SUMENEP – Kekosongan blangko e-KTP masih terjadi hingga kemarin (4/10). Warga yang mengurus dokumen kependudukan tersebut hanya diberi surat keterangan (suket).
Hal itu diakui Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sumenep Wahasah. Menurut dia, kelangkaan blangko e-KTP terjadi sejak beberapa hari lalu.
Wahasah mengutarakan, pemohon diberi suket pengganti e-KTP. Suket bisa difungsikan seperti e-KTP. ”Sudah 4 hari yang kosong blangkonya, tidak ada sama sekali,” ucapnya.
Perempuan berkerudung itu menyatakan, lembaganya sudah mengajukan permohonan e-KTP kepada pemerintah pusat. Namun, sampai saat ini belum ada jawaban.
Berapa blangko e-KTP yang akan diberikan pemerintah pusat juga belum diketahui. ”Kita sifatnya hanya mengajukan, semua bergantung kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Pihaknya mengajukan 27.000 blangko. Hal itu disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang tidak memiliki e-KTP. ”Sampai kemarin, ada 17.000 yang hanya memiliki suket,” tuturnya.
Anggota DPRD Sumenep Latib meminta pemintah secepatnya menyikapi masalah kelangkaan blangko e-KTP. Pemkab harus mencari tahu kapan blangko dikirimkan ke Kota Keris. Apalagi, kelangkaan blangko sering terjadi. ”Pemerintah harus menjemput bola,” pintanya. (jup)
SUMENEP – Kekosongan blangko e-KTP masih terjadi hingga kemarin (4/10). Warga yang mengurus dokumen kependudukan tersebut hanya diberi surat keterangan (suket).
Hal itu diakui Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sumenep Wahasah. Menurut dia, kelangkaan blangko e-KTP terjadi sejak beberapa hari lalu.
Wahasah mengutarakan, pemohon diberi suket pengganti e-KTP. Suket bisa difungsikan seperti e-KTP. ”Sudah 4 hari yang kosong blangkonya, tidak ada sama sekali,” ucapnya.
Perempuan berkerudung itu menyatakan, lembaganya sudah mengajukan permohonan e-KTP kepada pemerintah pusat. Namun, sampai saat ini belum ada jawaban.
Berapa blangko e-KTP yang akan diberikan pemerintah pusat juga belum diketahui. ”Kita sifatnya hanya mengajukan, semua bergantung kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Pihaknya mengajukan 27.000 blangko. Hal itu disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang tidak memiliki e-KTP. ”Sampai kemarin, ada 17.000 yang hanya memiliki suket,” tuturnya.
Anggota DPRD Sumenep Latib meminta pemintah secepatnya menyikapi masalah kelangkaan blangko e-KTP. Pemkab harus mencari tahu kapan blangko dikirimkan ke Kota Keris. Apalagi, kelangkaan blangko sering terjadi. ”Pemerintah harus menjemput bola,” pintanya. (jup)
- Advertisement -
