alexametrics
23 C
Madura
Sunday, June 26, 2022

Mensos Pimpin Pencairan Dana PKH dan Rastra di Sumenep

SUMENEP – Pencairan dana program keluarga harapan (PKH) dan beras sejahtera (rastra) di Sumenep dipimpin langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham. Dalam kegiatan itu Mensos meminta agar semua pihak mengawasi pelaksanaan dua program unggulan pemerintah tersebut.

Tahun ini pemerintah menyiapkan dana Rp 7,1 triliun untuk bansos PKH dan rastra di Jawa Timur. Rp 3,4 triliun dari dana tersebut dibagi menjadi beberapa program. Yaitu, bansos PKH reguler, PKH disabilitas, dan PKH lansia. Sedangkan Rp 3,7 triliun dialokasikan untuk program rastra.

Untuk Sumenep, Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan anggaran Rp 297 miliar. Dana tersebut dibagi untuk PKH Rp 128 miliar, rastra Rp 169 miliar, bantuan paket sembako Rp 47 juta, dan bantuan untuk anak berprestasi Rp 2,2 juta.

Idrus menjelaskan, ada lima tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo. Yaitu, memastikan bansos sampai ke tangan penerima, memastikan pencairan bansos sesuai dengan pedoman dari Kemensos, memastikan penggunaan bantuan PKH sesuai dengan peraturan, cek dan ricek penggunaan uang bansos agar sesuai ketentuan, dan memastikan anak keluarga penerima manfaat (KPM) yang berprestasi mendapat bantuan beasiswa dan bantuan sosial.

Baca Juga :  Data Kemiskinan Tak Valid, Warga Sangat Miskin Belum Terima Rastra

”Misalnya bansos PKH besarnya Rp 1,8 juta per KPM per tahun dicairkan empat kali dalam setahun. Maka, di lapangan juga harus seperti itu. Itu namanya seusai dengan pedoman. Lalu rastra, setiap KPM harus menerima 10 kg per bulan dan gratis. Kalau tidak seperti itu, namanya tidak sesuai peraturan,” jelasnya.

Terlepas dari itu, Idrus mengaku terkesan dengan kinerja Pemkab Sumenep. Sebab, kedatangannya ke Kota Keris yang bertepatan dengan hari libur tidak berpengaruh terhadap kesiapan Pemkab Sumenep.

”Meskipun ini hari libur, tapi hampir seluruh pejabat di Sumenep masih aktif. Buktinya, semua datang di acara ini. Ini sesuai dengan pesan Bapak Presiden. Kata beliau, kalau untuk masyarakat tidak ada libur,” ungkapnya.

Baca Juga :  BNI Santuni Siswa Berprestasi

Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengaku bangga. Pencairan dana PKH dan rastra di Sumenep dipimpin langsung oleh Mensos. Bupati menerangkan, pencairan PKH di Sumenep lancar. Tahun lalu, realisasi pencairan PKH di Sumenep mencapai 99,42 persen.

Sementara tahap pertama pencairan PKH tahun ini diperkirakan mencapai 89 persen. ”Selain itu, tahun ini di Sumenep ada penambahan PKH sebanyak 26.300 KPM. Sekitar 9 ribu KPM baru sudah siap mengikuti pencairan tahap pertama,” terangnya.

Dia berharap, Kemensos bersama jajaran Forkopimda Sumenep aktif mengawasi realisasi pencairan PKH dan rastra. ”Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh Kemensos sebagai pihak yang selalu mengontrol kami. Kami juga butuh instansi atau pihak lain di Sumenep untuk mitra sekaligus cermin bagi kami untuk selalu berbenah,” ujarnya.

 

SUMENEP – Pencairan dana program keluarga harapan (PKH) dan beras sejahtera (rastra) di Sumenep dipimpin langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham. Dalam kegiatan itu Mensos meminta agar semua pihak mengawasi pelaksanaan dua program unggulan pemerintah tersebut.

Tahun ini pemerintah menyiapkan dana Rp 7,1 triliun untuk bansos PKH dan rastra di Jawa Timur. Rp 3,4 triliun dari dana tersebut dibagi menjadi beberapa program. Yaitu, bansos PKH reguler, PKH disabilitas, dan PKH lansia. Sedangkan Rp 3,7 triliun dialokasikan untuk program rastra.

Untuk Sumenep, Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan anggaran Rp 297 miliar. Dana tersebut dibagi untuk PKH Rp 128 miliar, rastra Rp 169 miliar, bantuan paket sembako Rp 47 juta, dan bantuan untuk anak berprestasi Rp 2,2 juta.


Idrus menjelaskan, ada lima tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo. Yaitu, memastikan bansos sampai ke tangan penerima, memastikan pencairan bansos sesuai dengan pedoman dari Kemensos, memastikan penggunaan bantuan PKH sesuai dengan peraturan, cek dan ricek penggunaan uang bansos agar sesuai ketentuan, dan memastikan anak keluarga penerima manfaat (KPM) yang berprestasi mendapat bantuan beasiswa dan bantuan sosial.

Baca Juga :  Dishub Jatim Kampanyekan Keselamatan Pelayaran Juga Bina Para Sopir

”Misalnya bansos PKH besarnya Rp 1,8 juta per KPM per tahun dicairkan empat kali dalam setahun. Maka, di lapangan juga harus seperti itu. Itu namanya seusai dengan pedoman. Lalu rastra, setiap KPM harus menerima 10 kg per bulan dan gratis. Kalau tidak seperti itu, namanya tidak sesuai peraturan,” jelasnya.

Terlepas dari itu, Idrus mengaku terkesan dengan kinerja Pemkab Sumenep. Sebab, kedatangannya ke Kota Keris yang bertepatan dengan hari libur tidak berpengaruh terhadap kesiapan Pemkab Sumenep.

”Meskipun ini hari libur, tapi hampir seluruh pejabat di Sumenep masih aktif. Buktinya, semua datang di acara ini. Ini sesuai dengan pesan Bapak Presiden. Kata beliau, kalau untuk masyarakat tidak ada libur,” ungkapnya.

Baca Juga :  Polres Ajak Pemain Madura FC Asal Papua Senam Bersama

Bupati Sumenep A. Busyro Karim mengaku bangga. Pencairan dana PKH dan rastra di Sumenep dipimpin langsung oleh Mensos. Bupati menerangkan, pencairan PKH di Sumenep lancar. Tahun lalu, realisasi pencairan PKH di Sumenep mencapai 99,42 persen.

Sementara tahap pertama pencairan PKH tahun ini diperkirakan mencapai 89 persen. ”Selain itu, tahun ini di Sumenep ada penambahan PKH sebanyak 26.300 KPM. Sekitar 9 ribu KPM baru sudah siap mengikuti pencairan tahap pertama,” terangnya.

Dia berharap, Kemensos bersama jajaran Forkopimda Sumenep aktif mengawasi realisasi pencairan PKH dan rastra. ”Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh Kemensos sebagai pihak yang selalu mengontrol kami. Kami juga butuh instansi atau pihak lain di Sumenep untuk mitra sekaligus cermin bagi kami untuk selalu berbenah,” ujarnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/