alexametrics
20.7 C
Madura
Tuesday, July 5, 2022

Kontribusi PT WUS kepada Pemkab Sumenep

PT Wira Usaha Sumekar (WUS) merupakan salah satu perusahaan milik Pemkab Sumenep. Badan usaha milik daerah (BUMD) ini bergerak di beberapa bidang usaha. Bagaimana sumbangsih perusahaan saat ini?

 DALAM dua tahun terakhir, PT WUS menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) cukup signifikan. Pada 2017, perusahaan tersebut menyumbangkan PAD Rp 7,2 miliar. Angka tersebut merupakan yang terbesar selama BUMD itu berdiri pada 2004.

Sepintas angka Rp 7,2 miliar terlihat besar. Akan tetapi, angka tersebut menjadi kecil manakala melihat penghasilan perusahaan yang berkantor di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kota Sumenep, itu. Rata-rata per tahun PT WUS menghasilkan keuntungan sekitar Rp 19 miliar.

Penghasilan Rp 19 miliar tersebut kumulatif dari seluruh unit usaha PT WUS. Namun, angka tertingginya tetap berada di pengelolaan dana participating interest (PI) migas PT Santos. Sesuai regulasi, pemerintah daerah diberi hak 10 persen PI oleh PT Santos.

Secara de jure, PT WUS sendiri berdiri pada 2004. Namun secara de facto, perusahaan ini baru melaksanakan usaha pada 2005. Usaha pertama yang dijalankan yakni pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Saat itulah penyertaan modal dari pemerintah daerah dimulai. Pembangunan SPBU di Jalan Arya Wiraraja itu menelan biaya Rp 4,1 miliar. Usaha ini mengalami kembang kempis. Bahkan, berkali-kali mengalami kerugian alias tidak memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah.

Pemkab Sumenep kembali memberikan penyertaan modal pada 2013. Saat itu ada dua modal yang disertakan. Yakni Rp 2,1 miliar sebagai bagian dari pembayaran utang dividen PT WUS terhadap pemkab. Tetapi, penyertaan modal ini hanya berupa angka karena uangnya harus kembali lagi ke kas daerah sebagai pembayaran utang dividen.

Baca Juga :  Perihal Kasus BLT DD Gunung Rancak, Satu Bank Penyalur Diperiksa

Pada tahun yang sama pemkab juga menyertakan modal Rp 1,1 miliar. Dana inilah yang baru bisa dipakai PT WUS. ”Intinya kita hanya menerima uang Rp 1,1 miliar,” jelas Kepala Divisi Administrasi PT WUS Heru Priyanto kemarin (6/2).

Pada awal berdiri, PT WUS tidak mengelola dana migas. Pengelolaan dana migas baru dilakukan sejak 2010. Namun, PT WUS tidak bisa mengelola PI migas sendirian. Berdasarkan keputusan gubernur Jawa Timur, pengelolaan dana PI Santos dibagi dua. Yakni, pemerintah Sumenep yang diwakili PT WUS dan Pemprov Jatim diwakili PT Petrogas Wira Jatim (PWJ).

Namun, pemerintah daerah tidak memiliki dana untuk mengakuisisi kepemilikan saham 10 persen di PT Santos. Maka dari itu, dilibatkanlah pihak swasta yakni PT Barito Pacific, Tbk. PT WUS, PWJ, dan PT Barito Pacific kemudian membuat konsorsium bernama Petrogas Pantai Madura (PPM).

Heru tidak menyebutkan nilai 10 persen PI yang harus diakuisisi PPM dari PT Santos. Dia hanya menyebut bahwa dananya cukup besar. Akan tetapi, pembelian modal ini sepenuhnya dilunasi PT Barito Pacific, Tbk.

RadarMadura.id kemudian menelusuri jejak digital di media massa. Dalam laman Bappeda Jawa Timur disebutkan bahwa PPM harus menyetor PI kepada Santos senilai 33 juta dolar AS. Jika 1 dolar AS setara Rp 14 ribu, total yang harus disetorkan Rp 462 miliar.

Baca Juga :  Pelatihan Jurnalistik Jadi Tambahan Wawasan    

Karena sejak awal pembayaran saham ditalangi perusahaan swasta, tak heran bila jatah penghasilan untuk pemerintah daerah kecil. Pembagian PI yang awalnya diproyeksikan untuk pembangunan daerah, justru dikuasai oleh swasta.

Bahkan, tahun-tahun awal pengelolaan PI migas, pemerintah daerah hanya mendapat 10 persen dari keuntungan yang diterima. Sementara 90 persennya harus disetorkan ke PT Barito Pacific, Tbk, sebagai pembayaran utang. Utang tersebut menurut Heru baru lunas pada 2015.

Tak heran bila mulai 2016 PAD dari PT WUS mulai meningkat. Saat itu PT WUS menyumbang PAD Rp 3,3 miliar. Kemudian, PAD tahun berikutnya naik menjadi Rp 7,2 miliar.

Meningkatnya PAD dari PT WUS ini mendapat apresiasi Ketua Komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam. Menurut dia, harus ada apresiasi besar terhadap perusahaan tersebut. Dia menilai manajemen hari ini jauh lebih bagus dari manajemen sebelumnya.

”Itu bukti bahwa hari ini lebih bagus manajemennya,” jelasnya. ”Tapi bukan berarti yang sebelumnya tidak bagus ya,” tambahnya.

Tapi, dia juga mengaku heran mengapa tiba-tiba PAD yang disetorkan cukup tinggi. Terlebih, peningkatan PAD ini justru terjadi setelah dua jajaran direksi PT WUS harus meringkuk di penjara karena kasus korupsi dana PI.

