alexametrics
23.6 C
Madura
Monday, August 15, 2022

Komisaris BPRS Bhakti Sumekar Diusulkan Pemegang Saham

SUMENEP – Protes pengangkatan Nurfitriana Busyro Karim sebagai komisaris BPRS Bhakti Sumekar belum selesai. Aktivis Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) kembali turun jalan Senin (5/2). Mereka menuding pengangkatan istri bupati A. Busyro Karim itu diwarnai nepotisme.

Aktivis FKMS mendatangi kantor pusat BPRS Bhakti Sumekar di Jalan Trunojoyo, Sumenep. Mereka menanyakan dasar pengangkatan Nurfitriana Busyro karim sebagai komisaris BPRS Bhakti Sumekar pada 23 Januari lalu. Sebab, menurut mereka, perempuan berkerudung tersebut dianggap tidak memenuhi syarat.

Statemen itu berdasar pada statusnya sebagai istri bupati. Selain itu, diperkuat dengan jenjang pendidikan Fitri yang lulusan D3. ”Yang kami tahu minimal harus strata satu. Kami mencium bau nepotisme,” ungkap koordinator lapangan (korlap) aksi Agus Wahyudi.

Baca Juga :  Tuntut Usut Korupsi Pasar Pragaan

Persyaratan jenjang pendidikan minimal posisi komisaris diatur dalam pasal 38 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Karena itu, dia bersikeras bahwa pengangkatan Fitri melanggar peraturan.

Setelah berorari sekitar 40 menit, demonstran diizinkan masuk kantor dan bertemu dengan pimpinan BPRS Bhakti Sumekar. Direktur Operasional BPRS Bhakti Sumekar Cahya Wiratama membantah tuduhan demonstran. Menurut dia, pengangkatan Fitri sebagai komisaris sudah sesuai prosedur.

Cahya menjelaskan, peraturan mengenai pengangkatan komisaris tersebut ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). ”Aturan mengenai pengangkatan komisaris itu ada dalam POJK dan pengangkatan Bu Fitri sudah sesuai regulasi,” jelasnya.

Baca Juga :  Warga Bisa Tempati Kios Pasar Anom Baru dengan Gratis

Selain itu, dia menerangkan bahwa pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi adalah kewenangan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). RUPS dilakukan setahun sekali setelah tutup buku.

”Jadi, pengangkatan komisaris itu diusulkan pemegang saham. Tapi tidak langsung diangkat, ada fit and proper test dulu. Setelah lulus fit and proper test, baru diangkat menjadi komisaris melalui RUPS,” terangnya.

Sebelumnya, FKMS juga menggelar aksi di depan kantor bupati pada Senin (29/1). Pada saat itu, mereka juga mempersoalkan pengangkatan Fitri sebagai komisaris BPRS Bhakti Sumekar. Pasal 25 ayat 3 Permendagri 22/2006 menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

SUMENEP – Protes pengangkatan Nurfitriana Busyro Karim sebagai komisaris BPRS Bhakti Sumekar belum selesai. Aktivis Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) kembali turun jalan Senin (5/2). Mereka menuding pengangkatan istri bupati A. Busyro Karim itu diwarnai nepotisme.

Aktivis FKMS mendatangi kantor pusat BPRS Bhakti Sumekar di Jalan Trunojoyo, Sumenep. Mereka menanyakan dasar pengangkatan Nurfitriana Busyro karim sebagai komisaris BPRS Bhakti Sumekar pada 23 Januari lalu. Sebab, menurut mereka, perempuan berkerudung tersebut dianggap tidak memenuhi syarat.


Statemen itu berdasar pada statusnya sebagai istri bupati. Selain itu, diperkuat dengan jenjang pendidikan Fitri yang lulusan D3. ”Yang kami tahu minimal harus strata satu. Kami mencium bau nepotisme,” ungkap koordinator lapangan (korlap) aksi Agus Wahyudi.

Baca Juga :  Pikap Pengangkut Solar Tabrak Toko

Persyaratan jenjang pendidikan minimal posisi komisaris diatur dalam pasal 38 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Karena itu, dia bersikeras bahwa pengangkatan Fitri melanggar peraturan.

Setelah berorari sekitar 40 menit, demonstran diizinkan masuk kantor dan bertemu dengan pimpinan BPRS Bhakti Sumekar. Direktur Operasional BPRS Bhakti Sumekar Cahya Wiratama membantah tuduhan demonstran. Menurut dia, pengangkatan Fitri sebagai komisaris sudah sesuai prosedur.

Cahya menjelaskan, peraturan mengenai pengangkatan komisaris tersebut ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). ”Aturan mengenai pengangkatan komisaris itu ada dalam POJK dan pengangkatan Bu Fitri sudah sesuai regulasi,” jelasnya.

Baca Juga :  KH. Syarqawi Dhofir Ikut Salurkan Bantuan dari Kapolri

- Advertisement -

Selain itu, dia menerangkan bahwa pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi adalah kewenangan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). RUPS dilakukan setahun sekali setelah tutup buku.

”Jadi, pengangkatan komisaris itu diusulkan pemegang saham. Tapi tidak langsung diangkat, ada fit and proper test dulu. Setelah lulus fit and proper test, baru diangkat menjadi komisaris melalui RUPS,” terangnya.

Sebelumnya, FKMS juga menggelar aksi di depan kantor bupati pada Senin (29/1). Pada saat itu, mereka juga mempersoalkan pengangkatan Fitri sebagai komisaris BPRS Bhakti Sumekar. Pasal 25 ayat 3 Permendagri 22/2006 menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/