alexametrics
21 C
Madura
Tuesday, May 17, 2022

Jembatan Lingkar Barat Digerojok Rp 7,5 Miliar

SUMENEP – Rencana pembangunan jembatan di Jalur Lingkar Barat, Kota Sumenep, membutuhkan dana cukup fantastik. Sebagaimana tercantum dalam dokumen APBD Sumenep 2019, anggaran pembangunan jembatan tersebut mencapai Rp 7,5 miliar.

Sebenarnya kondisi jembatan di Jalan Lingkar Barat saat ini masih kukuh. Transportasi di jalur terserbut lancar. Sejauh ini tidak pernah terjadi kemacetan di wilayah Jalan Lingkar Barat.

Namun, Dinas PU Bina Marga Sumenep mengalokasikan dana yang cukup besar. Menurut Plt Kepala Dinas PU Bina Marga Mohamad Jakfar, pembangunan Jembatan Lingkar Barat disiapkan bertahun-tahun lalu. Pihaknya hanya melanjutkan rencana yang sudah matang tersebut.

Menurut Jakfar, pembangunan jembatan dilakukan untuk kelancaran transportasi. Dengan anggaran Rp 7,5 miliar, jembatan tersebut nantinya dibangun lebih lebar. Sebab yang ada saat ini dinilai sempit.

Baca Juga :  Segera Dibuka┬áPenerbangan Kepulauan Sumenep

”Konstruksinya ada retaknya sekaligus dilebarkan sesuai lebarnya jalan di situ,” kata Jakfar kemarin (4/3). ”Itu rencananya sudah lama. Cuma pelaksanaan tahun ini,” tegas dia.

Pelebaran hanya akan dilakukan pada konstruksi jembatan. Sedangkan lebar jalan raya tidak ada penambahan. Lebar jalan di Jalan Lingkar Barat dinilai ideal untuk jalur perkotaan Sumenep.

Jakfar mengklaim, perencanaan pembangunan Jembatan Lingkar Barat sudah tuntas. Saat ini proyek jembatan tersebut tinggal dilelang melalui unit layanan pengadaan (ULP) Pemkab Sumenep. Menurut dia, berkas-berkas yang dibutuhkan sudah masuk di ULP.

Hanya, masih ada persoalan sedikit berkenaan dengan surat edaran menteri PU terkait usaha kecil menengah. ”Di permen yang baru, usaha kecil menangah disebutkan Rp 10 miliar. Tetapi di perpres, di aturan lainnya, Rp 2,5 miliar,” imbuhnya.

Baca Juga :  Optimistis Harga Garam Bersahabat

Regulasi itu berpengaruh pada persyaratan pelelangan. Karena itulah, dibutuhkan peraturan bupati (perbup) yang bisa menjembatani dua perbedaan hukum tersebut. ”Nantinya akan dibuatkan peraturan bupati sebagai dasar hukum, mengacu pada dasar yang jelas,” tukasnya.

Belum dilelangnya pembangunan Jembatan Lingkar Barat ditanggapi anggota Komisi III DPRD Sumenep Juhari. Pihaknya mengaku heran mengapa tahun ini pembangunan masih molor. Padahal, penetapan APBD 2019 lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya.

”Kami berharap eksekutif segera melakukan lelang program-program yang sudah dianggarkan di APBD,” katanya. ”Jangan sampai proyek-proyek itu molor dan menumpuk di akhir tahun,” tandas dia. 

SUMENEP – Rencana pembangunan jembatan di Jalur Lingkar Barat, Kota Sumenep, membutuhkan dana cukup fantastik. Sebagaimana tercantum dalam dokumen APBD Sumenep 2019, anggaran pembangunan jembatan tersebut mencapai Rp 7,5 miliar.

Sebenarnya kondisi jembatan di Jalan Lingkar Barat saat ini masih kukuh. Transportasi di jalur terserbut lancar. Sejauh ini tidak pernah terjadi kemacetan di wilayah Jalan Lingkar Barat.

Namun, Dinas PU Bina Marga Sumenep mengalokasikan dana yang cukup besar. Menurut Plt Kepala Dinas PU Bina Marga Mohamad Jakfar, pembangunan Jembatan Lingkar Barat disiapkan bertahun-tahun lalu. Pihaknya hanya melanjutkan rencana yang sudah matang tersebut.

Menurut Jakfar, pembangunan jembatan dilakukan untuk kelancaran transportasi. Dengan anggaran Rp 7,5 miliar, jembatan tersebut nantinya dibangun lebih lebar. Sebab yang ada saat ini dinilai sempit.

Baca Juga :  Segera Dibuka┬áPenerbangan Kepulauan Sumenep

”Konstruksinya ada retaknya sekaligus dilebarkan sesuai lebarnya jalan di situ,” kata Jakfar kemarin (4/3). ”Itu rencananya sudah lama. Cuma pelaksanaan tahun ini,” tegas dia.

Pelebaran hanya akan dilakukan pada konstruksi jembatan. Sedangkan lebar jalan raya tidak ada penambahan. Lebar jalan di Jalan Lingkar Barat dinilai ideal untuk jalur perkotaan Sumenep.

Jakfar mengklaim, perencanaan pembangunan Jembatan Lingkar Barat sudah tuntas. Saat ini proyek jembatan tersebut tinggal dilelang melalui unit layanan pengadaan (ULP) Pemkab Sumenep. Menurut dia, berkas-berkas yang dibutuhkan sudah masuk di ULP.

Hanya, masih ada persoalan sedikit berkenaan dengan surat edaran menteri PU terkait usaha kecil menengah. ”Di permen yang baru, usaha kecil menangah disebutkan Rp 10 miliar. Tetapi di perpres, di aturan lainnya, Rp 2,5 miliar,” imbuhnya.

Baca Juga :  Bank Jatim Launching E-BPHTB

Regulasi itu berpengaruh pada persyaratan pelelangan. Karena itulah, dibutuhkan peraturan bupati (perbup) yang bisa menjembatani dua perbedaan hukum tersebut. ”Nantinya akan dibuatkan peraturan bupati sebagai dasar hukum, mengacu pada dasar yang jelas,” tukasnya.

Belum dilelangnya pembangunan Jembatan Lingkar Barat ditanggapi anggota Komisi III DPRD Sumenep Juhari. Pihaknya mengaku heran mengapa tahun ini pembangunan masih molor. Padahal, penetapan APBD 2019 lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya.

”Kami berharap eksekutif segera melakukan lelang program-program yang sudah dianggarkan di APBD,” katanya. ”Jangan sampai proyek-proyek itu molor dan menumpuk di akhir tahun,” tandas dia. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/