alexametrics
21 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

466 Cakades Berebut Minta Coblos

SUMENEP – Nasib 466 calon kepala desa (cakades) ditentukan hari ini (7/11). Masyarakat Sumenep di 174 desa memilih pemimpin masing-masing. Ratusan desa itu tersebar di 18 kecamatan daratan plus Talango.

Dari total 226 desa yang melaksanakan pesta demokrasi di Kota Keris, 174 desa di antaranya berada di wilayah daratan. Sementara 52 desa lainnya tersebar di wilayah kepulauan yang dijadwalkan akan melaksanakan pilkades pada 14 November mendatang.

Jauh-jauh hari pemerintah dan unsur aparat keamanan telah melakukan pemetaan daerah rawan pada pilkades serentak tahun ini. Termasuk pembagian tugas personel gabungan TNI-Polri, satpol PP, dan linmas di desa-desa yang masuk dalam kategori sangat rawan, rawan, dan kurang rawan.

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep menyebutkan wilayah daratan tahun ini, pilkades diikuti 430 calon kepala desa (cakades) yang dilaksanakan di 170 desa di 18 kecamatan. Sedangkan 16 cakades di 4 desa di Kecamatan Talango juga melaksanakan pemungutan suara bersamaan dengan wilayah daratan. Meski masuk wilayah kepulauan, jadwal pelaksanaan pilkades serentak di kecamatan tersebut disamakan karena lebih dekat dengan wilayah daratan.

Kepala DPMD Sumenep Moh. Ramli menyampaikan, untuk wilayah rentan konflik dipetakan menjadi wilayah sangat rawan. Tersebar di wilayah daratan dan kepulauan. Petugas keamanan bisa ditambah sesuai kebutuhan pengamanan di setiap desa. Jadi, dalam satu desa bisa ditugaskan lebih dari 50 petugas gabungan.

Baca Juga :  Sumbang PAD Parkir Rp 2,5 Miliar

”Kalau sekiranya butuh banyak petugas keamanan, bisa ditambah nanti. Jadi menyesuaikan. Untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan pilkades,” ungkapnya kemarin (6/11).

Di sisi lain, pelaksanaan pilkades di beberapa desa masih terjadi polemik. Beberapa pihak dari delapan desa melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Beberapa desa sudah terbit perintah dari PTUN agar menunda pelaksanaan pilkades kepada panitia pemilihan kepala desa (P2KD).

Meski sudah ada perintah, pelaksanaan pemungutan suara tetap dilaksanakan. Sebab, surat tersebut ditujukan kepada P2KD yang tidak memiliki wewenang menunda jadwal pelaksanaan pilkades serentak. Penentuan jadwal pelaksanaan merupakan kewenangan bupati.

”Pada dasarnya fungsi panitia tidak ada sangkut pautnya dengan penentuan jadwal. Jadi panitia tidak punya kewenangan menunda. Bupati sendiri belum ada perintah dari pengadilan untuk menunda,” terang mantan kepala dinas sosial (dinsos) itu.

Dia mengakui, P2KD dari delapan desa tersebut sempat melakukan konsultasi ke Pemkab Sumenep. Atas dasar tidak memiliki kewenangan menunda pelaksanaan pilkades, P2KD diminta untuk melanjutkan tahap pemungutan suara.

Baca Juga :  Gelar Pilkades Serentak, DPMD Sumenep Anggarkan Rp 20 Miliar

Ramli memaparkan, delapan desa yang melakukan gugatan ke PTUN tiga di antaranya dari kepulauan dan lima dari wilayah daratan. Untuk wilayah kepulauan, pihak yang melakukan gugatan yakni dari Desa/Kecamatan Gayam dan Desa Gendang Barat, Kecamatan Gayam. Kemudian Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken.

Sementara untuk daratan, dari Desa Bulaan dan Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih. Selain itu, dari Desa Cangkreng dan Meddelan, Kecamatan Lenteng, serta dari Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget. Mayoritas gugatan yang dilayangkan terkait masa penyaringan calon kepala desa (cakades).

”Mengenai dokumen persyaratan calon, dalam hal ini ijazah, sampai saat ini sebatas pemanggilan pihak saja. Jadi belum ada putusan dari PTUN. Sidang saja belum,” tuturnya.

Untuk kelancaran pilkades, dia kembali mengajak seluruh elemen untuk bersama menciptakan pesta demokrasi yang aman dan damai. Terlebih seluruh cakades sudah ikut bersama dalam deklarasi damai. Termasuk pernyataan siap menang siap kalah. Untuk itu, pihaknya berharap, apa pun hasil dari pemilihan, semua pihak bisa menerima dengan lapang dada.

”Semua pihak. Mulai calon, pendukung, dan masyarakat harus sama-sama menjaga kondusivitas di daerahnya masing-masing. Karena ini pesta kita bersama,” tukasnya.

