alexametrics
21 C
Madura
Saturday, August 20, 2022

Perubahan Tipidum ke Tipikor Pemalsuan Izin Operasional

Annuqayah Tolak Petunjuk Jaksa

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Sorotan pada Kejaksan Negeri (Kejari) Sumenep bukan hanya dugaan ”jaksa minta uang”. Penanganan perkara pemalsuan izin operasional Pondok Pesantren (PP) Annuqayah Daerah Lubangsa juga dipersoalkan.

Kasus pemalsuan izin operasional PP Annuqayah Daerah Lubangsa ini bergulir sejak Rabu, 17 Maret 2021. Namun, hingga saat ini tak kunjung selesai. Padahal, kasus ini sudah berlangsung setahun lebih.

Dugaan pemalsuan izin operasional ini dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa. Pelaku memalsukan nama pesantren di Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep, itu menjadi ”PP Annuqayah Lubsa”. Tujuannya, adalah untuk mencairkan bantuan operasional pendidikan (BOP) dari Kemenag RI di BNI Unit Pragaan, Kecamatan Pragaan, sebesar Rp 50 juta.

Kasihumas Polres Sumenep AKP Widiarti mengatakan, proses penyidikan oleh Satreskrim menetapkan empat tersangka. Yakni, Jamaluddin dan Amir Hamzah asal Pamekasan; Ach. Faidi dan Haitum (tidak disebutkan alamat asalnya).

Baca Juga :  Pengalaman Nyantri

”Itu sudah disampaikan kepada pelapor. Namun untuk identitas tersangka saya lupa, dokumennya ada di kantor semua. Saya masih di luar,” terang Widi saat dikonfirmasi kemarin (5/6).

Dalam perkara ini Polres Sumenep sudah mengirimkan berkas perkara ke Kejari Sumenep. Namun, berkas tersebut dikembalikan dengan alasan kasus tersebut tidak masuk pada tindak pidana umum (pidum), melainkan tindak pidana korupsi (tipikor).

”Itu petunjuk dari kejaksaan. Secara otomatis, harus diperbarui lagi,” terang mantan Kapolsek Kota Sumenep itu.

Penasihat hukum Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Sulaisi Abdurrazaq mengungkapkan, pengasuh PP Annuqayah keberatan jika kasus ini dialihkan ke tipikor. Jika itu terjadi, para pelaku berpotensi lepas dari jeratan hukum. Sebab, pelaku sudah menyetorkan kembali uang BOP ke negara.

”Kalau dicek ada kerugian negara, ya tidak ada. Maka tidak terpenuhi. Pelakunya bukan pejabat, meskipun anggarannya adalah uang negara,” jelas Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura itu.

Baca Juga :  Vaksinasi Sasar Kelompok Lansia

Penolakan itu tertuang dalam surat resmi Yayasan Annuqayah yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus Yayasan Annuqayah Kiai M. Ainul Yaqin. Surat tersebut disampaikan kepada Kepala Kejari Sumenep Trimo saat aksi Jumat (3/6) melalui Ketua Ikatan Alumni Annuqayah (IAA) Abdul Aziz.

”Itu sudah sampai suratnya, bahwa kami menolak. Karena jika dialihkan akan membutuhkan waktu yang lama,” ungkap dia.

Sulaisi menerangkan, masyayikh Annuqayah tidak mempersoalkan uang Rp 50 juta. Tapi lebih kepada persoalan moral. Yakni, pemalsuan dan pencemaran nama baik pondok pesantren. ”Kalau uangnya tidak ada soal, dan sudah dikembalikan,” jelasnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep Trimo dihubungi berkali-kali tidak berkenan memberikan keterangan. Dia meminta datang ke kantornya. ”Mohon maaf, besok ke kantor saja,” ucapnya. (di/luq)

SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Sorotan pada Kejaksan Negeri (Kejari) Sumenep bukan hanya dugaan ”jaksa minta uang”. Penanganan perkara pemalsuan izin operasional Pondok Pesantren (PP) Annuqayah Daerah Lubangsa juga dipersoalkan.

Kasus pemalsuan izin operasional PP Annuqayah Daerah Lubangsa ini bergulir sejak Rabu, 17 Maret 2021. Namun, hingga saat ini tak kunjung selesai. Padahal, kasus ini sudah berlangsung setahun lebih.

Dugaan pemalsuan izin operasional ini dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa. Pelaku memalsukan nama pesantren di Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep, itu menjadi ”PP Annuqayah Lubsa”. Tujuannya, adalah untuk mencairkan bantuan operasional pendidikan (BOP) dari Kemenag RI di BNI Unit Pragaan, Kecamatan Pragaan, sebesar Rp 50 juta.


Kasihumas Polres Sumenep AKP Widiarti mengatakan, proses penyidikan oleh Satreskrim menetapkan empat tersangka. Yakni, Jamaluddin dan Amir Hamzah asal Pamekasan; Ach. Faidi dan Haitum (tidak disebutkan alamat asalnya).

Baca Juga :  Pembelajar Sejati, Berwawasan Luas, Berpemikiran Tajam

”Itu sudah disampaikan kepada pelapor. Namun untuk identitas tersangka saya lupa, dokumennya ada di kantor semua. Saya masih di luar,” terang Widi saat dikonfirmasi kemarin (5/6).

Dalam perkara ini Polres Sumenep sudah mengirimkan berkas perkara ke Kejari Sumenep. Namun, berkas tersebut dikembalikan dengan alasan kasus tersebut tidak masuk pada tindak pidana umum (pidum), melainkan tindak pidana korupsi (tipikor).

”Itu petunjuk dari kejaksaan. Secara otomatis, harus diperbarui lagi,” terang mantan Kapolsek Kota Sumenep itu.

- Advertisement -

Penasihat hukum Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Sulaisi Abdurrazaq mengungkapkan, pengasuh PP Annuqayah keberatan jika kasus ini dialihkan ke tipikor. Jika itu terjadi, para pelaku berpotensi lepas dari jeratan hukum. Sebab, pelaku sudah menyetorkan kembali uang BOP ke negara.

”Kalau dicek ada kerugian negara, ya tidak ada. Maka tidak terpenuhi. Pelakunya bukan pejabat, meskipun anggarannya adalah uang negara,” jelas Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura itu.

Baca Juga :  Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah Tidak Terima

Penolakan itu tertuang dalam surat resmi Yayasan Annuqayah yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus Yayasan Annuqayah Kiai M. Ainul Yaqin. Surat tersebut disampaikan kepada Kepala Kejari Sumenep Trimo saat aksi Jumat (3/6) melalui Ketua Ikatan Alumni Annuqayah (IAA) Abdul Aziz.

”Itu sudah sampai suratnya, bahwa kami menolak. Karena jika dialihkan akan membutuhkan waktu yang lama,” ungkap dia.

Sulaisi menerangkan, masyayikh Annuqayah tidak mempersoalkan uang Rp 50 juta. Tapi lebih kepada persoalan moral. Yakni, pemalsuan dan pencemaran nama baik pondok pesantren. ”Kalau uangnya tidak ada soal, dan sudah dikembalikan,” jelasnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep Trimo dihubungi berkali-kali tidak berkenan memberikan keterangan. Dia meminta datang ke kantornya. ”Mohon maaf, besok ke kantor saja,” ucapnya. (di/luq)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/