alexametrics
21.9 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Larangan Kapal Bawa Penumpang Dicabut

SUMENEP – Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kalianget resmi mencabut larangan kapal membawa penumpang mulai kemarin (4/5). Keputusan itu menyusul hasil rapat dengan Komisi III DPRD Sumenep, dinas perhubungan (dishub), KSOP Kalianget, dan sejumlah operator perkapalan.

Ketua Komisi III DPRD Sumenep Dulsiam menyampaikan, rapat digelar atas dasar banyaknya keluhan masyarakat, khususnya kepulauan. Pembatasan membawa penumpang menghambat mobilitas warga yang selama ini biasa lalu-lalang antar kepulauan.

Selain itu, larangan tersebut dikeluhkan dan dinilai menghambat perekonomian masyarakat. Karena itu, semua pihak terkait didatangkan untuk kembali menyusun ketentuan pembatasan sosial.

Dari hasil rapat, semua pihak sepakat merevisi ketentuan larangan yang dikeluarkan KSOP Kalianget pada 27 April 2020. Perubahan itu juga atas petunjuk Dishub Jawa Timur (Jatim) dan surat edaran (SE) bupati Sumenep mengenai ketentuan pelayanan transportasi laut di wilayah Sumenep.

Apalagi, pelayaran dari Pelabuhan Kalianget masih banyak melayani rute dalam daerah atau antarpulau di Kota Keris. Dengan demikian, pelayaran diperbolehkan beroperasi, namun tetap mengikuti protokol Covid-19.

”Ini kegelisahan masyarakat. Banyak aduan kepada kami. Untuk itu, kami tindak lanjuti,” ungkap Dulsiam kemarin (4/5).

Baca Juga :  PLN Intensifkan Elektrifikasi Pulau Kangean

Untuk menguatkan perubahan ketentuan tersebut, anggota rapat sepakat perlu ada surat lanjutan yang menganulir surat larangan sebelumnya. Politikus PKB itu menyebutkan, sejumlah operator perkapalan yang ikut dalam rapat antara lain perwakilan PT Sumekar (Line), PT Pelni, PT Pelindo, PT DLU, dan PT SIM.

Meski diperbolehkan mengangkut penumpang, operator perkapalan tetap diminta memperketat pelaksanaan upaya pencegahan persebaran Covid-19. Begitu juga dengan masyarakat yang akan memanfaatkan jasa transportasi laut. Di antaranya, harus menunjukkan identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP), mengenakan masker, menjaga jarak, dan ketentuan lain yang harus diikuti masyarakat dan operator perkapalan.

”Tidak perlu khawatir, tetap boleh angkut penumpang asal protokol kesehatan tetap dijalankan. Perubahan ketentuan segera dikeluarkan oleh KSOP,” kata Dulsiam.

Sementara itu, Kepala KSOP Kalianget Supriyanto membenarkan pernyataan hasil rapat tersebut. Pihaknya sudah memutuskan mencabut larangan kapal membawa penumpang atas permintaan banyak pihak.

Secara resmi, pihaknya kembali memperbolehkan semua operator perkapalan membawa penumpang. Namun yang perlu menjadi catatan, kapal hanya diperbolehkan membawa maksimal 50 persen dari total kapasitas muatan penumpang. Hal itu mengacu pada aturan pembatasan sesuai dengan protokol kesehatan.

Baca Juga :  4.394 Peserta Gugur Tes SKD

”Karena juga ada ketentuan menjaga jarak. Kalau kapasitasnya 200 penumpang, berarti kapal hanya boleh membawa paling banyak 100 penumpang,” jelasnya.

Supriyanto menambahkan, selama keputusan yang disepakati atas dasar suara rakyat, pihaknya akan terus mendukung. Sebab, saat ini semua saran dan masukan mengenai ketentuan pelayanan transportasi laut sangat dibutuhkan. ”Agar semua pihak, khususnya masyarakat, tetap terlayani dengan baik. Kami tetap mendahulukan kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya, KSOP Kalianget mengeluarkan surat larangan atas dasar Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah. KSOP Kalianget melarang setiap kapal motor penumpang (KMP) maupun kapal layar motor (KLM) atau semacamnya untuk membawa penumpang ke luar wilayah dari Pelabuhan Kalianget.

Termasuk, pertimbangan atas status Kabupaten Sumenep yang saat ini masuk dalam zona merah persebaran Covid-19. Ketentuan itu tertuang dalam surat bernomor UM.003/27/04/KSOP.KLG-2020. 

