SUMENEP – Tahun lalu pemanfaatan dana desa (DD) untuk bantuan langsung tunai (BLT) cukup fantastis. Capaian BLT DD empat kabupaten di Madura melebihi dari target yang ditentukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Targetnya Rp 430.579.945.600 dan tercapai Rp 438.840.000.000 atau 101,92 persen (selengkapnya lihat grafis).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, nominal BLT DD sebesar Rp 300 ribu per bulan. Pemerintah desa berkewajiban merealisasikan selama 12 bulan dalam tahun anggaran berjalan. Dia menilai, realisasi DD yang dialokasikan untuk perlindungan sosial (perlinsos) cukup banyak.
”Saya melihat DD cukup banyak digunakan untuk bansos,” ujarnya saat berkunjung ke Sumenep, Kamis (2/2).
Sri Mulyani mengutarakan, selama pandemi Covid-19, pemerintah meningkatkan porsi DD untuk BLT. Capaian empat kabupaten di Pulau Madura melebihi target. Itu terlihat dari capaian BLT. Dari pagu DD, capaian BLT 40,77 persen dari target 40 persen.
Sementara DD yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur hanya 20 persen. Di antaranya dimanfaatkan untuk pembangunan jalan desa, jembatan, MCK, air bersih, dan yang lainnya. Kemudian, DD yang dialokasikan untuk ketahanan pangan lebih rendah, yakni hanya 18 persen dari pagu.
”Tapi memang pemerintah meningkatkan porsi DD untuk BLT selama pandemi Covid-19,” paparnya.
Sri Mulyani mengungkapkan, tidak semua desa memprioritaskan DD untuk BLT. Desa yang punya pemimpin yang bagus, menggunakan sumber daya di sekitar untuk dikelola. Di antaranya penyediaan air bersih, pengolahan sampah, pariwisata, dan lainnya.
Tidak sedikit desa yang memanfaatkan DD untuk pengembangan BUMDes. Hal itu berdampak pada peningkatan dari sisi ekonomi. Karenanya, DD banyak memberikan perubahan pada pembangunan di desa.
”Ada juga desa yang maju dengan DD. DD dimanfaatkan untuk pengembangan BUMDes,” ungkapnya.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menambahkan, pihaknya bersama pemerintah mengkaji kebutuhan anggaran untuk daerah. Untuk alokasi DD pihaknya berjuang agar bisa naik. Namun, peningkatan alokasi DD juga harus disesuaikan dengan program prioritas yang lainnya.
”DPR dan pemerintah menginginkan agar DD naik. Tapi, ada berbagai prioritas sehingga harus dibagi,” tukasnya. (bil/han)
