selesai, dan awal 2018 sudah berlaku,” ujarnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/