SUMENEP – Nasib 466 calon kepala desa (cakades) ditentukan hari ini (7/11). Masyarakat Sumenep di 174 desa memilih pemimpin masing-masing. Ratusan desa itu tersebar di 18 kecamatan daratan plus Talango.

Dari total 226 desa yang melaksanakan pesta demokrasi di Kota Keris, 174 desa di antaranya berada di wilayah daratan. Sementara 52 desa lainnya tersebar di wilayah kepulauan yang dijadwalkan akan melaksanakan pilkades pada 14 November mendatang.

Jauh-jauh hari pemerintah dan unsur aparat keamanan telah melakukan pemetaan daerah rawan pada pilkades serentak tahun ini. Termasuk pembagian tugas personel gabungan TNI-Polri, satpol PP, dan linmas di desa-desa yang masuk dalam kategori sangat rawan, rawan, dan kurang rawan.


Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep menyebutkan wilayah daratan tahun ini, pilkades diikuti 430 calon kepala desa (cakades) yang dilaksanakan di 170 desa di 18 kecamatan. Sedangkan 16 cakades di 4 desa di Kecamatan Talango juga melaksanakan pemungutan suara bersamaan dengan wilayah daratan. Meski masuk wilayah kepulauan, jadwal pelaksanaan pilkades serentak di kecamatan tersebut disamakan karena lebih dekat dengan wilayah daratan.

Kepala DPMD Sumenep Moh. Ramli menyampaikan, untuk wilayah rentan konflik dipetakan menjadi wilayah sangat rawan. Tersebar di wilayah daratan dan kepulauan. Petugas keamanan bisa ditambah sesuai kebutuhan pengamanan di setiap desa. Jadi, dalam satu desa bisa ditugaskan lebih dari 50 petugas gabungan.

Baca Juga :  Gelar Pilkades Serentak, DPMD Sumenep Anggarkan Rp 20 Miliar

”Kalau sekiranya butuh banyak petugas keamanan, bisa ditambah nanti. Jadi menyesuaikan. Untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan pilkades,” ungkapnya kemarin (6/11).

Di sisi lain, pelaksanaan pilkades di beberapa desa masih terjadi polemik. Beberapa pihak dari delapan desa melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Beberapa desa sudah terbit perintah dari PTUN agar menunda pelaksanaan pilkades kepada panitia pemilihan kepala desa (P2KD).

Meski sudah ada perintah, pelaksanaan pemungutan suara tetap dilaksanakan. Sebab, surat tersebut ditujukan kepada P2KD yang tidak memiliki wewenang menunda jadwal pelaksanaan pilkades serentak. Penentuan jadwal pelaksanaan merupakan kewenangan bupati.

”Pada dasarnya fungsi panitia tidak ada sangkut pautnya dengan penentuan jadwal. Jadi panitia tidak punya kewenangan menunda. Bupati sendiri belum ada perintah dari pengadilan untuk menunda,” terang mantan kepala dinas sosial (dinsos) itu.

Dia mengakui, P2KD dari delapan desa tersebut sempat melakukan konsultasi ke Pemkab Sumenep. Atas dasar tidak memiliki kewenangan menunda pelaksanaan pilkades, P2KD diminta untuk melanjutkan tahap pemungutan suara.

Baca Juga :  Jokowi-Ma’ruf Nol di Tiga TPS

Ramli memaparkan, delapan desa yang melakukan gugatan ke PTUN tiga di antaranya dari kepulauan dan lima dari wilayah daratan. Untuk wilayah kepulauan, pihak yang melakukan gugatan yakni dari Desa/Kecamatan Gayam dan Desa Gendang Barat, Kecamatan Gayam. Kemudian Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken.

Sementara untuk daratan, dari Desa Bulaan dan Juruan Laok, Kecamatan Batu Putih. Selain itu, dari Desa Cangkreng dan Meddelan, Kecamatan Lenteng, serta dari Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget. Mayoritas gugatan yang dilayangkan terkait masa penyaringan calon kepala desa (cakades).

”Mengenai dokumen persyaratan calon, dalam hal ini ijazah, sampai saat ini sebatas pemanggilan pihak saja. Jadi belum ada putusan dari PTUN. Sidang saja belum,” tuturnya.

Untuk kelancaran pilkades, dia kembali mengajak seluruh elemen untuk bersama menciptakan pesta demokrasi yang aman dan damai. Terlebih seluruh cakades sudah ikut bersama dalam deklarasi damai. Termasuk pernyataan siap menang siap kalah. Untuk itu, pihaknya berharap, apa pun hasil dari pemilihan, semua pihak bisa menerima dengan lapang dada.

”Semua pihak. Mulai calon, pendukung, dan masyarakat harus sama-sama menjaga kondusivitas di daerahnya masing-masing. Karena ini pesta kita bersama,” tukasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/