SUMENEP – Pemerintah pusat terus berupaya untuk mengoptimalkan pembangunan di berbagai daerah, termasuk Madura. Yakni, melalui pendanaan yang bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Berdasar data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, terdapat berbagai bidang program yang mendapat alokasi dana dari APBN tahun anggaran 2023. Perinciannya, program kesehatan Rp 178,7 triliun, ketahanan pangan 104,2 triliun, dan pendidikan Rp 612,2 triliun.
Kemudian, alokasi anggaran untuk perlindungan sosial Rp 476,0 triliun. Anggaran program ketahanan energi Rp 341,3 triliun, dan program pertahanan keamanan Rp 316,9 triliun.
Alokasi anggaran tersebut bersumber dari APBN yang dibelanjakan oleh kementerian secara umum. Di samping itu, masih ada alokasi anggaran yang diberikan pada pemerintah daerah. Sehingga, bisa dibelanjakan langsung sesuai kebutuhan pembangunan yang diperlukan.
Alokasi anggaran demikian disebut dana transfer ke daerah (TKD). Untuk 2023, alokasi dana TKD untuk Madura Raya mencapai Rp 6.898,32 triliun (selengkapnya lihat grafis). Jumlah anggaran ini meliputi untuk empat kabupaten. Yaitu, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, dalam dana TKD itu, juga terdapat dana desa (DD). Melalui dana tersebut diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki desa. Termasuk, untuk memaksimalkan program pembangunan.
Menurutnya, APBN yang digelontorkan ke setiap daerah sudah banyak memberikan hasil yang baik. Terutama, berupa DD yang dianggap cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan.
”Maka dari itu, dana desa harus dikelola dengan baik dalam membangun potensi desa,” ungkapnya saat mengisi kuliah umum di STKIP PGRI Sumenep, Kamis (2/2).
Sri Mulyani menuturkan, salah satu bukti keberhasilan pengelolaan DD dapat dilihat di Desa Wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Malang. Sembilan tahun lalu desa tersebut berstatus desa miskin tertinggal.
”Sekarang sudah menjadi desa detinasi wisata. Setiap hari ada 500 wisatawan yang datang. Sehingga, desanya menjadi makmur,” ucapnya.
Pembangunan Desa Wisata Pujon Kidul hanya dilakukan melalui pemanfaatan DD. Maka dari itu, bukan hal yang mustahil jika capaian serupa diterapkan di daerah lain. Terutama, di Kabupaten Sumenep yang memang memiliki banyak potensi wisata.
”Itu merupakan instrumen APBN yang mengalir melalui pemerintah daerah ke desa,” paparnya.
Dilanjutkan, upaya pembangunan daerah melalui desa ini menjadi tugas pemerintah kabupaten untuk terus memberikan dorongan secara maksimal. Itu supaya mimpi mengenai daerah berkemajuan bisa benar-benar tercapai.
”Pemerintah daerah harus bisa membantu. Termasuk, melalui dana desa,” tandasnya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah menyampaikan, Sumenep harus bisa menjadi destinasi wisata nasional. Sebab, potensi yang ada di kabupaten ujung timur Madura itu sangat luar biasa.
”Jadi, kekayaan yang ada di Sumenep ini jangan hanya dijadikan cerita atau wacana. Tetapi, harus dikembangkan dengan baik,” ucapnya. (bus/han)