- Advertisement -

SUMENEP – Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kalianget resmi mencabut larangan kapal membawa penumpang mulai kemarin (4/5). Keputusan itu menyusul hasil rapat dengan Komisi III DPRD Sumenep, dinas perhubungan (dishub), KSOP Kalianget, dan sejumlah operator perkapalan.

Ketua Komisi III DPRD Sumenep Dulsiam menyampaikan, rapat digelar atas dasar banyaknya keluhan masyarakat, khususnya kepulauan. Pembatasan membawa penumpang menghambat mobilitas warga yang selama ini biasa lalu-lalang antar kepulauan.

Selain itu, larangan tersebut dikeluhkan dan dinilai menghambat perekonomian masyarakat. Karena itu, semua pihak terkait didatangkan untuk kembali menyusun ketentuan pembatasan sosial.


Dari hasil rapat, semua pihak sepakat merevisi ketentuan larangan yang dikeluarkan KSOP Kalianget pada 27 April 2020. Perubahan itu juga atas petunjuk Dishub Jawa Timur (Jatim) dan surat edaran (SE) bupati Sumenep mengenai ketentuan pelayanan transportasi laut di wilayah Sumenep.

Apalagi, pelayaran dari Pelabuhan Kalianget masih banyak melayani rute dalam daerah atau antarpulau di Kota Keris. Dengan demikian, pelayaran diperbolehkan beroperasi, namun tetap mengikuti protokol Covid-19.

”Ini kegelisahan masyarakat. Banyak aduan kepada kami. Untuk itu, kami tindak lanjuti,” ungkap Dulsiam kemarin (4/5).

Baca Juga :  Larangan KSOP Membuat Warga Bingung

Untuk menguatkan perubahan ketentuan tersebut, anggota rapat sepakat perlu ada surat lanjutan yang menganulir surat larangan sebelumnya. Politikus PKB itu menyebutkan, sejumlah operator perkapalan yang ikut dalam rapat antara lain perwakilan PT Sumekar (Line), PT Pelni, PT Pelindo, PT DLU, dan PT SIM.

Meski diperbolehkan mengangkut penumpang, operator perkapalan tetap diminta memperketat pelaksanaan upaya pencegahan persebaran Covid-19. Begitu juga dengan masyarakat yang akan memanfaatkan jasa transportasi laut. Di antaranya, harus menunjukkan identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP), mengenakan masker, menjaga jarak, dan ketentuan lain yang harus diikuti masyarakat dan operator perkapalan.

”Tidak perlu khawatir, tetap boleh angkut penumpang asal protokol kesehatan tetap dijalankan. Perubahan ketentuan segera dikeluarkan oleh KSOP,” kata Dulsiam.

Sementara itu, Kepala KSOP Kalianget Supriyanto membenarkan pernyataan hasil rapat tersebut. Pihaknya sudah memutuskan mencabut larangan kapal membawa penumpang atas permintaan banyak pihak.

Secara resmi, pihaknya kembali memperbolehkan semua operator perkapalan membawa penumpang. Namun yang perlu menjadi catatan, kapal hanya diperbolehkan membawa maksimal 50 persen dari total kapasitas muatan penumpang. Hal itu mengacu pada aturan pembatasan sesuai dengan protokol kesehatan.

Baca Juga :  Aktivitas Terminal Pasca Kebijakan Larangan Mudik Berakhir

”Karena juga ada ketentuan menjaga jarak. Kalau kapasitasnya 200 penumpang, berarti kapal hanya boleh membawa paling banyak 100 penumpang,” jelasnya.

Supriyanto menambahkan, selama keputusan yang disepakati atas dasar suara rakyat, pihaknya akan terus mendukung. Sebab, saat ini semua saran dan masukan mengenai ketentuan pelayanan transportasi laut sangat dibutuhkan. ”Agar semua pihak, khususnya masyarakat, tetap terlayani dengan baik. Kami tetap mendahulukan kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya, KSOP Kalianget mengeluarkan surat larangan atas dasar Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah. KSOP Kalianget melarang setiap kapal motor penumpang (KMP) maupun kapal layar motor (KLM) atau semacamnya untuk membawa penumpang ke luar wilayah dari Pelabuhan Kalianget.

Termasuk, pertimbangan atas status Kabupaten Sumenep yang saat ini masuk dalam zona merah persebaran Covid-19. Ketentuan itu tertuang dalam surat bernomor UM.003/27/04/KSOP.KLG-2020. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/