alexametrics
25.1 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

Dasuki Mengaku Tidak Sengaja, Kades Nyambi Jadi Pendamping PKH

SUMENEP – Kepala Desa (Kades) Marengan Laok Dasuki Wahyudi yang merangkap jadi pendamping Program Keluaga Harapan (PHK) melakukan klarifikasi. Dia mengaku tidak sengaja merangkap dua pekerjaan.

Sejak 2014, dia dilantik menjadi Kades Marengan Laok, Kecamatan Kalianget. Sebelum menjadi Kades, Dasuki bergelut sebagai pendamping PKH mulai 2007. Dasuki mengaku, dulu tidak ada aturan yang melarang Kades merangkap menjadi pendamping PKH.

”Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Jaminan Sosial Nomor 249/LJS.JS/BLTB/07/2014 tentang Kriteria Rangkap Pekerjaan bagi Pegawai Kontrak Pelaksana PKH, saya tetap melaksanakan tugas usai berkoordinasi dengan sejumlah pihak setelah dilantik sebagai Kades,” jelasnya.

Kata dia, ada aturan baru yang dikeluarkan Kementerian Sosial yaitu Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 456/SK/LJS.JSK/ TU/ 10/ 2017 tentang Tata Tertib dan Disiplin Kerja Pegawai Non-PNS Pelaksana Program Keluarga Harapan. Dengan aturan baru itu, Kades tidak bisa merangkap menjadi pendamping PKH.

Baca Juga :  Seratus┬áDesa Masih Berstatus Daerah Tertinggal

”Setelah ada aturan baru itu, saya mengundurkan diri sebagai pendamping PKH. Tanggal 6 November 2017 lalu saya menandatangani surat pengunduran diri,” ucapnya.

Kepala Dinas Sosial Sumenep Aminullah membenarkan Kades Marengan Laok sudah mengundurkan diri dari pendamping PKH. ”Kami kirim surat pengunduran diri ke Kemensos. Selanjutnya, kami pasrahkan ke Kemensos yang mengangkat dan melantik Dasuki Wahyudi menjadi pendamping PKH,” katanya.

SUMENEP – Kepala Desa (Kades) Marengan Laok Dasuki Wahyudi yang merangkap jadi pendamping Program Keluaga Harapan (PHK) melakukan klarifikasi. Dia mengaku tidak sengaja merangkap dua pekerjaan.

Sejak 2014, dia dilantik menjadi Kades Marengan Laok, Kecamatan Kalianget. Sebelum menjadi Kades, Dasuki bergelut sebagai pendamping PKH mulai 2007. Dasuki mengaku, dulu tidak ada aturan yang melarang Kades merangkap menjadi pendamping PKH.

”Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Jaminan Sosial Nomor 249/LJS.JS/BLTB/07/2014 tentang Kriteria Rangkap Pekerjaan bagi Pegawai Kontrak Pelaksana PKH, saya tetap melaksanakan tugas usai berkoordinasi dengan sejumlah pihak setelah dilantik sebagai Kades,” jelasnya.


Kata dia, ada aturan baru yang dikeluarkan Kementerian Sosial yaitu Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 456/SK/LJS.JSK/ TU/ 10/ 2017 tentang Tata Tertib dan Disiplin Kerja Pegawai Non-PNS Pelaksana Program Keluarga Harapan. Dengan aturan baru itu, Kades tidak bisa merangkap menjadi pendamping PKH.

Baca Juga :  Dinilai Tak Serius, Ancam Laporkan Penyidik ke Propam Polda Jatim

”Setelah ada aturan baru itu, saya mengundurkan diri sebagai pendamping PKH. Tanggal 6 November 2017 lalu saya menandatangani surat pengunduran diri,” ucapnya.

Kepala Dinas Sosial Sumenep Aminullah membenarkan Kades Marengan Laok sudah mengundurkan diri dari pendamping PKH. ”Kami kirim surat pengunduran diri ke Kemensos. Selanjutnya, kami pasrahkan ke Kemensos yang mengangkat dan melantik Dasuki Wahyudi menjadi pendamping PKH,” katanya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/