alexametrics
20.9 C
Madura
Sunday, June 26, 2022

Ajukan Kenaikan Rp 153 Ribu

SUMENEP – Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2020 di Kota Keris belum ditetapkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengajukan kenaikan 8,51 persen atau Rp 153.354.

UMK Sumenep tahun ini Rp 1.801.406. Tahun depan diharapkan naik jadi Rp 1.954.760 atau bahkan lebih tinggi. Besaran upah itu masih menunggu ketetapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (Jamsos) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumenep Ach. Kamarul Alam mengutarakan, pihaknya sudah mengusulkan UMK yang akan diberlakukan tahun depan. Usulan kenaikan itu dirumuskan bersama dewan pengupahan kabupaten.

”Setelah saya mendapatkan pengarahan tentang usulan UMK dari provinsi langsung kami rapat bersama dengan dewan pengupahan untuk menentukan besarannya,” terangnya kemarin (5/11).

Baca Juga :  Apresiasi, DPRD Sumenep Minta Pertahankan Opini WTP

”Pertimbangannya, laju inflasi dan perkenomian sesuai hasil dari BPS (badan pusat statistik),” sambungnya.

Namun, semua keputusan, lanjut Alam, ada di tangan gubernur Jatim. Usulan itu bisa disetujui atau justru ditambah. ”Seperti tahun 2019 kita mengusulkan Rp 1,7 juta, tetapi ditetapkan Rp 1.801.406 karena ada ketimpangan dengan daerah lain,” ungkapnya.

Rekomendasi dari bupati tersebut sudah harus sampai di meja gubenur Jumat (8/11). Sementara penetapan UMK se-Jatim dilakukan Kamis (21/8). ”Setelah ada penetapan akan kami sosialisasikan UMK yang baru kepada semua perusahaan di Kabupaten Sumenep,” jelasnya.

Seusai penetapan teresebut, semua perusahaan wajib memberikan upah kepada karyawan sebagaimana ditetapkan gubernur. Bagi yang tidak mampu harus menyampaikan keberatannya kepada Pemprov Jatim.

Baca Juga :  Pingsan, Hingga Anak Nyaris Tertinggal, Keberangkatan Kapal Dramatis

”Nanti akan dilakukan audit oleh auditor provinsi, apakah benar memang tidak mampu,” jelasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Rozah Ardhi Kautzar menyatakan, usulan kenaikan UMK yang dirumuskan disnaker tersebut masih sangat kecil. Meski begitu, pihaknya menghormati usulan yang telah dirumuskan dengan dewan pengupahan itu.

”Kami meminta inflasi dan pertumbuhan prekonomian ini dijadikan perhatian pemerintah. Sebab, ini selalu menjadi acuan usulan UMK,” pintanya. (jup)

 

SUMENEP – Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2020 di Kota Keris belum ditetapkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengajukan kenaikan 8,51 persen atau Rp 153.354.

UMK Sumenep tahun ini Rp 1.801.406. Tahun depan diharapkan naik jadi Rp 1.954.760 atau bahkan lebih tinggi. Besaran upah itu masih menunggu ketetapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (Jamsos) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumenep Ach. Kamarul Alam mengutarakan, pihaknya sudah mengusulkan UMK yang akan diberlakukan tahun depan. Usulan kenaikan itu dirumuskan bersama dewan pengupahan kabupaten.


”Setelah saya mendapatkan pengarahan tentang usulan UMK dari provinsi langsung kami rapat bersama dengan dewan pengupahan untuk menentukan besarannya,” terangnya kemarin (5/11).

Baca Juga :  Raih Penghargaan Bintang Dua dari Kemendagri

”Pertimbangannya, laju inflasi dan perkenomian sesuai hasil dari BPS (badan pusat statistik),” sambungnya.

Namun, semua keputusan, lanjut Alam, ada di tangan gubernur Jatim. Usulan itu bisa disetujui atau justru ditambah. ”Seperti tahun 2019 kita mengusulkan Rp 1,7 juta, tetapi ditetapkan Rp 1.801.406 karena ada ketimpangan dengan daerah lain,” ungkapnya.

Rekomendasi dari bupati tersebut sudah harus sampai di meja gubenur Jumat (8/11). Sementara penetapan UMK se-Jatim dilakukan Kamis (21/8). ”Setelah ada penetapan akan kami sosialisasikan UMK yang baru kepada semua perusahaan di Kabupaten Sumenep,” jelasnya.

Seusai penetapan teresebut, semua perusahaan wajib memberikan upah kepada karyawan sebagaimana ditetapkan gubernur. Bagi yang tidak mampu harus menyampaikan keberatannya kepada Pemprov Jatim.

Baca Juga :  Pingsan, Hingga Anak Nyaris Tertinggal, Keberangkatan Kapal Dramatis

”Nanti akan dilakukan audit oleh auditor provinsi, apakah benar memang tidak mampu,” jelasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Rozah Ardhi Kautzar menyatakan, usulan kenaikan UMK yang dirumuskan disnaker tersebut masih sangat kecil. Meski begitu, pihaknya menghormati usulan yang telah dirumuskan dengan dewan pengupahan itu.

”Kami meminta inflasi dan pertumbuhan prekonomian ini dijadikan perhatian pemerintah. Sebab, ini selalu menjadi acuan usulan UMK,” pintanya. (jup)

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/