PT Wira Usaha Sumekar (WUS) merupakan salah satu perusahaan milik Pemkab Sumenep. Badan usaha milik daerah (BUMD) ini bergerak di beberapa bidang usaha. Bagaimana sumbangsih perusahaan saat ini?

 DALAM dua tahun terakhir, PT WUS menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) cukup signifikan. Pada 2017, perusahaan tersebut menyumbangkan PAD Rp 7,2 miliar. Angka tersebut merupakan yang terbesar selama BUMD itu berdiri pada 2004.

Sepintas angka Rp 7,2 miliar terlihat besar. Akan tetapi, angka tersebut menjadi kecil manakala melihat penghasilan perusahaan yang berkantor di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kota Sumenep, itu. Rata-rata per tahun PT WUS menghasilkan keuntungan sekitar Rp 19 miliar.


Penghasilan Rp 19 miliar tersebut kumulatif dari seluruh unit usaha PT WUS. Namun, angka tertingginya tetap berada di pengelolaan dana participating interest (PI) migas PT Santos. Sesuai regulasi, pemerintah daerah diberi hak 10 persen PI oleh PT Santos.

Secara de jure, PT WUS sendiri berdiri pada 2004. Namun secara de facto, perusahaan ini baru melaksanakan usaha pada 2005. Usaha pertama yang dijalankan yakni pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Saat itulah penyertaan modal dari pemerintah daerah dimulai. Pembangunan SPBU di Jalan Arya Wiraraja itu menelan biaya Rp 4,1 miliar. Usaha ini mengalami kembang kempis. Bahkan, berkali-kali mengalami kerugian alias tidak memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah.

Pemkab Sumenep kembali memberikan penyertaan modal pada 2013. Saat itu ada dua modal yang disertakan. Yakni Rp 2,1 miliar sebagai bagian dari pembayaran utang dividen PT WUS terhadap pemkab. Tetapi, penyertaan modal ini hanya berupa angka karena uangnya harus kembali lagi ke kas daerah sebagai pembayaran utang dividen.

Baca Juga :  Dua Menteri Perempuan Dampingi Presiden ke Sumenep

Pada tahun yang sama pemkab juga menyertakan modal Rp 1,1 miliar. Dana inilah yang baru bisa dipakai PT WUS. ”Intinya kita hanya menerima uang Rp 1,1 miliar,” jelas Kepala Divisi Administrasi PT WUS Heru Priyanto kemarin (6/2).

Pada awal berdiri, PT WUS tidak mengelola dana migas. Pengelolaan dana migas baru dilakukan sejak 2010. Namun, PT WUS tidak bisa mengelola PI migas sendirian. Berdasarkan keputusan gubernur Jawa Timur, pengelolaan dana PI Santos dibagi dua. Yakni, pemerintah Sumenep yang diwakili PT WUS dan Pemprov Jatim diwakili PT Petrogas Wira Jatim (PWJ).

Namun, pemerintah daerah tidak memiliki dana untuk mengakuisisi kepemilikan saham 10 persen di PT Santos. Maka dari itu, dilibatkanlah pihak swasta yakni PT Barito Pacific, Tbk. PT WUS, PWJ, dan PT Barito Pacific kemudian membuat konsorsium bernama Petrogas Pantai Madura (PPM).

Heru tidak menyebutkan nilai 10 persen PI yang harus diakuisisi PPM dari PT Santos. Dia hanya menyebut bahwa dananya cukup besar. Akan tetapi, pembelian modal ini sepenuhnya dilunasi PT Barito Pacific, Tbk.

RadarMadura.id kemudian menelusuri jejak digital di media massa. Dalam laman Bappeda Jawa Timur disebutkan bahwa PPM harus menyetor PI kepada Santos senilai 33 juta dolar AS. Jika 1 dolar AS setara Rp 14 ribu, total yang harus disetorkan Rp 462 miliar.

Baca Juga :  Perihal Kasus BLT DD Gunung Rancak, Satu Bank Penyalur Diperiksa

Karena sejak awal pembayaran saham ditalangi perusahaan swasta, tak heran bila jatah penghasilan untuk pemerintah daerah kecil. Pembagian PI yang awalnya diproyeksikan untuk pembangunan daerah, justru dikuasai oleh swasta.

Bahkan, tahun-tahun awal pengelolaan PI migas, pemerintah daerah hanya mendapat 10 persen dari keuntungan yang diterima. Sementara 90 persennya harus disetorkan ke PT Barito Pacific, Tbk, sebagai pembayaran utang. Utang tersebut menurut Heru baru lunas pada 2015.

Tak heran bila mulai 2016 PAD dari PT WUS mulai meningkat. Saat itu PT WUS menyumbang PAD Rp 3,3 miliar. Kemudian, PAD tahun berikutnya naik menjadi Rp 7,2 miliar.

Meningkatnya PAD dari PT WUS ini mendapat apresiasi Ketua Komisi II DPRD Sumenep Nurus Salam. Menurut dia, harus ada apresiasi besar terhadap perusahaan tersebut. Dia menilai manajemen hari ini jauh lebih bagus dari manajemen sebelumnya.

”Itu bukti bahwa hari ini lebih bagus manajemennya,” jelasnya. ”Tapi bukan berarti yang sebelumnya tidak bagus ya,” tambahnya.

Tapi, dia juga mengaku heran mengapa tiba-tiba PAD yang disetorkan cukup tinggi. Terlebih, peningkatan PAD ini justru terjadi setelah dua jajaran direksi PT WUS harus meringkuk di penjara karena kasus korupsi dana PI.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/