alexametrics
21.1 C
Madura
Tuesday, August 9, 2022

Premi BPJSKes Nunggak, Guru Honorer Kecele

SUMENEP – Selama ini guru honorer kategori dua (K-2) masih memperjuangkan masalah kesejahteraan. Terbaru, mereka yang bertugas di Sumenep mengeluhkan layanan penggunaan kartu BPJS Kesehatan (BPJSKes). Pasalnya, kartu yang mereka miliki tidak bisa dimanfaatkan.

Demikian diungkapkan Ketua Forum Honorer K-2 (FHK-2) Sumenep Abd. Rahman, Jumat (4/5). Dia mengatakan, kartu BPJSKes milik anggotanya ada masalah. Kartu itu tidak bisa digunakan ketika berobat sekitar sepekan yang lalu.

Sebab, preminya tidak dibayar oleh dinas pendidikan (disdik). Dua sampel guru honorer K-2 di Kecamatan Dungkek dan Lenteng belum terbayarkan. ”Ceritanya, dua orang ini mau berobat ke rumah sakit. Ternyata kartu BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan. Alasannya, belum terbayar,” ucapnya.

Rahman menambahkan, pihaknya sebelumnya sudah klarifikasi kepada disdik. Versi disdik, premi para pendidik itu sudah terbayar. Namun, masih ada kartu BPJSKes yang belum bisa digunakan.

Baca Juga :  Hanya GTT Terima SK Bupati, Honorer K2 Belum

Honorer K-2 mendapat kartu BPJS Kesehatan sejak 2017. ”Hanya 600 lebih yang dapat. Sisanya masih diproses,” ujarnya. ”Kami tidak paham apa kendalanya. Kami berinisiatif ketika dua bulan ke depan tidak beres, kartu BPJS akan dikembalikan karena tidak bermanfaat,” tegasnya.

Rahman awalnya kasihan kepada teman-teman yang tidak mendapatkan kartu. Sebab, menurutnya kondisi tersebut menjadi beban. Ketika guru honorer sakit dan hendak berobat butuh layanan kesehatan itu. ”Tapi kalau kondisinya seperti ini (nunggak, Red) kami kecewa,” jelasnya.

Kondisi tersebut, kata dia, butuh keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan. Dengan demikian, pelayanan yang subtansial bisa berjalan sesuai sebagaimana mestinya. ”Jika selama dua bulan tak kunjung diselesaikan, akan dikembalikan. Kami sudah cukup sabar menunggu,” jelasnya.

Baca Juga :  Jawa Pos dan JPRM Mencerahkan

Kepala BPJS Kesehatan Sumenep Endang Lilis mengakui, jika disdik sempat nunggak  pembayaran premi. Pihaknya tidak mengetahui secara pasti apa kendala organisasi perangkat daerah yang dipimpin A. Shadik itu. Hanya, pihaknya setiap bulan melakukan penagihan agar tidak terjadi tunggakan. ”Memang sempat nunggak selama tiga bulan. Tapi, akhir April sudah lunas,” terangnya.

Endang menambahkan, pelunasan memang tidak boleh sepotong-potong. Harus menyatu. Dia tidak bisa menyebutkan secara detail jumlah guru honorer K-2 yang sempat menunggak bayar premi. ”Yang jelas ratusan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Sumenep A. Shadik tidak merespons upaya konfirmasi Jawa Pos Radar Madura (JPRM). Berkali-kali dihubungi ke nomor telepon selulernya, tidak diangkat.

SUMENEP – Selama ini guru honorer kategori dua (K-2) masih memperjuangkan masalah kesejahteraan. Terbaru, mereka yang bertugas di Sumenep mengeluhkan layanan penggunaan kartu BPJS Kesehatan (BPJSKes). Pasalnya, kartu yang mereka miliki tidak bisa dimanfaatkan.

Demikian diungkapkan Ketua Forum Honorer K-2 (FHK-2) Sumenep Abd. Rahman, Jumat (4/5). Dia mengatakan, kartu BPJSKes milik anggotanya ada masalah. Kartu itu tidak bisa digunakan ketika berobat sekitar sepekan yang lalu.

Sebab, preminya tidak dibayar oleh dinas pendidikan (disdik). Dua sampel guru honorer K-2 di Kecamatan Dungkek dan Lenteng belum terbayarkan. ”Ceritanya, dua orang ini mau berobat ke rumah sakit. Ternyata kartu BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan. Alasannya, belum terbayar,” ucapnya.


Rahman menambahkan, pihaknya sebelumnya sudah klarifikasi kepada disdik. Versi disdik, premi para pendidik itu sudah terbayar. Namun, masih ada kartu BPJSKes yang belum bisa digunakan.

Baca Juga :  Harus Kumpulkan 65.458 KTP

Honorer K-2 mendapat kartu BPJS Kesehatan sejak 2017. ”Hanya 600 lebih yang dapat. Sisanya masih diproses,” ujarnya. ”Kami tidak paham apa kendalanya. Kami berinisiatif ketika dua bulan ke depan tidak beres, kartu BPJS akan dikembalikan karena tidak bermanfaat,” tegasnya.

Rahman awalnya kasihan kepada teman-teman yang tidak mendapatkan kartu. Sebab, menurutnya kondisi tersebut menjadi beban. Ketika guru honorer sakit dan hendak berobat butuh layanan kesehatan itu. ”Tapi kalau kondisinya seperti ini (nunggak, Red) kami kecewa,” jelasnya.

Kondisi tersebut, kata dia, butuh keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan. Dengan demikian, pelayanan yang subtansial bisa berjalan sesuai sebagaimana mestinya. ”Jika selama dua bulan tak kunjung diselesaikan, akan dikembalikan. Kami sudah cukup sabar menunggu,” jelasnya.

Baca Juga :  Rekan Seprofesi Meninggal karena Murid, Honorer Turun Jalan

Kepala BPJS Kesehatan Sumenep Endang Lilis mengakui, jika disdik sempat nunggak  pembayaran premi. Pihaknya tidak mengetahui secara pasti apa kendala organisasi perangkat daerah yang dipimpin A. Shadik itu. Hanya, pihaknya setiap bulan melakukan penagihan agar tidak terjadi tunggakan. ”Memang sempat nunggak selama tiga bulan. Tapi, akhir April sudah lunas,” terangnya.

Endang menambahkan, pelunasan memang tidak boleh sepotong-potong. Harus menyatu. Dia tidak bisa menyebutkan secara detail jumlah guru honorer K-2 yang sempat menunggak bayar premi. ”Yang jelas ratusan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Sumenep A. Shadik tidak merespons upaya konfirmasi Jawa Pos Radar Madura (JPRM). Berkali-kali dihubungi ke nomor telepon selulernya, tidak diangkat.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/